Wind turbine - Steppinstars - Pixabay (500x334)Dunia – termasuk Indonesia – bisa dan mampu 100% beralih ke energi bersih. Aksi efisiensi energi mampu menutup biaya peralihan ke energi bersih, mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus mengatasi ancaman perubahan iklim.

Kesimpulan ini terungkap dalam laporan International Energy Agency (IEA) terbaru berjudul Energy Technology Perspectives (ETP 2014) yang dirilis Senin, 12 Mei di Seoul, Korea Selatan.

Laporan ini berfokus pada pendayagunaan potensi kelistrikan yang kebutuhannya telah berlipat ganda dalam 40 tahun terakhir. Kebutuhan listrik dunia saat ini masih didominasi oleh energi kotor, yang tinggi emisi karbon. Listrik, menurut IEA, menyumbang 40% dari kebutuhan energi global dan emisi CO2 dunia.

Solusi praktis tersedia. Dengan aksi penghematan dan efisiensi energi, menurut IEA, dunia bisa menutup biaya peralihan ke energi bersih dan membersihkan hampir seluruh pembangkit listrik di bumi pada 2050.

Pernyataan optimistis ini memberikan solusi terhadap masalah pemanasan global dan perubahan iklim, termasuk solusi untuk menekan kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 2 derajat Celcius. Aksi ini juga bisa menjadi upaya bersama untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil. Menurut IEA, listrik pada masa datang akan menggantikan minyak sebagai sumber energi langsung.

Untuk memastikan peralihan ke energi bersih pada 2050, diperlukan investasi tambahan sebesar US$44 triliun. Kebutuhan pendanaan ini, menurut IEA, akan tertutup oleh aksi efisiensi energi yang nilainya mencapai US$115 triliun.

Namun aksi peralihan ke energi bersih tak bisa menunggu lama. “Semakin lama dunia menunggu, biaya transformasi sistem energi dunia akan semakin mahal,” ujar IEA. Menarik modal atau investasi menjadi kunci keberhasilan peralihan ke energi bersih, termasuk dengan memberikan berbagai dukungan dan kemudahan terhadap investor energi bersih guna menekan risiko.

Indonesia

Menurut Peneliti Senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), DR Achiar Oemry dalam paparannya di acara workshop “Answering the Challenges: The Role of Innovative Science in Building a Sustainable Future” yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok bekerja sama dengan Kedutaan Swedia tanggal 2 Juni lalu menyatakan, Indonesia memiliki banyak potensi energi baru dan terbarukan yang bisa 100% menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Salah satu solusi yang tersedia adalah dengan mengembangkan industri energi surya yang dikombinasikan dengan fasilitas penyimpanan energi dalam bentuk gas hidrogen. “Biaya untuk mengembangkan industri ini sangat kompetitif,” ujar DR. Achiar. “Indonesia memiliki sumber bahan baku panel surya yang melimpah dan terbaik di dunia,” tutur DR. Achiar.

Mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan pasir silika Indonesia (quartz/silica sand) tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan jumlah mencapai 17.000 miliar ton (17 triliun ton). “Kualitas cadangan pasir silika Indonesia ini nomor satu,” ujar DR. Achiar. Indonesia juga memiliki dana untuk mengembangkan industri panel surya ini. Menurut Achiar, “Dana APBN Indonesia yang digunakan untuk mengimpor panel surya, nilainya setara dengan membangun dua pabrik panel surya dalam setahun,” tuturnya.

Tarik ulur kepentingan, menurut DR. Oemry  yang menyebabkan Indonesia tertinggal dan hingga saat ini tidak memiliki pabrik panel surya. Padahal bahan baku, sumber daya dan teknologi telah tersedia. “Singapura, Malaysia dan China mereka sudah membangun pabrik panel surya ini dan mereka sekarang mengincar pasar kita (Indonesia),” tuturnya. Sementara semua pabrik panel surya yang ada di Indonesia hanyalah pabrik perakitan dengan mayoritas bahan baku yang diambil dari negeri China.

Solusi untuk mandiri dalam bidang energi tersedia. Namun korupsi, penyelundupan, tarik ulur kepentingan, masih terus menghantui negeri yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah ini. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau untuk terus dikebiri oleh aparat yang korup, birokrat yang tidak kompeten serta sistem usaha dan pemerintahan yang tidak efisien. Waktu yang akan menjawabnya.

Redaksi Hijauku.com