Pensiunnya sebuah skenario emisi (RCP8.5) bukan berarti krisis iklim telah selesai. Tantangan besar justru semakin menghadang. Perjuangan mengatasi krisis iklim dalam skenario baru terus menuntut perhatian serius.
Majelis Umum PBB (UNGA) mengadopsi resolusi "Pendapat Ahli Mahkamah Internasional terkait Kewajiban Negara terhadap Perubahan Iklim", Rabu, 20 Mei 2026. Resolusi yang disiapkan oleh Vanuatu dan beberapa negara lain ini diadopsi dengan 141 suara mendukung, 8 menentang dan 28 abstain.
Mayoritas warga Indonesia (60%) atau tiga dari lima orang, setuju bahwa perbankan berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara.
Perubahan iklim tidak lagi bisa disebut ancaman masa depan. Ia sudah menjadi realitas harian. Petani kehilangan pegangan karena musim tak lagi bisa dibaca. Nelayan menghadapi laut yang makin tak bersahabat. Di beberapa wilayah, air bersih mulai menjadi persoalan serius. Namun respons yang muncul masih berkutat pada proyek, program, dan seremonial.
Perubahan cepat dan dalam skala besar saat ini tengah terjadi. Kecanduan dunia terhadap bahan bakar fosil semakin mengacaukan iklim dan keamanan global. Memicu perang dan bencana yang merusak lingkungan dengan dampak yang akan dirasakan oleh manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kita menghadapi kondisi darurat perang dan iklim.
Peneliti Ahli Utama Bidang Kepakaran Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Pranowo menjelaskan bahwa awal kemarau memicu pergerakan Angin Timuran yang kuat. Angin ini mendorong massa air permukaan laut ke arah lepas pantai, yang kemudian digantikan oleh massa air dingin kaya nutrien dari lapisan yang lebih dalam.
