Transisi energi Indonesia berada di persimpangan jalan. Di tengah ancaman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat dinamika Timur Tengah, kebijakan pembatalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) justru memperlambat agenda energi nasional.
Indonesia adalah bangsa yang sangat rajin membuat program. Program-program ini datang silih berganti seperti musim. Setiap pemerintahan ingin meninggalkan jejaknya melalui program baru dan menghapus warisan dari pemerintahan sebelumnya.
Bagi mereka yang mengikuti perjalanan kebijakan energi Indonesia selama beberapa dekade terakhir, wacana hemat energi ini terasa seperti menonton film lama yang diputar ulang. Judulnya sama, aktornya berganti, dialognya sedikit diperbarui, tetapi alur ceritanya hampir tidak berubah.
Dalam tiga hari terakhir setelah serangan US dan Israel, respon pasar minyak sangat cepat. Harga Brent crude kembali bergerak di kisaran 90–92 USD per barel. Dalam waktu tiga hari terakhir, Newcastle coal, acuan pasar Asia, bertahan di sekitar 125–132 USD per ton. Angka-angka ini bukan sekadar statistik komoditas, tapi adalah alarm perekonomian bagi Indonesia.
Bencana besar yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu kembali mengingatkan kita pada satu hal yang sering dianggap sepele yaitu ketangguhan listrik.
Indonesia perlu turut mendorong hal ini untuk mempercepat transisi energi nasional, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
