Di bawah Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan Indonesia semakin tegas: negara harus memimpin. Proyek strategis nasional diperluas, intervensi ekonomi diperkuat, dan narasi kesejahteraan rakyat dikedepankan. Ini adalah wajah state-driven development—model yang menjanjikan lompatan cepat menuju kemakmuran.
Peneliti Ahli Utama Bidang Kepakaran Oseanografi Terapan dan Manajemen Pesisir pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Widodo Pranowo menjelaskan bahwa awal kemarau memicu pergerakan Angin Timuran yang kuat. Angin ini mendorong massa air permukaan laut ke arah lepas pantai, yang kemudian digantikan oleh massa air dingin kaya nutrien dari lapisan yang lebih dalam.
Pada 20 Februari lalu, Donald Trump dan Presiden Prabowo menandatangani perjanjian perdagangan (Reciprocal Trade Agreement/RTA). Masyarakat sipil mengidentifikasi setidaknya ada empat risiko RTA bagi tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Tanah Air.
Selagi dunia berdebat soal rezim iklim dan target kemiskinan global, dua kekuatan jahat bernama Israel dan Amerika Serikat membakar habis prasyarat paling fundamental dari semua itu: perdamaian. Siapapun bisa melihat ironi yang saat ini sedang terjadi.
UGM menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace (BoP) dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia.
Indonesia tidak kalah karena lemah. Indonesia kalah dalam perundingan karena memilih untuk tidak bertarung. Di era ketika perang tidak lagi selalu dilakukan dengan peluru, meja perundingan telah menjadi arena utama perebutan kepentingan nasional.
