Jakarta (3/10) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) melakukan kick-off meeting tahap kedua kegiatan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Ujung Timur Perairan Arafura dan Timor pada Kamis (3/10).

Kegiatan tersebut berpayung pada proyek the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Programs (ATSEA-2) yang didukung oleh Global Environment Faciity (GEF). Mengusung tema “Kaleidoskop Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Ujung Timur Perairan Arafura dan Timor Menuju Visi Lima Tahun Ke Depan”, acara ini menandai dimulainya implementasi kegiatan pada tingkat komponen nasional secara resmi.

Program Kerja Sama ATSEA-2 merupakan bentuk kerja sama regional yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini serta didukung oleh Pemerintah Australia guna mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar di perairan Laut Arafura dan Laut Timor/ Arafura and Timor Seas (ATS).

Dalam laporannya, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan), Waluyo Sejati Abutohir, menyampaikan bahwa kegiatan ATSEA-2 bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor. Hal ini dilakukan demi memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui restorasi, konservasi, dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir sebagai salah satu perairan dengan produktivitas tertinggi di Indonesia. Selain itu, tentunya untuk memastikan berjalannya konsep kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran masyarakat pesisir di kawasan perbatasan dan pulau terluar.

“Kegiatan ini merespon potensi perikanan yang sangat tinggi di Kawasan Laut Arafura dan Laut Timor (ATS) namun berada pada kondisi lingkungan laut yang terus menurun, baik yang diakibatkan oleh faktor pemanfaatan berlebih (over-harvesting) serta faktor lain terkait tekanan antropogenik maupun perubahan iklim global yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap ekosistem di wilayah ATS. Di sisi lain, wilayah ATS secara signifikan menunjukkan produktivitas tinggi yang dapat menopang perikanan skala kecil maupun besar,” tutur Waluyo.

Sementara itu, Iwan Kurniawan dari Natural Resources Management (NRM) Environment Unit, UNDP, mengatakan bahwa perikanan Indonesia tidak terlepas dari pemanfaatan berlebih. IUU Fishing masih menjadi ancaman terbesar bagi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada komoditas sumber daya perikanan ini.

“Kami menyadari, negara-negara ATSEA lainnya memiliki permasalahan yang sama. Melalui proyek ini kami ajak seluruh pihak untuk sama-sama memastikan pasokan komoditras perikanan dapat berkelanjutan untuk menjamin mata pencaharian masyarakat dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” terang Iwan.

Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menyatakan bahwa meskipun bersifat dapat diperbaharui (renewable), penangkapan ikan harus dibatasi agar sumber daya ikan terus terjaga keberlanjutannya.

“Tekanan terhadap stok sumber daya perikanan yang sifatnya renewable, apabila melampaui daya dukungnya tetap akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembang biak kembali. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun ini meneruskan misi Presiden untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa,” jelasnya.

Dalam lima tahun terakhir, sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah melakukan perubahan besar yang diakui baik di dalam maupun luar negeri. Praktik penangkapan ikan secara ilegal  (illegal fishing), penggunaan alat tangkap yang menyalahi ketentuan (destructive fishing), ukuran kapal yang terlalu besar,dan praktik alih muatan  (transshipment) di laut berhasil diminimalisir.

Dampaknya, nelayan lokal kini dapat menikmati hasil sumber daya yang berlimpah. Hal ini terlihat dari jumlah hasil tangkapan dalam jumlah besar dan ragam ikan yang bisa didapatkan nelayan kecil saat ini. “Nelayan kecil dengan ukuran kapal 1-3 GT saja sudah bisa menangkap tuna. Artinya, sumber daya perikanan kita sekarang ini semakin subur, Mereka pun sekarang tidak perlu jauh-jauh lagi melaut ke laut lepas karena ikan semakin banyak mulai dari 1-2 mile tepi pantai,” ujarnya.

Upaya yang selama ini sudah berhasil dilakukan di Indonesia diharapkan dapat turut mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah ATSEA. Terutama, mengingat tiga wilayah ATSEA menyimpan sumber daya ikan terbaik di dunia. “Sumber daya perikanan di tiga wilayah tersebut, khususnya Arafura, adalah salah satu dari golden fishing ground di dunia,” ucap Nilanto.

Program ATSEA-2 memiliki delapan target output terkait illegal fishing, peningkatan luas kawasan konservasi laut, pencemaran laut  (marine debris), tata kelola regional ATSEA, penguatan daya saing komoditas perikanan, pengelolaan WPP-NRI 718, pengelolaan pesisir, dan  peningkatan efektivitas kawasan konservasi laut.

“Kita memiliki target hingga 25 persen perikanan di Arafura dan Timor Sea (ATSEA) ini bergerak ke tingkat lestari. Kemudian, kita juga menargetkan praktik illegal fishing minimal berkurang 10 persen. Akan ada pula 5 kelompok masyarakat (Pokmas) yang harus mampu mengadopsi pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan unsur-unsur lingkungan. Kemudian, ada 125 kilometer wilayah pesisir yang dikelola secara terpadu. Selain itu, akan ada 800.000 hektar rentang alam yang akan ditingkatkan pengelolaannya,” jelasnya.

Nilanto menyampaikan, kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah timur memiliki berbagai tantangan, baik dalam mengoptimalkan sinergi kebijakan program pembangunan antara pusat dan daerah maupun dalam meningkatkan peran penting kelembagaan adat melalui kearifan lokal yang menjadi karakteristik khas dan dapat dijadikan sebagai modal positif.

“Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dengan model pengelolaan berbasis kepulauan dan masyarakat adat dengan berbagi peran dan kewenangan serta saling mendukung satu dan lainya perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut,” ucapnya.

Ia pun berharap, para peserta yang hadir dapat memberikan masukan konstruktif agar semua output kegiatan yang direncanakan sejak awal dengan adanya ATSEA-2 ini dapat betul-betul bisa dilaksanakan.

Hal senada disampaikan oleh Laksmi Dhewanthi, Global Environment Facility Operational Focal Point (GEF- OFP). Ia berharap agar semua pemangku kepentingan memahami proyek ATSEA-2 sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

“Kami memiliki mandat untuk menyelaraskan dan harmonisasi pada upaya pencapaian SDA berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 14 yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut, serta sumber daya kelautan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, Sophie Kemkhadze mewakili UNDP menyampaikan bahwa UNDP Indonesia ada untuk melayani Indonesia dan masyarakatnya. Mereka juga berkomitmen dalam mendukung rencana dan implementasi berbagai program prioritas pembangunan nasional Indonesia serta visi, strategi, dan rencana pembangunan lokal dan nasional lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim kami:

Kasubbid Riset Perikanan Laut, Pusat Riset Perikanan -Niken Winarsih (subbid.risetkanlut@gmail.com) – Telp/fax: (021) 64700928 Ext: 2188

National Coordinator Unit(NCU) ATSEA-2 – Dwi Ariyoga Gautam (gautama@undp.org) – HP: 0811 233 1213

Tentang Program ATSEA-2

Program ATSEA-2 merupakan bentuk kerja sama regional yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini serta didukung oleh Pemerintah Australia guna mengelola secara bersama sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar di perairan Laut Arafura dan Laut Timor/Arafura and Timor Seas (ATS). Kegiatan kerja sama ATSEA-2 dimulai pada tahun 2019 bertujuan mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor demi memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui restorasi, konservasi dan pengelolaan berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir sebagai salah satu perairan dengan produktivitas tertinggi di Indonesia untuk memastikan berjalannya konsep kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran masyarakat pesisir di kawasan perbatasan dan pulau terluar. ATSEA-2 adalah sebuah program dengan skema pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) dan dikelola di bawah United Nations Development Programme (UNDP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai mitra implementasi.