Oleh: Ari Mochammad*

Tulisan pendek ini tidak menjelaskan apa itu perubahan dan varibilitas iklim, karena informasi terkait hal tersebut sudah banyak dijelaskan dalam banyak literatur atau referensi yang telah dipublikasikan oleh beragam aktor, baik peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset (nasional maupun global), bahkan hampir semua kementerian dan lembaga pemerintah membuat untuk memudahkan internal program dan kegiatannya telah mengarus-utamakan perubahan iklim.

Tidak pula tulisan ini hendak menjelaskan secara dalam mengenai implikasi dampak dan kerugian yang dialami masyarakat yang terjadi saat ini di belahan dunia dan bagaimana perundingan mengenai perubahan iklim mencarikan solusinya.

Tulisan ini ingin menekankan kepada apa yang menjadi tantangan dan peluang saat kita ingin melakukan langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya ke dalam perencanaan pembangunan. Termasuk tantangan, bagaimana memadupadankan dengan upaya pengurangan risiko bencana karena memiliki tujuan yang sama dan kegiatan mitigasi perubahan iklim, karena fakta pelaksanaan kegiatan, kedua respon ini ‘sulit’ ditempatkan secara terpisah, baik karena tujuannya maupun co-benefit yang ditimbulkannya.

Makna perencanaan bagi penulis bukan semata proses perumusan yang didasari oleh pertimbangan ilmiah lalu menjadi dasar pengambilan keputusan (science-based policy), namun juga kepada potensi kemampuan untuk melaksanakannya.

Untuk mengurai persoalan yang terjadi pada mandeknya pelaksanaan (implementasi), dibutuhkan kombinasi antara pendekatan keilmuan yang telah baku atau sering dipakai dalam proses teknokrasi dengan pengetahuan yang muncul saat pembelajaran dari suatu aktifitas/kegiatan di lapangan.

Merumuskan strategi dalam memperlancar pengarusutamaan adaptasi (climate adaptation mainstreaming) di Indonesia di dalam rencana pembangunan di Indonesia, khususnya dalam membangun format kebijakan yang mencakup seluruh elemen kunci keberhasilan pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim.

Hal ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa pelaksanaan program dan aksi adaptasi di Indonesia dan daerah khususnya, sangat didominasi oleh pendekatan yang tidak menyeluruh sehingga berpotensi menggagalkan strategi adaptasi yang telah dibangun. Padahal proses pembangunan kebijakan dan strategi yang dilakukan telah menyedot perhatian, waktu dan biaya cukup besar.

Tumbuhnya gerakan-gerakan individu dalam beradaptasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim merupakan langkah pragmatis dan praktis. Pengalaman kemandirian individu-individu dalam masyarakat dalam berorganisasi dan beraktifitas pada lingkungan sekitar menjadi modal optimisme keberhasilan adaptasi perubahan iklim ini.

Antisipasi terhadap banjir melalui pembuatan tanggul-tanggul, wilayah resapan dan tangkapan air yang sekaligus ruang interaksi sosial, pengelolaan peruntukan dan penggunaan air tanah dan permukaan dan meninggikan rumah-rumah yang selama ini terendam air bila terjadi banjir merupakan contoh-contoh adaptasi yang dapat dilakukan secara individu dan kelompok masyarakat.

Kepedulian persoalan perubahan iklim yang ditunjukkan oleh kelompok masyarakat sipil dan dunia usaha – melalui continuity business plan mereka dan pemanfaatan program tanggungjawab sosial-nya (social corporate responsibility)- dapat menjadi katalisator untuk menjembatani upaya ketangguhan di kalangan pelaku bisnis, termasuk diantaranya bagaimana mensiasati sumber pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Pemahaman tidak sebatas menyampaikan apa yang dimaksud dan mengapa perubahan iklim terjadi, namun turut pula bersama-sama mengidentifikasi sumber masalah dan memetakan anatomi bidang yang paling rentan terhadap perubahan iklim dalam sebuah kawasan atau wilayah.

Kompleksitas persoalan pilihan akan sangat tergantung dari heterogenitas dan kepentingan individu-individu masyarakat setempat. Tentunya pilihan-pilihan adaptasi individu-individu tadi berkorelasi dengan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat sebagai wujud ketahanan sumber kehidupan ekonomi mereka (economic resilience) dalam menghadapi perubahan iklim.

Esensi keterlibatan langsung individu-individu dalam masyarakat akan mampu membangun dan mempengaruhi warna dari rumusan dan perdebatan strategi adaptasi perubahan iklim. Dari pendidikan publik akan berbalik menjadi pendidikan kepada para pengambil kebijakan, para elit politik dan pemerhati lingkungan yang cenderung terjebak pada perdebatan semata.

Berbicara pada konteks Indonesia, apabila ditelusuri sumber masalahnya, fakta bahwa sumber daya manusia, kemiskinan, tingkat pendidikan, dan berjalan pada ruang atau koridor dimana tata kelola pemerintahan (partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Situasi ini menimbulkan keterbatasan dalam menciptakan strategi dan aksi untuk menjalankan kebijakan untuk merespon ancaman perubahan iklim.

Potensi yang harus kita manfaatkan dari munculnya “era perubahan iklim” adalah memberi perhatian dan komitmen – untuk dijalankan, bukan sebatas direncanakan, dan bukan semata dijanjikan saat konstestasi pemilihan wakil rakyat dan pimpinan Negara atau Daerah, dan kemudian dilupakan- terhadap agenda pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah berikutnya adalah bagaimana program dan kebijakan sosial dan ekonomi tidak dibenturkan dengan agenda perlindungan keselamatan ekosistem dan lingkungan hidup, dan bagaimana lingkungan dan ekosistemnya menjadi penopang kehidupan sosial dan ekonomi (yang berlanjut), sehingga pimpinan daerah tidak berbicara hanya kepentingan 5 (lima) tahun saat menjalankan pemerintahannya.

Langkah terakhir, adalah bagaimana kesepakatan yang sudah diikuti oleh Indonesia dalam tatanan perubahan iklim global, dijalankan dalam rangka menumbuhkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Strategi dan kebijakan pembangunan yang mengadopsi aspek adaptasi perubahan iklim harus direfleksikan dengan program yang dihasilkan dari pengembangan dan pendalaman ilmu dan pengetahuan risiko dan dampak dari perubahan iklim kepada bidang strategis.

Strategi ini sepatutnya diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan yang berbasis pada lingkungan dan ekosistem, seperti pengelolaan sumber daya air dan pertanian, serta pengelolaan wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pengelolaan di kawasan hulu (up-stream) guna mengatasi ketidakpastian (uncertainty) dari besaran (magnitude) yang ditimbulkan akibat perubahan iklim.

–##–

* Ari Mochammad adalah Koordinator Thamrin School of Sustainability and Climate Change serta Pelaku Agenda Ketangguhan Pembangunan.