Oleh: Ica Wulansari *

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berasal dari 2.862 titik panas yang berada di seluruh Indonesia. Titik panas tersebut sebagian besar berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Riau sebagaimana penulis kutip dalam laman Kompas.

Mencermati data tersebut dan rangkaian sejarah panjang karhutla lebih dari 10 tahun terakhir ini, maka hal ini menunjukkan bahwa kejadian karhutla menunjukkan tingginya kerentanan dan rendahnya kapasitas pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Dalam hal kerentanan, terdapat 4 hal yang penulis soroti yaitu mengenai daya dukung lingkungan yang mengalami penurunan, ketidakpastian iklim, kualitas hidup mengalami penurunan dan ancaman terhadap masyarakat yang memiliki mata pencaharian utama terhadap pengelolaan sumber daya alam semisal berladang.

Kerusakan lingkungan berupa karhutla menunjukkan bahwa kegiatan manusia telah melampaui daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan dalam hal ini melalui pengelolaan ekosistem hutan maupun lahan gambut tidak mengalami proses yang berkelanjutan. Ekosistem hutan maupun lahan gambut lebih banyak ditinjau dari aspek keuntungan ekonomi. Pengelolaan ekosistem yang tidak berkelanjutan kemudian mengalami tambahan masalah dengan adanya ketidakpastian akibat perubahan iklim.

Salah satu indikasi perubahan iklim adalah terjadinya kenaikan suhu udara maupun ketidakpastian curah hujan. Akan tetapi, terjadinya anomali iklim dapat diamati melalui teknologi dan dapat segera diinformasikan secara kelembagaan agar mendorong tindakan mitigasi mencegah terjadinya karhutla. Dalam laman BMKG bahwa pada Juli 2019 terjadi peningkatan suhu udara rata-rata sebesar 0,9 °C. sehingga rata-rata suhu udara bulan Juli sebesar 27 °C. Pada dasarnya suhu rata-rata normal di Indonesia sebesar 26,1 °C. Selain itu, berdasarkan data BMKG bahwa El Nino lemah telah berakhir namun kondisi suhu akan diperkirakan netral pada Oktober 2019. Maka, hal tersebut menyebabkan musim hujan akan mengalami kemunduran yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Mencermati data-data di atas menunjukkan bahwa perubahan terkait peningkatan suhu udara dan curah hujan selayaknya menjadi perhatian bagi pemegang kebijakan maupun elit politik di daerah. Perhatian yang ditunjukkan berupa antisipasi maupun peringatan bahwa terjadi anomali iklim perlu mendapatkan tindakan penyesuaian. Semisal kegiatan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan pada saat terjadinya anomali iklim selayaknya dilarang keras untuk menghindari karhutla. Selain data-data di atas, secara historis pada tahun 2015 telah terjadi El Nino yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut yang masif, terutama di Kalimantan Tengah. Terkait dengan gambut, selayaknya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak secara khusus karena komposisi gambut yang menyimpan karbon yang apabila mengalami kekeringan akan rentan mengalami kebarakan yang sulit dipadamkan.

Maka, karhutla yang kerapkali terjadi menyebabkan kualitas hidup masyarakat mengalami penurunan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kebutuhan dasar manusia untuk bernafas dengan menghirup udara sehat saja menjadi harga mahal bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla. Kemudian, yang lebih rentan adalah nasib peladang tradisional atau peladang skala kecil yang memiliki ketidakstabilan mata pencaharian. Di tengah kondisi struktural peladang kecil atau peladang tradisional yang terpinggirkan kemudian kerapkali menjadi tertuduh bahkan pelaku utama apabila terjadi karhutla. Sementara di satu sisi, peladang kecil dan peladang tradisional bersifat subsisten karena yang dilakukannya hanya untuk mencukupi syarat dasar untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan pelaku lain? Dalam hal ini korporasi? Kemudian bagaimana perijinan korporasi atau perusahaan pengelolaan lahan dan hutan? Kemudian bagaimana mekanisme pengelolaan lahan dan hutan yang dijalankan korporasi? Tentu 3 pertanyaan tersebut tidak dapat penulis jawab karena bukan ranah penulis. Namun, 3 pertanyaan ini pun menjadi penting ketika ekosistem hutan dan lahan gambut menjadi ‘bancakan’ kepentingan ekonomi dan politik.

Apabila peladang skala kecil atau peladang tradisional menjadi tertuduh sebagai pelaku karhutla, pertanyaan berikutnya adalah apakah pemangku kepentingan telah memberikan penguatan kapasitas pengetahuan kepada peladang skala kecil? Mengapa pertanyaan tersebut penulis ajukan? Karena apabila mencermati kejadian anomali akibat perubahan iklim, maka perubahan iklim sangat lekat dengan ketidakpastian iklim dan perlu upaya untuk menyesuaikan diri menghadapi ketidakpastian tersebut. Pembekalan pengetahuan menjadi diperlukan untuk memberikan jalan bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada jasa baik lingkungan.

Selain itu, penggunaan informasi iklim menjadi keharusan bagi perusahaan ataupun korporasi dalam menjalankan praktiknya dalam pengelolaan lahan hutan maupun gambut. Selain itu, perusahaan pengelola hutan dan lahan perlu merumuskan konsep dan menjalankan praktik yang berkelanjutan agar menghindari kejadian karhutla berulang.

Poin terakhir adalah kolaborasi dalam hal penanganan antisipasi karhutla merupakan hal penting. Apabila pengelolaan lahan dan hutan bersifat parsial, tidak ada penguatan kapasitas pengetahuan, dan tidak ada mekanisme ketat untuk menjalankan praktik berkelanjutan, maka karhutla akan menjadi rutinitas tahunan. Maka, pilihannya adalah praktik berkelanjutan menjadi keharusan walaupun terlambat.

–##–

* Ica Wulansari, M.Si adalah penulis dan peneliti isu sosial ekologi, politik perubahan iklim serta lingkungan hidup. Ica saat ini tengah menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Sosiologi di Universitas Padjadjaran, Bandung.