Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengapresiasi respon cepat Dewan Perwakilan Daerah dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, salah satunya adalah terkait energi terbarukan.

Respon cepat ini memang telah dilakukan oleh DPD dengan menginisiasi adanya RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), yang saat ini tengah dibahas di Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat.

Grita Anindarini, Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law, menganggap respon Presiden Joko Widodo ini adalah hal positif mengingat kebutuhan akan transisi energi di Indonesia adalah hal yang perlu menjadi fokus dan perlu direspon cepat. Sekalipun begitu, perlu kajian mendalam apakah adanya RUU ini dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Dalam naskah akademik RUU EBT, dijelaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2007 (UU Energi) saat ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan, karena pengaturan EBT masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Grita memandang bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan kondisi ini terjadi adalah karena Pemerintah tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Energi Baru dan Terbarukan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Energi.

Pada dasarnya dalam pembentukan PP ini telah masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2015-2019, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit. Berdasarkan Renstra tersebut, seharusnya PP Energi Baru dan Terbarukan dapat dijadikan rujukan yang lebih detail terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan meliputi pengusaaan sumber daya, penyediaan dan pemanfaatan, pengusahaan, hak dan kewajiban, kemudahan dan insentif, harga energi, penelitian dan pengembangan, hingga pembinaan dan pengawasan.

“Akibat ketiadaan Peraturan Pemerintah ini, selama ini terkait penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan secara umum, insentif hingga harga diatur dalam level Peraturan Menteri yang kerap dengan cepat berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum”, ujar Grita dalam siaran persnya. Jakarta (20/08).

Selain terkait pengaturan yang masih tersebar tersebut, Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, juga menyoroti adanya ketidakjelasan dalam tujuan penyusunan Undang-Undang dalam naskah akademik RUU EBT tersebut. Beberapa permasalahan yang dijabarkan dalam naskah akademik dan dijadikan alasan dalam penyusunan RUU EBT adalah masalah implementatif yang pada dasarnya sudah diatur dalam UU yang telah ada, yakni UU Energi dan UU Ketenagalistrikan.

Permasalahan pengelolaan energi terbarukan yang dianggap masih belum optimal meliputi pengawasan jalannya proyek dan evaluasi proyek yang tidak sesuai perencanaan, inventarisasi data terkait dengan potensi daerah, belum optimalnya regulasi yang ada untuk menciptakan iklim investasi energi terbarukan yang kondusif bagi investor, termasuk terkait harga dan insentif, hingga terkait tumpang tindih peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan EBT ini.

“Pada dasarnya, perlu adanya kajian mendalam apakah seluruh jawaban atas permasalahan ini adalah terbitnya UU baru, atau perlunya peraturan implementatif dari UU yang sudah ada, atau bahkan cukup dengan merevisi UU yang sudah ada. Sayangnya kajian terkait hal ini luput dari naskah akademis”, keluh Raynaldo.

Pada akhirnya, adanya reformasi regulasi untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia di Indonesia memang dibutuhkan untuk mendorong transisi energi. Penyusunan regulasi yang tepat sasaran adalah kunci penting untuk menjawab hal ini. Untuk itu, kajian secara mendalam perlu dilakukan agar RUU EBT dapat menjadi regulasi yang tepat sasaran dalam menjawab permasalahan yang ada.

–##–

Narahubung:

Raynaldo Sembiring – Deputi Direktur ICEL (081376670167)
Grita Anindarini – Peneliti Divisi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup ICEL (082122470088)