Oleh: Jalal *

Ketika Tom Lembong, sang kepala BKPM, bikin kegaduhan soal ‘klaim Singapura’ atas Bukalapak, Gojek, Traveloka dan Tokopedia, saya sedang berada di Singapura. Godaan musikal Aladdin tak bisa saya lawan, sehingga saat itu saya merasa harus menyambangi teater di Marina Bay Sands.

Ketika Tom Lembong kemudian meralat pernyataannya yang bikin gaduh itu, saya sudah tiba kembali di Tanah Air. WAG saya dipenuhi diskusi soal itu, tapi saya tak meresponsnya. Dan karena pembicaraannya sangat kencang soal asal modal, saya cuma menggoda rekan-rekan, “Memangnya duit punya kewarganegaraan?”

Yang saya lontarkan itu pertanyaan yang selalu bikin orang terhenyak. Dan kebanyakan lalu bilang bahwa sekarang duit sudah mondar-mandir antarnegara dengan kecepatan tinggi, dan jadi seperti tak punya negeri. Atau, di manapun duit sedang bisa menghasilkan keuntungan terbesar, di situ pula duit ‘kan datang.

Tapi kita tahu bahwa ada duit yang harus diparkir lama. Tak semua duit itu bisa pindah semaunya dalam jangka pendek. Ada duit yang ditanam untuk jangka panjang. Tapi apakah artinya duit itu berkewarganegaraan?

Dalam ilusi Kapitalisme global, duit itu tak punya kewarganegaraan. Tapi, Ha-Joon Chang, profesor ekonomi dari Universitas Cambridge, punya pendirian lain. Bukunya yang nongol hampir satu dekade lalu, 23 Things They don’t Tell You about Capitalism, membahas soal itu di bab kedelapan.

Dia menunjukkan bahwa sebetulnya sangatlah sedikit perusahaan yang benar-benar transnasional. Sebagian sangat besarnya tetap punya bias ‘Nasionalisme’. Bukti-bukti yang dia kumpulkan memberi kesimpulan bahwa aktivitas pengambilan keputusan serta riset dan pengembangan yang paling penting tetap saja dipertahankan di mana perusahaan didirikan.

Alasannya? Dia mulai dari  perasaan sang pendiri tentang kewajiban pada masyarakat, apapun namanya: patriotisme, tugas mulia, kebanggaan, dan seterusnya. Kedua, perusahaan (bukan sekadar pendirinya) benar-benar mengetahui negara mana yang membesarkannya, dengan beragam fasilitas publik yang diberikan. Ketiga, memindahkan orang-orang kunci, organisasi dan jejaring yang terbangun, ternyata tak semudah dan semurah memindahkan mesin dan lokasi produksi.

Jadi, perusahaan itu cenderung punya kewarganegaraan, atau setidaknya kewarganegaraan utama. Duitnya pun begitu, bukan dalam pengertian dari mana yang membayari, tetapi di mana duit paling banyak berputar dan memberi manfaat.

Nah, itu adalah jawaban Chang. Yang berumur hampir 10 tahun lampau. Yang konteks industrinya tidaklah sama dengan yang sedang kita hadapi dan perbincangkan.  Tetapi, apakah sekarang kita harus menilai situasinya dengan berbeda?

Soal dari mana duitnya versus di mana duit itu memberi manfaat optimal saya sangat setuju. Bagaimanapun, keuntungan itu kerap adalah fraksi yang kecil dibandingkan keseluruhan manfaat ekonomi. Apalagi, kalau mengingat bahwa perusahaan-perusahaan yang sedang kita bicarakan itu sedang giat-giatnya “membakar” duit.

Tentu saja, manfaat itu perlu ditimbang sepanjang rantai nilai. Dan membayangkannya saja, saya mulai berkerut dahi. Saya tak tahu apakah, misalnya, apakah dengan semakin maraknya jasa Go-Ride, Go-Send, dan Go-Food, di antara ranah jasa Gojek paling awal dan paling popular hingga sekarang, itu manfaat terbesarnya dinikmati oleh perusahaan pembuat motor, pemberi kredit motor, penjual bahan bakar, mitra pengendara, penjual makanan, atau konsumennya. Tapi, bisa dibayangkan bahwa majoritasnya memang manfaat ekonomi di dalam negeri.

Bagaimana soal rantai nilai Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka? Ada banyak kekhawatiran soal Bukalapak dan Tokopedia itu sesungguhnya lebih banyak menjual produk asing dibandingkan produk dalam negeri, sehingga kalau analisis rantai nilai dibuat, maka hasilnya mungkin akan bikin kita muram. Saya tak tahu juga soal ke mana manfaat ekonomi terbesar dari Traveloka itu. Datanya, sependek ingatan saya, tak pernah saya lihat. Dan ketika menuliskan ini, saya tak melakukan pencarian lebih jauh.

Tapi, saya juga berpikiran bahwa menimbang kewarganegaraan perusahaan dan duit seharusnya lebih jauh lagi dibandingkan yang disarankan Chang. Kita juga perlu melihat dengan lebih jeli soal mudarat yang ditimbulkan dari bisnis yang dilakukan perusahaan.

Kita tahu, emisi dengan segala konsekuensinya dari perjalanan yang diatur Gojek dan Traveloka harus kita tanggung. Pemburukan mutu udara jelas sedang terjadi. Saya jengah melihat bagaimana para penjual di Bukalapak dan Tokopedia membungkus barang-barang kiriman dengan plastik yang seakan tak habis-habisnya.  Padahal, plastik di negeri ini sedang jadi sorotan yang sangat tajam.

Analisis atas segala mudarat yang timbul (bukan sekadar yang saya contohkan itu) haruslah dilakukan agar kita bisa menimbang soal dampak meroketnya keempat bisnis itu dengan adil. Betul ada seabreg dampak ekonomi positif, tetapi dampak ekonomi negatifnya perlu kita hitung dengan saksama. Demikian juga dengan dampak sosial dan lingkungan, yang sudah bisa kita kuantifikasi dan monetisasi.

Ketika membaca karya Mariana Mazzucato dari tahun 2017, The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy saya tersadar pada pesan soal bahwa kegiatan ekonomi itu bisa benar-benar menciptakan nilai (value creation), sekadar memungut nilai (value extraction), atau malahan menghancurkan nilai (value destruction).

Mengikuti saran itu, agar gambarannya menjadi utuh, kita perlu mendetailkan di mana saja penciptaan, pemungutan dan penghancuran nilai terjadi. Kalau dua motivasi pertama yang dinyatakan Chang itu benar, tidak seharusnya sebuah perusahaan ‘tega’ untuk sekadar memungut atau menghancurkan nilai di negeri asalnya. Perusahaan seharusnya memanfaatkan duit yang datang dari manapun itu untuk lebih banyak menciptakan nilai di Tanah Air-nya sendiri! Adapun sekadar memungut nilai seharusnya tak jadi aspirasi, lantaran terhitung sebagai tujuan yang cemen, dan menghancurkan nilai tak seharusnya terjadi di negara manapun, sepanjang rantai nilai perusahaan.

Hal terakhir yang saya mau bilang adalah tentang jenis sumberdaya lain yang secara terang benderang dipungut terus menerus oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi informasi itu: data. Apakah negeri sumber duit lebih penting daripada negara asal data? Apakah ke mana duit mengalir lebih penting daripada ke mana data disetorkan? Ini akan membuat perbincangan lebih jauh lagi.

The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power karya Shoshana Zuboff adalah buku paling bagus sekaligus paling mengerikan yang saya baca di tahun ini. Detail buktinya luar biasa, demikian juga dengan analisis, kesimpulan dan rekomendasinya.

Dalam logika Surveillance Capitalism, perusahaan mengambil data seakan-akan itu adalah barang yang bebas dipungut, lalu data dianalisa oleh perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri atau bahkan dijual kepada pihak lain yang bersedia membayarnya. Destruksi nilaipun terjadi, ketika Facebook menjual data kepada Cambridge Analytica. Pemungutan nilai (ya, data itu bernilai!)   terus menerus terjadi, dan entah apakah benar ada penciptaan nilai lewat penciptaan produk-produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan konsumen?  Jangan-jangan utamanya hanyalah taktik dagang belaka.

Zuboff sangat yakin bahwa yang terjadi ketika logika Surveillance Capitalism itu dipergunakan hanyalah penghancuran nilai (di masyarakat) dan pemungutan nilai (oleh perusahaan). Oleh karena itu, rekomendasinya adalah negara harus mengharamkan jenis Kapitalisme ini.

Dengan menimbang pemikiran Mazzucato dan Zuboff, saya semakin merasa sulit menjawab pertanyaan seorang sahabat yang jadi judul tulisan ini.  Saya tak bilang bahwa perusahaan-perusahaan kebanggaan Indonesia itu  punya dampak bersih negatif bagi Indonesia, Tanah Air mereka.  Tetapi, kita hanya bisa bilang bahwa mereka itu benar-benar warga Indonesia yang baik atau bukan setelah seluruh rantai nilainya ditimbang. Ini bukan sekadar soal alamat badan hukum perusahaan atau dari mana majoritas duit berasal atau ditempatkan.  Ini adalah soal dampak keberlanjutan atas negeri kita, Indonesia. Dan untuk menjawabnya butuh penelitian saksama.

Depok, 7 Agustus 2019

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA. Ia juga adalah salah seorang deklarator Poros Hijau Indonesia.