Oleh: A.S. Rosyid *

Tulisan ini bukanlah misteri sejarah yang sifatnya mistik-konspirasional tentang Pulau Lombok, yang mengisahkan ada ‘Pulau Lombok lain’ yang ‘disembunyikan wujudnya’ demi menghindari penjajahan Kerajaan Bali. Dari pulau tak tampak itu, leluhur Suku Sasak akan kembali dan mengembalikan kejayaan masa silam, yang monoteistik bahkan sebelum keberadaan Nabi Muhammad, yang pemerintahannya meritokrasi, yang Majapahit tidak bisa menjajahnya.

Tapi tidak, tulisan ini bukan tentang narasi ratu adil yang demikian. Pembebasan tidak didapatkan dengan berpangku tangan. Ada lelah dan luka karena bergulat mencapai perubahan. Ratu adil sesungguhnya tidak pernah ‘dikirim’; ratu adil tumbuh dari masyarakat yang hendak dibebaskan, memahami persoalan, memahami rasa sakit, dan bergulat dengan keadaan.

Kira-kira lima hari yang lalu, saya dan beberapa kawan dari Lombok Timur ngopi di salah satu warung kopi di bilangan Merjosari, di Kota Malang. Kami berbincang sampai menjelang pagi. Salah satu kawan bercerita tentang konflik tanah ulayat di kawasan Kaliantan, yang entah kenapa bisa berubah status menjadi ‘terjual’. Pemiliknya kini adalah warga Negara lain yang hendak membangun sebuah hotel. Tentu saja, kepemilikan itu diwakili oleh warga lokal.

Padahal tanah itu tanah ulayat. Tanah bersama. Tanah yang tidak bertuankan siapa-siapa kecuali masyarakat setempat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Tanah ulayat itu memang menggiurkan; pantai Kaliantan memang dikenal sebagai pantai yang indah, berpasir putih dan pemandangan laut yang biru sebiru-birunya. Cocok sebagai destinasi wisata.

“Tidak adakah perlawanan?” Tanya saya.

“Ada, masyarakat setempat melawan. Sempat ada aksi protes waktu acara peletakan batu pertama hotel yang mau dibangun itu.”

Dada saya menghangat diberi kabar adanya perlawanan rakyat. Dalam hal tanahnya dicuri oleh sejumlah elit jahat dan orang asing berduit yang hanya peduli pada membangun roda pengembang kapital, rakyat memang harus melawan.

“Tapi melawannya hanya sekali, Bang.” Rupanya, cerita tidak berhenti sampai di situ.

“Apa yang terjadi?”

“Aksi protes itu berdekatan dengan momen pemilu, Bang. Sekarang, pemimpin-pemimpin aksi itu sudah jadi anggota dewan. Selesai sudah, tidak ada gerakan lagi.”

Kemudian, saya diceritakan perihal beberapa usaha untuk meluncurkan protes lagi, tapi kebanyakan masyarakat tidak tahu caranya; terlebih lagi, mereka ‘tidak berani’ bila harus melawan elit tanpa back up dari elit juga. Elit yang mereka harapkan sebagai back up hanya mengorganisir mereka untuk melawan demi meraih citra yang cukup untuk melenggang kangkung ke kantor dewan, menjadi ‘yang mulia’ yang tidak mewakili siapa-siapa.

“Bagaimana dengan para ulama?” Tanya saya, ingin tahu apakah ada ulama yang memiliki kesadaran akan pentingnya berdaulat di atas tanah dan air kita sendiri.

Mereka hanya tersenyum, sebagai jawaban.

Salah satunya menyeletuk, “Kita yang merantau ini, besok-besok bakal pulang ke daerah yang sudah bukan punya kita lagi.”

Mengingat santernya kabar tentang banyaknya tanah di bagian selatan Lombok yang sudah dibeli asing, suatu saat celetukan itu bisa menjadi nyata. Orang Sasak, yang mode produksi dan mode konsumsinya bukan berdasarkan istiadat leluhur, telah lelah dengan keadaan. Ditawari dolar bernilai lima miliar rupiah, siapa yang tidak tergoda melepas tanah, bahkan bila harus dengan berkongsi jahat, asal mode produksi dan konsumsi modern terpuaskan. Bahwa pulau menjadi bukan milik mereka lagi (bahkan pantai yang menjadi bagian dari hotel tersebut di atas telah dipagari), itu bukan urusan.

Mungkin pikiran ini mengada-ada: tidak mungkin Lombok semusnah itu. Membebaskan industrialisasi dan pembangunan menggelar lapak tidak mungkin merusak alam dan budaya Lombok, mengubah imej petanya dari “hijau” menjadi “cokelat”. Membiarkan investasi menjadi panglima pembangunan tidak akan menyemarakkan privatisasi dan membatasi kebebasan orang Lombok mengakses kesuburan dan keindahan alamnya sendiri.

Tapi coba katakan itu pada warga Betawi yang menyaksikan perkembangan Jakarta, orang-orang Dayak yang menatap laju pembangunan di Kalimantan, dan banyak manusia Indonesia yang kini menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Separuh abad lalu, mereka membiarkan the will to improve versi penguasa (politik) dan pengusaha (ekonomi) memutar roda peradaban. Mereka tergiur iming-iming kesejahteraan material jangka pendek, lima sampai sepuluh tahun ke depan saja. Impian yang manis separuh abad lalu, dan lihatlah hasilnya sekarang.

Lombok akan mengalami hal yang sama bila (ya, bila) rakyatnya abai belajar dari pengalaman, abai akan nasehat para bijak bestari yang punya kekhawatiran terhadap lingkungan dan kebudayaan, abai dan tidak melakukan sesuatu sejak sekarang. Pulau Lombok bisa jadi hilang: fisiknya ada, namun bukan orang Lombok yang berdaulat di atasnya. Kesejahteraan hanya milik elit, yang hanya peduli menyelamatkan posisi masing-masing dengan mendukung pemenang peradaban.

Kemudian, saya mengajak mereka berkhayal. “Uang berputar di sini, mengundang orang-orang berduit kemari, turut berpesta. Mereka butuh tempat. Maka bayangkan Lombok yang sudah bukan milik kita. Lombok yang macet, udaranya sumuk. Lebih banyak betonnya daripada pohon. Satu per satu sawah dan hutan menghilang. Persis seperti Malang. Lombok yang warganya semakin suka mengadu, pelit, dan tidak peduli. Ruang hidup tidak lapang meski uang ada.”

Mereka banyak menawarkan gagasan demi mengatasi keadaan, mulai dari penanaman pohon kembali hingga penguatan sumber daya. Tapi mereka tidak bisa menjawab ketika saya tanya, mau menanam pohon atau berkebudayaan di mana, kalau tanah Lombok bukan milik mereka lagi.

–##–

* A.S. Rosyid adalah guru madrasah alam “Sayang Ibu” (Lombok Barat) dan peneliti etika lingkungan Islam di Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.