Oleh: Jalal *

Memerjuangkan Hak atas Udara Bersih

Ketika kami—para aktivis lingkungan yang bertempat tinggal dan/atau beraktivitas di Jakarta—mendiskusikan kemungkinan melakukan citizen lawsuit (CLS) atas kelalaian Pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga kualitas udara kotanya yang mengakibatkan kerugian seluruh warga, reaksi pertama yang kami terima tidaklah menyenangkan. Mungkin bisa dikategorikan ke dalam kategori ‘bukannya dibantuin aja, malah pemerintahnya yang dituntut’, ‘kayak mereka nggak ikut mencemari udara aja’, dan ‘dasar ahoker, sakit hati tuh sama Anies.’

Menuntut pemerintah yang lalai itu memang tidak popular. Banyak orang yang takut melakukannya, banyak juga yang tak tahu mekanismenya, juga tidak yakin dengan hasilnya. Tetapi agaknya yang terbesar proporsinya agaknya adalah anggapan bahwa berseberangan posisi dalam hukum itu dianggap sebagai ketidakbersediaan untuk bekerjasama.

Dalam kasus mutu udara Jakarta ini jelas tidaklah demikian. Sahabat saya—dan saya sangat bangga bisa menyebutnya sebagai sahabat—Ahmad Safrudin adalah salah seorang penggagas Car Free Day (CFD) Jakarta. Setelah bertahun-tahun berjuang, Pemerintah DKI akhirnya mengadopsi apa yang dia dan rekan-rekannya usulkan. Dia juga pejuang gigih yang membuat timbel hengkang dari bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor lewat organisasinya, Komite Penghilangan Bensin Bertimbel (KPBB).

KPBB juga yang terus dikenal sebagai organisasi paling terkemuka yang bicara soal nexus antara bahan bakar, transportasi massal, mutu lingkungan, dan kesehatan warganya. Dia tutun tangan sepenuhnya membantu berbagai organisasi pemerintahan untuk membuat kebijakan dan strategi, mencari rujukan praktik terbaik, juga mendampingi implementasinya. Jadi, Mas Puput, begitu panggilan akrabnya, sudah beberapa dekade bekerja sama dengan bermacam organisasi pemerintah di tingkat Jakarta dan Indonesia.

Sahabat saya yang lain, Alfred Sitorus, adalah rujukan paling terpercaya dalam soal-soal terkait pejalan kaki. Kalau ada pejalan kaki yang tersambar kendaraan bermotor hingga masuk rumah sakit, atau bahkan tertubruk kendaraan bermotor hingga meninggal, hampir selalu namanya yang muncul di media massa. Tetapi, dia bukanlah sekadar pengamat keselamatan pejalan kaki. Dia bersama-sama Mas Puput terlibat dalam menggagas CFD yang kemudian ditiru kota-kota lain di Indonesia, bahkan di mancanegara.

Bukan sekadar menggagasnya, dia juga terus mengawal pelaksanaan CFD dengan lekat. Kalau ada berkesempatan datang ke CFD, siapapun bisa melihat sosoknya sedang mondar-mandir di sepanjang jalur CFD. Dia bekerjasama erat dengan aparat Pemprov DKI, dengan kepolisian, dan sebagainya. Dan bukan cuma dalam urusan CFD saja, melainkan juga dalam seluruh aspek yang bisa membuat walkability Jakarta menjadi lebih baik. Alfred sudah bekerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah dalam urusan terkait pejalan kaki, transportasi publik, dan penangangan pencemaran, sejak entah kapan.

Pengalaman dari CLS Kebakaran Hutan dan Lahan

Kalau rekam jejak para penggugat lainnya diperiksa dengan saksama, kesimpulan yang sama bisa diambil. Kami semua sudah menjadi mitra organisasi-organisasi pemerintah dalam urusan-urusan terkait lingkungan secara luas, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengendalian pencemaran, dan aspek-aspek lainnya. Ketika kami memutuskan untuk tetap melakukan CLS, itu bermakna bahwa kami menuntut Pemprov DKI—dan sederetan pihak lain, termasuk Presiden RI—untuk menjalankan mandatnya sesuai regulasi. Kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka warga Jakarta dan sekitarnya akan mendapatkan manfaat yang besar, bukannya terus terpaksa menanggung mudarat akibat buruknya kualitas udara.

Sebagian dari kami punya pengalaman yang baik soal melayangkan notifikasi CLS. Termasuk kepada Presiden RI, Joko Widodo. Ketika Presiden Jokowi baru saja naik, beliau berhadap-hadapan dengan kondisi iklim yang tidak menguntungkan, yaitu El Nino. Akibatnya, di tahun 2015 beliau harus menyaksikan beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan mengalami kebakaran hutan dan lahan yang luasnya kemudian dinyatakan oleh BNPB itu 4 kali lipat Pulau Bali, atau 32 kali lipat Jakarta. Kami melihat bahwa memang ada banyak hal yang belum dilakukan oleh Pemerintah RI untuk mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan. Notifikasi kemudian kami layangkan. Mas Puput sendiri yang mengantarkannya ke Istana.

Saya ingat betul berminggu-minggu setelah kami melayangkan notifikasi itu, kami memantau dengan lekat apa yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Beberapa tindakan nyata jelas diambil. Detailnya diumumkan kepada publik, termasuk ancaman langsung yang diberikan oleh Presiden kepada kepala daerah dan pimpinan militer kalau sampai kebakaran terjadi lagi di lokasi mereka bertugas. Setelah menyaksikan kemajuan-kemajuan yang dibuat, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan.

Tetapi, situasinya sangat berbeda sekarang. Gugatan kami di Pemprov DKI dan lainnya bukan saja seperti tidak digubris, melainkan mendapatkan perlawanan yang sengit. Suara-suara bahwa kami partisan sangatlah kuat, tanpa memeriksa faktanya. Kami adalah orang-orang yang sama yang menuntut Presiden Jokowi untuk melakukan tindakan yang benar atas kebakaran hutan dan lahan. Kami juga bagian dari kelompok yang sama yang memersoalkan kasus semen di Jawa Tengah, juga pembuatan pulau-pulau artifisial di pesisir utara Jakarta—sejak jauh-jauh hari sebelum Ahok apalagi Anies berkuasa.

Tuduhan yang Menggelikan

Salah satu konsekuensi dianggap partisan adalah ketidakpercayaan atas informasi apapun yang kami sampaikan. Pertama-tama tentu saja dari publik yang mengidentifikasikan dirinya berada pada kubu yang kami tuntut. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi pada rekan saya di Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Hizbullah Arief, yang juga adalah pendiri Hijauku.com, salah satu media daring paling konsisten menyuarakan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan di Indonesia.

Arief menaruh tampilan screenshoot pengukuran mutu udara skala global yang diukur oleh aplikasi AirVisual di media sosial, untuk menunjukkan perbandingan mutu udara berbagai kota besar di dunia. Jakarta ketika itu—sama dengan kondisi beberapa hari sebelumnya—memang ada di peringkat pertama kota paling tercemar di dunia. Tetapi, sambutan yang dia terima tidaklah sebagaimana yang diharapkan. Dia dituduh menyebarluaskan hoaks. Tentu, yang menuduhnya tidak (bisa) menunjukkan bukti yang mendukung tuduhannya itu. Seperti yang saya sampaikan, prasangka partisan memang menggerus kepercayaan atas apapun yang disampaikan oleh pihak lain.

Padahal, data yang ditampilkan oleh AirVisual ini bisa dilihat oleh siapapun. AirVisual bersikeras hanya menggunakan data yang tersedia di ruang publik dan bersifat real-time atau near real-time. Data yang tidak bersifat demikian, tidak dipergunakan oleh AirVisual lantaran kurang bisa dipercaya. Lebih dari 3000 kota di dunia ini ditampilkan datanya, jadi tak ada alasan untuk mengira bahwa Jakarta disudutkan. Lagipula, dalam laporan 2018 World Air Quality Report yang mereka luncurkan, 64% dari seluruh kota yang mereka pantau melampaui ambang batas sehat sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO dengan menggunakan parameter Particulate Matter 2,5 (PM2,5). WHO menyatakan, walaupun tak ada tingkat yang aman, tetapi ambang batas yang dituju adalah 10 mikrogram per meter kubik. AirVisual sendiri menggunakan skala 0-12 mikrogram per meter kubik untuk menyatakan status sehat.

Wilayah yang paling buruk mutu udaranya adalah Afrika, di mana 100% kota yang dipantau itu melebihi ambang batas. Menyusul berikutnya, Asia Selatan yang 99% kotanya melebihi ambang batas; Asia Tenggara dengan 95% kota; lalu Asia Timur dengan 89% kota. Hanya saja, Jakarta memang menempati tempat ‘istimewa’ lantaran di tahun 2018 lalu diidentifikasi sebagai kota paling tercemar se-Asia Tenggara dengan konsentrasi PM2,5 rerata sebesar 45,3 mikrogram per meter kubik, alias 4,5 lipat di atas ambang yang dituju WHO. Tak ada niat menjelek-jelekkan Jakarta, tetapi kondisi objektif itu harus disampaikan.

Keterbukaan atas Data

Di bulan Maret lalu, KLHK pernah mengeluarkan data yang berbeda, yang diambil hanya dari satu stasiun pemantauan kualitas udara. KLHK menyatakan bahwa selama 2018, rerata PM2,5-nya adalah 34,57 mikrogram per meter kubik. Setelah menyatakan reratanya, KLHK juga menyatakan bahwa sepanjang 2018, hanya ada 34 hari yang mutu udaranya masuk ke dalam kategori Sehat, 122 hari terhitung Sedang, dan 196 hari Tidak Sehat. Sisanya, 13 hari, tidak ada data.

Harap diperhatikan bahwa rerata yang diakui KLHK itu datang hanya dari satu stasiun pemantauan, sementara AirVisual memanfaatkan semua stasiun pemantauan yang membuka datanya. Kalau hendak diadu kehandalannya, kita tahu bahwa KLHK tidak akan menang melawan AirVisual. Ketika menulis artikel ini, saya memeriksa dari mana saja sumber data yang diacu oleh AirVisual untuk Jakarta, dan di situ tertera dari Kedubes AS, BMKG, dan Greenpeace. Untuk mutu udara di tempat tinggal saya, Sawangan, Depok, yang dipergunakan adalah gabungan antara data yang diperoleh di sekitarnya dengan pemodelan satelit, lantaran tak ada stasiun pemantauan.

Tetapi, memang tak aneh lagi, walau luar biasa pandir, untuk menuduh informasi tertentu sebagai hoaks tanpa memerhatikan situasinya.AirVisual yang membuka secara transparen soal metodologi dan sumber datanya malahan dituduh sebagai hoaks; sementara institusi yang tak pernah menyediakan datanya secara terbuka, seperti Pemprov Jakarta malahan menuduh yang tidak-tidak terhadap paparan data yang kami sampaikan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Koran Tempo 29/30 Juni 2019, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa PM2,5 adalah standar Amerika Serikat, sementara, menurut dia, Indonesia hanya menggunakan PM10. Padahal, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan 2018 World Air Quality Report, “PM2.5 is widely regarded as the pollutant with the most health impact of all commonly measured air pollutants. Due to its small size PM2.5 is able to penetrate deep into the human respiratory system and from there to the entire body, causing a wide range of short- and long-term health effects.”

Sikap yang ditunjukkan oleh sang Pelaksana Tugas itu bukan saja anti-ilmu pengetahuan, melainkan juga membahayakan warga Jakarta dan sekitarnya. Alih-alih mengakui permasalahan yang genting, dia malah menyatakan “Jadi, bukan berarti semua wilayah Jakarta udaranya kotor.” dengan penjelasan yang menggelikan, yaitu bahwa pencatatan kualitas udara hanya tepat untuk lokasi di mana alat ukur diketakkan. Apakah dia pikir, beberapa jengkal di luar alat itu mutu udara jadi jauh lebih baik? Sikap ‘buruk muka cermin dibelah’ itu benar-benar menyebalkan dan tidak produktif.

Data Januari – Juni 2019 yang disampaikan KPBB pada tanggal 27 Juni lalu menunjukkan rerata PM2,5 sebesar 37,8 mikrogram per meter kubik, yang sudah masuk ke dalam kategori Tidak Sehat. Kita akan menyaksikan kondisi yang lebih buruk lagi hingga Oktober, lantaran musim kemarau memang cenderung demikian. Di bulan Juni, konsentrasi PM2,5 paling rendah tercatat pada tanggal 7 Juni, dan itu sudah mencapai 38,9 mikrogram per meter kubik, yang melampaui rerata Januari – Juni. Pada tanggal 24 Juni, kita menyaksikan angka tertingginya, 108,9 mikrogram per meter kubik. Entah berapa yang akan kita lihat sepanjang Juli hingga Oktober nanti.

Maju ke Pengadilan

Sepanjang perjalanan kami sebagai orang-orang yang memerjuangkan keberlanjutan, sebagai kelompok maupun individu kami sudah melakukan penelitian, memberikan masukan informasi, memberikan bantuan teknis, membantu menghubungkan dengan pihak-pihak yang tepat, dan upaya-upaya lain untuk memerbaiki mutu udara Jakarta dan sekitarnya.

Namun, kami masih melihat adanya ruang besar yang harus diperbaiki mulai dari kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, yang kami percaya belum ditegakkan oleh Pemprov Jakarta dan organisasi-organisasi pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, kami tak punya pilihan di luar melayangkan CLS. Dan, berbeda dengan tuntutan CLS kami atas kebakaran hutan dan lahan, di mana kami melihat berbagai kemajuan yang kami inginkan; kali ini kami tak melihatnya, sehingga akan benar-benar maju ke pengadilan.

Beberapa bulan belakangan, media massa gencar menulis tentang gerakan ini. Kami sangat bersyukur atas dukungan tersebut. Setelah Idulfitri, kami melihat warganet semakin banyak yang menaruh perhatian lebih serius atas isu ini, sebagaimana yang bisa dilihat dalam berbagai posting di media sosial. ‘Perlawanan’ ngawur seperti tuduhan hoaks dan sikap anti-ilmu pengetahuan memang ada, tetapi itu tak akan menyurutkan niat kami untuk menuntut hak atas mutu udara yang sehat, demi maslahat kita bersama.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA. Ia juga adalah salah seorang deklarator Poros Hijau Indonesia.