Oleh: Jalal *

Apa yang membuat Anda tergerak hati untuk peduli dengan kondisi lingkungan di Indonesia?

Saya tumbuh di beberapa kota di Indonesia. Saya juga beruntung bisa menyaksikan banyak kota dan desa di beberapa pulau besar di Indonesia sejak kecil.  Hasilnya, saya tahu bahwa di masa itu 1980 – 1990an Indonesia adalah negeri yang luar biasa indah, dengan kekayaan luar biasa.  Itu mungkin pandangan khas anak yang tumbuh di perkotaan dan melihat pedesaan dan  alam yang masih belum banyak terjamah manusia sebagai tempat liburan.

Kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB telah membuat saya memahami hubungan antara ekonomi, sosial dan lingkungan yang kompleks.  Saya ada di bangku kuliah ketika Konferensi Rio tahun 1992 menegaskan soal pembangunan berkelanjutan, dan saya membaca Limits to Growth pada saat itu juga.  Di buku itu dijelaskan bahwa dari 12 skenario yang diuji oleh model komputer di MIT, hanya ada 1 peluang manusia lolos dari kehancuran yang bakal dimulai tahun 2070an, yaitu skenario pembangunan berkelanjutan.  Ini bukan sekadar menjadi pengetahuan di benak saya, melainkan juga dan terutama kegelisahan di dalam hati.

Jadi ketika saya kemudian selesai kuliah lalu melihat lebih banyak lagi tempat-tempat di Indonesia, dan berbagai belahan Bumi lainnya, saya menemukan bukti-bukti bahwa cara kita membangun itu memang tampaknya seperti memberikan kemajuan ekonomi, tetapi banyak sekali korbanan sosial dan lingkungan yang timbul.  Saya memilih pekerjaan yang selalu terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dan terus mengumpulkan pengetahuan yang mutakhir.  Dan hal ini kemudian berpengaruh bukan saja pada ranah pemikiran dan perasaan, melainkan juga mendesak saya untuk berbuat sedapat yang saya lakukan.

Saya menulis artikel dan makalah, mengajar di kampus, memberi pelatihan, memaparkan pikiran di dalam seminar, memberi pendampingan untuk bermacam organisasi dan sektor, mengadvokasi kebijakan dan berusaha menjalankan gaya hidup yang sesuai dengan pengetahuan dan perasaan saya.  Seluruhnya diupayakan untuk terus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan—termasuk konservasi, rehabilitasi, restorasi dan regenerasi lingkungan.

Pada usia sekarang, salah satu faktor yang paling penting dalam terus menjalankan ini adalah rasa khawatir dan tanggung jawab atas nasib generasi muda (Milenial dan Gen Z), juga generasi mendatang. Banyak anak muda dan belia—baik yang saya kenal langsung maupun tidak langsung—menjadi motivasi utama saya untuk terus memerjuangkan keberlanjutan.

Apa kebiasaan masyarakat atau aturan pemerintah yang menurut Anda bersifat merusak lingkungan?

Laporan mutakhir dari WWF, Living Planet Report 2018, menaruh ada enam hal yang dinyatakan sebagai pressures, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan perburuan, energi dan transportasi, pertambangan dan infrastruktur.  Pada dasarnya, seluruh tata cara kita di keenam bentuk tekanan itulah yang merusak lingkungan.

Pertanian kita jauh dari berkelanjutan, dengan akibat kerusakan lahan yang parah, pencemaran tanah dan air, serta naiknya fosfor dan nitrogen jauh melampaui ambang batas. Kita merusak hutan sedemikian cepatnya, yang melalui satelit bisa dibedakan perubahan tutupannya dari tahun ke tahun; tetapi lebih mengerikan lagi dampaknya bagi manusia dan makhluk lainnya di tingkat tapak.  Lewah panen pada perikanan luar biasa tinggi, termasuk dan terutama yang dilakukan secara ilegal.  Kita lapar batubara, haus minyak, dan menghirup gas—semua bentuk energi fosil—dengan konsekuensi naiknya konsentrasi gas rumah kaca secara eksponensial.

Sektor transportasi yang mengedepankan transportasi individual, bukan massal, dengan internal combustion engine semakin membuat kita terus mengonsumsi energi fosil.  Pertambangan, terutama tambang batubara sudah banyak didokumentasikan dampaknya, termasuk kaitannya dengan krisis iklim—tetapi secara umum pertambangan memang banyak dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Infrastruktur kita pun demikian.  Perusahaan-perusahaan yang paling banyak menghasilkan emisi hanya dari tiga industri: tambang batubara, migas, dan semen.  Yang terakhir ini erat kaitannya dengan infrastruktur.

Tetapi di depan pressures itu sesungguhnya ada yang disebut sebagai drivers.  WWF menyebut ada lima, yaitu konsumsi, produksi, pasar, keuangan, dan tata kelola.  Sebagai konsumen, kita memang masih jauh dari memerhatikan keberlanjutan dari apapun yang kita konsumsi.  Kita cenderung membeli barang dengan pertimbangan harga dan persepsi atas kualitas, tak peduli berapa mahal ongkos yang sesungguhnya harus dibayar nantinya untuk konsumsi produk yang murah sekarang.  Lantaran murah, kita juga melakukan konsumsi berlebih sehingga banyak menghasilkan sampah.  Tata cara produksi kita masih didominasi oleh logika linear: take, make, use, waste—sementara praktik yang sirkular masih langka.

Pasar kita tak memberi sinyal harga yang tepat, lantaran kita memang membenarkan eksternalisasi biaya sosial dan lingkungan, supaya bisa mendapatkan harga produk semurah mungkin.  Harga produk berkelanjutan yang (tidak selalu) lebih mahal, kerap menjadi hambatan mengapa masyarakat tidak membelinya.  Padahal, kalau saja internalisasi biaya itu dilakukan, sehingga harga produk itu mencerminkan total biaya yang sesungguhnya, pastilah produk-produk berkelanjutan itu yang jauh lebih menarik.  Industri keuangan pun masih agnostik terhadap keberlanjutan, atau bahkan mau menikmati ‘manisnya’ investasi di sektor-sektor yang tidak berkelanjutan hingga ‘tetes terakhir’. Padahal, setiap rupiah yang diinvestasikan di projek atau sektor yang tidak berkelanjutan akan semakin menjauhkan kita dari keberlanjutan.

Yang terakhir, tata kelola.  Kita punya sejumlah pekerjaan rumah terkait ini.  Sejauh ini, skor tata kelola perusahaan di Indonesia tidaklah membanggakan.  Jangankan di level global, di level Asia Tenggara saja kita masih jauh dari negara-negara tetangga.  Padahal itu sudah dinilai dari perusahaan yang melantai di bursa.  Bukan saja tata kelola yang buruk, banyak di antara perusahaan bahkan melakukan kejahatan korporasi, sebagaimana yang beberapa tahun belakangan banyak dipantau dengan lekat oleh KPK. Salah satu manifestasi kejahatannya adalah state capture, yang memerangkap negara untuk membuat kebijakan, regulasi, izin dan projek yang sesuai dengan kepentingan mereka.  Tentu, ini juga terjadi karena integritas penyelenggara negara masih lemah, sehingga seakan terjadi kerjasama dalam menggerogoti keberlanjutan Indonesia.

Anda sering menyampaikan dalam berbagai kesempatan kepada anak muda milenial mengenai dampak perubahan iklim.  Sejauh ini bagaimana pandangan Anda tentang isu perubahan iklim yang belum direspon secara serius oleh masyarakat dan pemerintah?

Isu-isu terkait krisis iklim—ini istilah yang kini dipandang lebih tepat daripada perubahan iklim—mungkin terlampau kompleks untuk kebanyakan anggota masyarakat.  Tetapi dampaknya sesungguhnya sudah dirasakan. Cuaca ekstrem sudah banyak dibicarakan.  Krisis iklim kerap dideskripsikan, mengikuti judul buku Joseph Romm, pakar krisis iklim dari MIT, sebagai hell and high water.  Ketika musim panas, suhunya sangat tinggi dan berlangsung lama; dan banjir lebih sering dan parah di musim hujan.  Konsekuensinya terhadap ketersediaan dan harga produk pertanian misalnya sudah dirasakan.  Namun kebanyakan orang tidak mengetahui dan menghubungkannya dengan krisis iklim.  Buat saya sendiri dan rekan-rekan yang memahami soal penyebab dan dampak krisis iklim, ini menandai belum cukup berhasilnya komunikasi krisis iklim.

Apakah Pemerintah RI memiliki keseriusan dalam krisis iklim?  Ada banyak pertemuan global sudah diikuti Indonesia. Kita menandatangani Kesepakatan Paris.  Ada banyak dokumen yang sudah dihasilkan, baik itu terkait kebijakan, strategi, maupun program mitigasi maupun adaptasi.  Ada banyak kebijakan dan regulasi terkait, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, juga Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon.

Tetapi, ada dua hal yang menjadi catatan penting saya.  Pertama adalah persoalan ‘klasik’ bernama implementasi.  Ada banyak indikasi bahwa dokumen-dokumen itu belum dilaksanakan sebagaimana yang tertulis.  Persoalan kedua terkait dengan pertanyaan yang lebih penting lagi: apakah kalau seluruh yang tertulis itu dilaksanakan sepenuhnya, lalu kita bisa selamat dari bahaya krisis iklim?  Indonesia dinilai sebagai negara yang tingkat komitmennya masih di bawah kerusakan yang ditimbulkan.  Upaya kita belum setara dengan fair share di level global.  Kalau mau lebih egoistik, sebetulnya apa yang tertulis juga belum memadai untuk kita sendiri.

Sentimen yang saya rasakan itu dengan artikulatif disampaikan oleh Greta Thunberg di depan Parlemen Inggris, bulan April 2019 lalu.  Dengan kejujuran brutalnya yang terkenal, dia menyatakan “You lied to us. You gave us false hope. You told us that the future was something to look forward to. And the saddest thing is that most children are not even aware of the fate that awaits us. We will not understand it until it’s too late. And yet we are the lucky ones. Those who will be affected the hardest are already suffering the consequences. But their voices are not heard…. You don’t listen to the science because you are only interested in solutions that will enable you to carry on like before. Like now. And those answers don’t exist any more. Because you did not act in time.”  [Penekanan dari saya.]

Apa gerakan konkret yang bisa dilakukan untuk menghadapi isu perubahan iklim khususnya untuk anak muda yang tinggal di kawasan urban?

Mungkin saya tidak akan begitu popular kalau menjawab bahwa tindakan konkret pertama adalah belajar sungguh-sungguh mengenai penyebab dan dampak krisis iklim.  Tetapi, buat saya, sainsnya haruslah benar-benar dikuasai agar tindakan yang hendak diambil benar-benar bisa berdampak pada pengurangan bahaya krisis iklim.

Sains itu akan menunjukkan kepada kita apa saja sumber emisi terbesar dari hidup kita masing-masing. Kalau mau ‘potong kompas’ mungkin bisa langsung menggunakan kalkulator karbon yang akan menanyakan secara detail gaya hidup kita dan berapa sesungguhnya emisi yang kita hasilkan dari masing-masing pilihan gaya hidup yang selama ini kita jalani.

Secara umum, ada beberapa tindakan yang bisa diambil untuk rerata anak muda urban.  Menggunakan kendaraan umum adalah pilihan yang akan sangat menolong iklim.  Setiap mobil yang dibeli, sebelum dipergunakan sudah menambah lebih dari 20 ton karbon dioksida ke atmosfer.  Ketika dipergunakan, sekitar 150 gram karbon ditambahkan untuk setiap kilometer perjalanan.  Kalau mobil 7-seater dipergunakan untuk komuter, bisa dibayangkan betapa kotornya perjalanan kita setiap harinya. Bila memang sangat sulit mengakses kendaraan umum, mungkin car pooling bisa dipertimbangkan.  Lebih baik lagi kalau mau menggunakan kombinasi sepeda dan kendaraan umum.

Yang kedua, soal makanan.  Kita akan bisa sangat menolong iklim apabila mau mengganti sumber protein dari hewani menjadi nabati.  Kalau terlampau berat dan sulit menjadi vegan, pilihan pengurangannya masih banyak, termasuk menjadi fleksitarian, yang sedapat mungkin menghindari daging hewan.  Atau, lantaran hewan berkaki empat menghasilkan metana yang jauh lebih besar, maka protein hewani bisa digantikan dengan yang berasal dari unggas.  Tidak membuang-buang makanan juga sangat penting untuk menekan emisi.  Mengganti beras putih menjadi merah, serta berupaya membeli dari produsen pangan selokal mungkin adalah jalan yang penting untuk ditimbang.

Terkait dengan hal yang terakhir saya sebutkan itu, kita mungkin sudah harus mengetahui sumber-sumber pangan yang diproduksi di perkotaan.  Urban farming adalah inisiatif yang sangat perlu didukung untuk mengurangi tekanan atas iklim, lantaran transportasi bahan pangan yang jauh pasti menambah emisi, demikian juga pembusukan yang terjadi lantaran jarak yang jauh.  Kalau di dekat kita ada pertanian perkotaan, ada baiknya mendisiplinkan diri untuk membeli dari sumber itu.  Kalau masih ada sedikit lahan di rumah, tanami dengan bermacam tanaman pangan, obat, atau yang bisa menyerap banyak karbon dan mengurangi pencemaran udara.  Ikut dalam gerakan menanam dan memelihara sebanyak mungkin pohon sangatlah penting.

Ada banyak lagi yang bisa dilakukan.  Selalu mematikan listrik yang tidak perlu, mengganti seluruh bola lampu dan alat-alat listrik lainnya dengan yang efisiensi energinya tertinggi juga sangat penting.  Karena majoritas sumber listrik kita masih berasal dari energi fosil, ada baiknya bercita-cita untuk secepat mungkin memasang panel surya di atap rumah.  Kalau belum membeli/menyewa rumah atau apartemen, ada baiknya juga memertimbangkan rumah/apartemen yang ramah lingkungan.

Tetapi, tentu saja, pilihan yang dilakukan di tingkat individual ini perlu diamplifikasi hingga menjadi pilihan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia.  Upaya menularkan pengetahuan, sikap dan tindakan sangat perlu dilakukan seluas sphere of influence kita masing-masing.  Advokasi kepada perusahaan dan pemerintah bisa dilakukan.  Sementara, ketika kita menjadi bagian dari organisasi, terlebih bila memegang peranan sebagai pengambil keputusan, baik di sektor masyarakat sipil, swasta maupun publik, maka pertimbangan keberlanjutan harus selalu dikedepankan.

Apa kendala terbesar dalam menyuarakan isu berbahayanya perubahan iklim terhadap lingkungan?

Yang pertama adalah pengetahuan tentang isu-isu keberlanjutan termasuk krisis iklim yang belum merata.  Saya bahkan masih mendapati orang yang tidak percaya bahwa krisis iklim sedang terjadi, atau kalaupun percaya bahwa kita sedang menghadapi pemanasan global, ada yang tidak percaya bahwa penyebabnya adalah antropogenik atau perilaku manusia.

Logika ekonomi lama—yaitu ekonomi yang gila tumbuh, yang tega mengorbankan harmoni sosial dan kelestarian lingkungan—yang dipegang erat oleh sebagian besar pengambil kebijakan dan keputusan adalah kendala kedua.  Yang ketiga, adalah kepentingan dari para oligark yang terganggu oleh transisi ekonomi yang harus terjadi bila kita ingin menangani krisis iklim dengan sungguh-sungguh.  Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, mereka ingin Indonesia adalah dalam situasi state capture yang menguntungkan mereka secara ekonomi.

Berikutnya, keempat, saya juga merasakan sangat kerapnya mendengar argumentasi yang berasal dari logika jangka pendek yang dipegang oleh (hampir) semua aktor.  Mereka yang ada di perusahaan seperti ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tanpa menimbang adanya bahaya besar buat masyarakat luas dan keberlangsungan perusahaan sendiri dalam jangka panjang.  Mereka ingin laporan keuangannya kinclong sekarang dengan mengabaikan kecenderungan bahwa penerusnya akan sangat kesulitan memertahankannya nanti.  Demikian juga yang berada di pemerintahan, dengan horison waktu memerintah yang terbatas lima tahun, mereka kerap lupa bahwa Indonesia seharusnya diurus untuk bergenerasi-generasi mendatang.

Kelima, ketakutan atas perubahan (natural inertia) atas masa depan yang tidak pasti tentu saja berperan sebagai kendala.  Ada banyak sektor ekonomi yang tidak kompatibel dengan keberlanjutan dan krisis iklim.  Kalau sektor tersebut harus hilang secara perlahan, ketenagakerjaan juga harus berubah mengikutinya.  Ini tentu saja menimbulkan ketakutan, atau setidaknya ketidaknyamanan.  Padahal, Revolusi Industri 4.0 yang akan matang di tahun 2025 juga akan memaksa perubahan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.  Kombinasi krisis iklim dan Revolusi Industri 4.0 dalam waktu yang sama benar-benar akan menakutkan buat banyak orang, dan banyak di antaranya yang memilih untuk bertindak seakan-akan tak ada kondisi yang memaksa kita semua berubah.

Kendala terakhir, adalah bahwa waktu yang tersedia untuk transisi sangat pendek.  Krisis iklim ini membuat kita harus memotong sekitar separuh emisi di tahun 2030 kalau kita hendak mewariskan masa depan yang tidak lebih buruk kepada generasi mendatang.  Ketika membahas bukunya yang paling baru, Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis, Jared Diamond menyatakan bahwa peluang krisis global yang tak terbalikkan bakal dimulai tahun 2050 itu adalah 50%.  Waktu tersebut maju 20 tahun dibandingkan ramalan dalam Limits to Growth.  Ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa para pengambil keputusan di seluruh dunia itu mengabaikan sains.

Apa harapan dan rencana Anda ke depan dalam menjalankan program-program yang Anda canangkan?

Thamrin School of Climate Change and Sustainability didirikan dengan idealisme membuka ruang publik seluas-luasnya untuk membincangkan isu-isu iklim dan keberlanjutan.  Kami berharap agar sains benar-benar menjadi petunjuk yang didengarkan sepenuhnya dalam menyusun kebijakan dan implementasinya.  Jadi, walaupun tema-tema diskusi kami biasanya sama dengan apa yang tampak menonjol sebagai isu, perspektif sains selalu kami berikan.  Kami menyadari sepenuhnya soal ekonomi politik dari segala isu, namun ketika mencari jalan keluar, seharusnya sains menjadi pemandu, dan ekonomi politik sedapat mungkin dimodifikasi untuk mengabdi pada, bukannya melawan, keberlanjutan.

Pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua sangat penting untuk dikawal agar semakin mengadopsi sains dan praktik keberlanjutan.  Dan itu di antaranya berarti semakin menumbuhkan resiliensi yang tinggi di kalangan masyarakat melalui bermacam inisiatif-inisiatif seperti ekonomi biru dan sirkular. Skenario pembangunan rendah karbon yang memberi penekanan pada mitigasi harus diperkuat dengan adaptasi yang dalam.  Kombinasi mitigasi dalam dan adaptasi dalam inilah yang sesungguhnya masih membuka peluang bagi masa depan yang lebih baik.

Tetapi, bagaimanapun, pemerintah adalah sektor ekonomi yang paling kecil ukurannya dibandingkan masyarakat dan swasta.  Ekonomi Indonesia ukurannya di atas Rp14.000 triliun, sementara yang dikuasai oleh pemerintah tidak sampai Rp2.500 triliun.  Karenanya, sangat penting bagi kami untuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan perusahaan.  Apabila masyarakat dan perusahaan gagal diajak untuk membalikkan krisis iklim, maka kemungkinan keberhasilan penanganannya sangatlah kecil.

Andrew Winston lewat artikelnya di Harvard Business Review Oktober 2018 menyatakan: “The Scale of the climate catastrophe will depend on what businesses do over the next decade.”  Kami berharap agar krisis iklim ini tak sampai menjadi bencana yang tak terbalikkan.  Dan itu hanya mungkin terjadi apabila pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil—terutama generasi muda di ketiga sektor ini—bersepakat untuk bergerak bersama, menempuh jalan yang memang harus ditempuh untuk menyelamatkan generasi muda dan mendatang.  Saya tahu, tak ada jalan mudah apalagi pintas untuk itu.  Tapi saya berharap kita semua bisa menyadari bahwa kita tak punya pilihan lain.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA. Ia juga adalah salah seorang deklarator Poros Hijau Indonesia.

Catatan Redaksi

Tulisan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan panitia diskusi “Blue Economy, Urban Farming, dan Green Behavior” yang diselenggarakan oleh Geoinstitute dan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, tanggal 24 Mei 2019.