Produsen sampah plastik dunia harus mendapatkan ijin sebelum membuang sampah plastik beracun mereka ke negara-negara miskin.

Sebanyak 187 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen menyelesaikan krisis sampah plastik dengan mengamandemen Konvensi Basel (Basel Convention), perjanjian yang mengontrol pergerakan limbah beracun dari satu negara ke negara lain.

Dengan amandemen ini, plastik secara resmi digolongkan sebagai salah satu limbah beracun dalam Konvensi Basel. Semua produsen sampah plastik utama harus mendapatkan ijin dari negara lain sebelum mereka bisa mengekspor limbah plastik beracun mereka ke negara tersebut.

Limbah plastik yang dibatasi tersebut terdiri dari limbah plastik yang tercemar, tercampur dan limbah plastik yang belum didaur ulang. Negara-negara miskin (Global South) bisa menggunakan amandemen ini untuk menghentikan ekspor limbah plastik beracun ke negara mereka.

Setelah China tidak lagi mengijinkan impor limbah plastik pada tahun 2018, negara-negara berkembang terutama di Asia Tenggara menerima limpahan limbah plastik yang tercemar yang tidak bisa – bahkan mustahil – untuk didaur ulang.

Amandemen Konvensi Basel ini pertama kali diusulkan oleh Norwegia sehingga negara-negara di atas bisa menolak kedatangan sampah-sampah plastik di negara mereka. Sebagian besar negara kemudian mendukung usulan ini dan setidaknya dua petisi dari Avaaz dan SumOfUs telah ditandatangani lebih dari 1 juta orang.

Namun masih ada pula negara yang menolak amandemen yang memasukkan plastik dalam Annex II di Konvensi Basel. Negara tersebut termasuk Amerika Serikat yang merupakan eksportir limbah plastik terbesar di dunia beserta kroni-kroninya seperti American Chemistry Council, kelompok lobi di industri petrokimia dan Institute of Scrap Recycling Industries, asosiasi yang menaungi para broker limbah termasuk limbah plastik.

Amerika Serikat – yang tidak meratifikasi Konvensi Basel – selanjutnya akan dilarang menjual limbah plastik ke negara anggota Konvensi Basel.

“Afrika sebelumnya punya banyak pengalaman menjadi lokasi pembuangan limbah, terutama limbah elektronik. Keputusan ini akan membantu mencegah benua Afrika menjadi target lokasi pembuangan limbah plastik selanjutnya setelah Asia melarang pembuangan limbah plastik,” ujar Dr. Tedesse Amera dari International Pollutants Elimination Network (IPEN) di Ethiopia.

Redaksi Hijauku.com