Jakarta, 30 April 2019 – USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) menyelenggarakan diskusi media “Adaptasi Perubahan Iklim, Kebencanaan, dan Pembangunan di Indonesia” untuk mendorong pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, lembaga, dan masyarakat untuk mengambil langkah nyata adaptasi perubahan iklim guna mempersiapkan diri dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Diskusi media menghadirkan Dr. Ari Mochamad (Climate Adaptation Governance Advisor USAID APIK), Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc (Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Berton Panjaitan, PhD (Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Arif Budi Rahman, PhD (Peneliti di Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal), dan dipandu oleh wartawan lingkungan hidup senior, Harry Surjadi. Dalam diskusi media, para narasumber sepakat bahwa sudah saatnya isu adaptasi mendapat panggung dan diprioritaskan.

“Intensitas dan frekuensi iklim ekstrem menimbulkan dampak dan ancaman terhadap agenda pembangunan. Bencana-bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung menimbulkan kerugian materi, korban jiwa, lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, adaptasi perubahan iklim patut menjadi agenda para pemangku kepentingan untuk membangun ketangguhan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” kata Dr. Ari Mochamad, Climate Adaptation Governance Advisor USAID APIK.

Adaptasi perubahan iklim mengacu pada upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim melalui strategi antisipasi, menyesuaikan terhadap kondisi yang terjadi untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Adaptasi perubahan iklim (API) juga erat kaitannya dengan pengurangan risiko bencana (PRB) karena perhatian yang serupa untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana hidrometeorologi (terkait cuaca) yang diperkirakan semakin meningkat.

“Dalam menyikapi perubahan iklim, konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana adalah keharusan. Konvergensi API dan PRB menjadi langkah strategis dalam melakukan pencegahan dan mitigasi bencana sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam melindungi kehidupan dan penghidupannya. Langkah konkrit dari semua pemangku kepentingan perlu diaplikasikan sejak dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan hingga pengendalian kebijakan dan program berbasis konvergensi API-PRB,” ungkap Berton Panjaitan, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.

Dari perspektif ekonomi, Arif Budi Rahman menjelaskan, “Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat, maka Indonesia berpotensi menanggung kerugian yang mencapai 6,7 persen dari Gross Domestic Product pada tahun 2100. Mengingat adaptasi perubahan iklim saling terkait dengan agenda pembangunan umum, maka untuk mendanainya dilakukan pengarusutamaan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,”.

Indonesia meratifikasi Paris Agreement dan menetapkannya dalam bentuk Undang-Undang No. 16 tahun 2016 yang diimplementasikan lewat Nationally Determined Contribution. “Strategi yang dilakukan KLHK untuk adaptasi adalah pengarusutamaan kebijakan, peningkatan kapasitas, kegiatan di tingkat masyarakat, memperkuat kemitraan, dan pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan. Perlu diingat bahwa yang menjadi tantangan adalah koordinasi karena perubahan iklim adalah isu yang sangat lintas sektoral, tapi terdapat pula kesempatan karena kini meningkatnya perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan, sehingga dapat mendorong ketahanan iklim dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca,” kata Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc.

USAID APIK merupakan program dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat yang bertujuan membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan dalam mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja bahu-membahu dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengarusutamakan dan mengintegrasikan aksi ketangguhan iklim dan bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan.

APIK memberikan masukan terkait isu ketangguhan iklim dan bencana untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 yang sedang dirampungkan, serta bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong integrasi isu tersebut dalam skema Dana Desa. APIK bekerja di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku dan bekerja sama dengan pemerintah serta masyarakat setempat untuk melakukan kajian kerentanan dan mengimplementasikan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Hal ini antara lain adalah sekolah lapang iklim, silvofishery, penyusunan rencana kontingensi, pembentukan Kelompok Siaga Bencana, sistem peringatan dini berbasis komunitas. Kerja sama juga dilakukan dengan pihak swasta dalam bentuk pengelolaan sumber air dan eko-wisata, pelatihan untuk petani kakao, peningkatan ketangguhan peternak ayam, serta pengering hasil panen tenaga matahari (solar dryer).

-##_

Catatan untuk Editor:

Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan lanskap, APIK juga bekerja langsung dengan masyarakat dan sektor bisnis agar secara proaktif mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengakses, memahami, dan mengomunikasikan informasi iklim. Informasi lebih lanjut tentang APIK kunjungi www.apikindonesia.or.id