Gland, Switzerland (5 Maret 2019) – Krisis polusi plastik global berpotensi memburuk kecuali semua pihak di seluruh rantai produksi plastik mau lebih bertanggung jawab terhadap dampaknya bagi alam dan manusia. Hal ini terungkap dalam hasil penelitian terbaru WWF yang dirilis hari ini. Penelitian bertajuk “Solving Plastic Pollution Through Accountability,” menemukan bahwa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik selama ini hanya dibebankan pada konsumen dan difokuskan pada proses pengelolaan limbahnya saja. Hal itu jauh dari cukup. Diperlukan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat di seluruh rantai produksi plastik untuk menyelesaikan krisis ini.

Laporan yang dirilis menjelang pertemuan penting United Nations Environment Assembly  (UNEA) di Nairobi minggu depan memperingatkan bahwa tambahan 104 juta metrik ton plastik akan meracuni ekosistem dunia pada tahun 2030 jika tidak ada perubahan dalam penyelesaiaan krisis plastik ini secara drastis.

Polusi plastik yang akibat oleh kerusakan sistem penanganan sampah plastik ini berefek sangat mengkhawatirkan terhadap ekosistem dan tumbuhan dan satwa liar. Lebih dari 270 spesies tercatat telah terdampak secara langsung oleh polusi plastik. Sementara lebih dari 240 spesies ditemukan telah terkontaminasi oleh plastik. Setiap tahun, manusia dan satwa diteliti telah mengonsumsi plastik dari makanan serta air yang mereka minum, dan efeknya sampai saat ini masih belum diketahui.

Menurut laporan ini, tanpa tindakan apa-apa, emisi CO2 yang berasal dari siklus produksi dan pengelolaan sampah plastik diperkirakan akan meningkat sebesar 50% sementara peningkatan CO2 dari pembakaran plastik akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030, dikarenakan pemilihan cara pengelolaan limbah yang salah.

“Metode yang digunakan dalam produksi, penggunaan dan pengolahan  plastik saat ini secara fundamental salah, akibat kurangnya tanggung jawab dari pihak-pihak yang menciptakan krisis plastik ini, sehingga volume plastik akan terus meningkat mencemari lingkungan,” ujar Marco Lambertini, Direktur Jenderal WWF Internasional.

Kita berada di tengah-tengah krisis plastik. Kita sadar bahwa polusi plastik tidak hanya buruk namun juga mengancam kehidupan bawah laut dan kita baru mulai memahami efek buruknya terhadap manusia. Permasalahan ini dapat diselesaikan apabila kita bisa menuntut tanggung jawab yang tinggi di seluruh rantai produksi dan penjualan plastik, dimulai dari proses desain sampai proses pembuangannya. Solusinya dimulai dari pengurangan, pengumpulan dan daur ulang plastik sambil mencari alternatif dari plastik. Krisis plastik ini bisa kita selesaikan jika setiap individu dapat terlibat dan mempertanggungjawabkan plastik yang mereka gunakan,” tambah Marco.

“Pertemuan UNEA adalah kesempatan penting untuk mengambil langkah pertama dalam menyelesaikan masalah ini. Kemarahan dan kekhawatiran publik atas krisis plastik makin meningkat, bersamaan dengan tuntutan kepada pemerintah dan bisnis untuk menunjukkan kepemimpinan dan mengambil tindakan nyata dan tegas. Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Maritim bersama Menteri Kelautan & Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan, memiliki kesempatan penting tahun ini untuk mengambil peran utama dalam upaya mengurangi polusi plastik laut. Kita memuji bahwa Indonesia – sebagai negara kepulauan terbesar dan pencemar plastik terbesar kedua di dunia – berkomitmen untuk mengurangi sampah laut hingga 70% dan mengalokasikan $1milyar per tahun untuk secara dramatis mengurangi jumlah plastik dan produk-produk limbah lainnya yang mencemari perairan pada tahun 2025. Jika komitmen ini dilaksanakan secara konsisten, dikombinasikan dengan perjanjian global baru, kami optimis bahwa kita dapat memecahkan masalah lintas batas ini. Karenapendekatan yang tidak terkoordinasi dan terlalu kecil tidak akan cukup untuk memperbaiki krisis ini,” kata Direktur Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia Imam Musthofa.

Dalam pertemuan UNEA yang berlangsung pada 11-15 Maret, para pemimpin dunia akan dihadapkan pada isu polusi plastik sebagai masalah lingkungan utama. Dalam pertemuan ini, WWF akan mendesak pemerintah berbagai negara untuk mulai menegosiasikan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk menangani polusi plastik di laut.

Perjanjian ini akan menetapkan target nasional dan mekanisme pelaporan yang transparan hingga ke perusahaan. Selain itu, harus ada dukungan keuangan dan teknis untuk pemerintah negara-negara berkembang.

Laporan Solving Plastic Pollution Through Accountability juga menyerukan langkah-langkah untuk memperkuat inisiatif yang ada, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, perbaikan rencana pengelolaan limbah nasional dan pencapaian tingkat pengumpulan sampah 100%.

Pada Senin 11 Februari, WWF meluncurkan sebuah petisi global yang menyerukan kesepakatan yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik, dan sejauh ini telah mengumpulkan 200.000 tanda tangan.

–##– 

Catatan Editor:

  • Solving Plastic Pollution Through Accountability dituliskan bersama dengan Dalberg. Untuk mendapatkan salinan laporan ini dan/atau ringkasan eksekutif laporan dapat menghubungi Michael Parsons mparsons@wwfint.org(Gland, Swiss) atau Karina Lestiarsi KLestiarsi@wwf.id (Jakarta, Indonesia)
  • Untuk informasi lebih lanjutmengenai program plastik WWF di Indonesia, hubungi Responsible Marine Tourism and Plastic Pollution Free Ocean Manager Indarwati Aminuddin, iaminuddin@wwf.id, +62 853 441 994 94
  • Pada bulan Februari 2019, WWF meluncurkan kampanye global, yang bertujuan untuk mengatasi krisis polusi plastik. Untuk menandatangan petisi dukungan, silakan buka tautan  http://wwf.panda.org/get_involved/campaign_with_us/plastics_campaign_page.cfm