Oleh: Jalal *

“The scale of the climate catastrophe will depend on what businesses do over the next decade” – Andrew Winston

Hubungan bisnis dan perubahan iklim didominasi oleh kondisi adversarial.  Perusahaan-perusahaan adalah penyebab atau perantara munculnya majoritas gas rumah kaca di atmosfer. Studi Richard Heede di tahun 2014 menunjukkan bahwa 2/3 dari seluruh karbondioksida dan metana yang diproduksi oleh manusia antara tahun 1854 hingga 2010 dihasilkan oleh 90 perusahaan saja.  Mereka adalah perusahaan minyak dan gas, batubara, dan semen.  Para kritikus Kapitalisme seperti Naomi Klein dan Kohei Saito menyatakan bahwa logika Kapitalisme yang berada di belakang kerja perusahaan adalah penyebab perubahan iklim.  Sir Nicholas Stern menyatakan bahwa “Climate change is a result of the greatest market failure that the world has seen.”

Tetapi, diskusi mengenai hubungan antara Kapitalisme dan perubahan iklim sesungguhnya tidak sesederhana itu.  Kritik terhadap Kapitalisme memang dilancarkan, tetapi meninggalkan mekanisme pasar dan perusahaan swasta—yang merupakan tonggak Kapitalisme—bukan juga pilihan rasional.  Dalam Climate Capitalism: Global Warming and the Transformation of the Global Economy, Peter Newell dan Matthew Paterson menjelaskan keharusan Kapitalisme berubah di hadapan kondisi perubahan iklim.  Demikian juga pendirian Hunter Lovins dan Boyd Cohen dalam Climate Capitalism: Capitalism in the Age of Climate Change.  Mekanisme pasar dan perusahaan sesungguhnya adalah di antara peluang terbesar untuk menyelamatkan dunia dari bencana perubahan iklim.

Pembangunan rendah karbon sesungguhnya memberikan jalan bagi pilihan yang rasional itu.  Seluruh diskusi tentang pembangunan rendah karbon tidak dibungkus semata-mata dalam sudut pandang ancaman terhadap eksistensi perusahaan, melainkan juga dan terutama tentang bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan peluang dalam transisi ekonomi (serta sosial dan lingkungan) terbesar yang pernah disaksikan umat manusia. Publikasi Better Growth Better Climate oleh The Global Commission on the Economy and Climate di tahun 2014 adalah salah satu penanda penting sudut pandang tersebut.

Enam Strategi Bisnis dan Perubahan Iklim

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bisnis merespons skenario tersebut?  Saya menemukan ada enam hal paling penting yang banyak dinyatakan di dalam literatur tentang topik ini.  Pertama, perusahaan mengetahui sains yang tepat tentang perubahan iklim dan membuat target penurunan emisi sesuai sains (science-based target).  Kedua, perusahaan meningkatkan efisiensi energi hingga produktivitas per satuan energi meningkat hingga titik optimal.  Ketiga, perusahaan melakukan efikasi energi dengan melakukan transformasi ke arah energi terbarukan, termasuk melalui pengaruh terhadap kebijakan publik atas energi.  Keempat, perusahaan berkomitmen untuk tidak terlibat di dalam deforestasi sepanjang rantai nilainya. Kelima, perusahaan mengetahui secara persis dampak perubahan iklim terhadap rantai nilainya, lalu merencanakan dan mengeksekusi tindakan adaptasi yang dibutuhkan untuk keberlangsungan bisnisnya.  Terakhir, perusahaan terlibat aktif dalam pengembangan teknologi rendah karbon.

Bagaimana kondisi keenam strategi tersebut di Indonesia?  Secara umum belum menggembirakan.  Di penghujung tahun lalu saya membaca artikel Merriam Haffar dan Cory Searcy yang bertajuk Target‐Setting for Ecological Resilience: Are Companies Setting Environmental Sustainability Targets in Line with Planetary Thresholds? Artikel yang terbit di Jurnal Business Strategy and the Environment Vol. 27/7 itu jelas menunjukkan perusahaan-perusahaan di negara paling maju sekalipun belum membuat target keberlanjutannya berdasarkan planetary boundaries yang disandarkan pada ilmu pengetahuan.  Saya berbincang dengan banyak perusahaan di Indonesia, dan sampai pada kesimpulan yang sama, walau tidak melakukan penelitian yang spesifik atas isu ini.  Hampir seluruh perusahaan di Indonesia tidak memahami apa itu target berdasarkan ilmu pengetahuan, apalagi membuat strategi mitigasi yang sesuai dengan itu.

Di level global sendiri, pada saat pendiriannya di Juni 2016, CDP dan Koalisi We Mean Business melaporkan di dalam dokumen The Business End of Climate Change: How Bold Corporate Action Supported by Smart Policy Can Keep Temperature Rise below 2°C, 163 perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan tindakan mitigasi perubahan iklim yang sesuai dengan target berdasarkan ilmu pengetahuan itu. Per Februari 2019, 169 perusahaan yang sudah menjalankan tindakan mitigasi berdasarkan ilmu pengetahuan, dan 525 yang lain menyatakan berkomitmen mengarahkan diri ke sana.  Tentu saja, itu adalah perkembangan yang menggemberikan, namun masih sangat jauh dari memadai.

Saya tahu ada beberapa perusahaan di Indonesia yang telah berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan efisiensi energi.  Namun, saya tak tahu apakah mereka sudah melakukannya hingga titik optimal.  Di sisi lain, yang saya ketahui adalah bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia—terutama di sektor-sektor yang biaya energinya tidak termasuk yang dominan dalam biaya produksi—belum lagi melakukan audit energi.  Kebanyakan perusahaan di Indonesia tidak mengetahui apakah mereka menggunakan energinya dengan efisien atau tidak.  Bahkan, mereka yang telah melakukan audit energi sekalipun ada yang tidak menindaklanjuti dengan investasi dalam efisiensi energi. “Even though energy is a big variable cost for most companies, few see it as a route to competitive advantage or profitability. To do that, they need experts who can demonstrate the impact of energy efficiency. They also need incentives to help make the case for investing in new equipment or infrastructure.”  Kesimpulan dari dokumen The Business End of Climate Change tersebut agaknya tepat menggambarkan situasi yang ada.

Dalam strategi perpindahan ke arah energi terbarukan, saya khawatir tak punya kabar yang cukup menggembirakan.  Situasi pasokan energi di Indonesia sangat dominan ditentukan oleh pasokan dari PLN yang hampir-hampir melakukan monopoli mutlak.  Karena situasi supply-driven yang sangat kuat, dan kebijakan terkait pengembangan energi terbarukan banyak yang masih baru dan/atau aturannya tidak menarik minat investor, maka perkembangan energi terbarukan tidaklah secepat yang kita butuhkan.  Di sisi lain, sumber-sumber energi terbarukan memang tidak tersedia di semua tempat dengan memadai.  Di samping, tentu saja, kekuatan pengaruh lobi energi fossil masih sangat besar dalam mendikte kebijakan energi nasional.  Dalam kondisi seperti ini, perusahaan-perusahaan hampir tak memiliki kemandirian untuk menentukan sumber energi yang bisa mereka pergunakan.

Bagaimana soal komitmen terhadap penghindaran deforestasi?  Laporan yang dihimpun oleh Rainforest Action Network, Profundo, dan TuK Indonesia di dalam microsite forestsandfinance.org menunjukkan bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan berbasis lahan yang beroperasi di Indonesia belum banyak yang memiliki kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).  Padahal perusahaan-perusahaan itulah yang langsung terlibat di dalam praktik yang mungkin menyebabkan deforestasi.  Dahulu, ada Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) yang dipandang sebagai inisiatif yang kuat di antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk tidak terlibat dalam deforestasi, namun kemudian dibubarkan karena gesekan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia.  Kalau di sektor yang memang mengolah lahan saja kondisinya seperti itu, tentu sulit membayangkan perusahaan-perusahaan yang ada di sektor lain bisa memiliki kebijakan dan praktik yang menghindari keterlibatan dalam deforestasi, kecuali pada perusahaan multinasional yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

Tampaknya, di seluruh dunia pembicaraan tentang adaptasi tertinggal dibandingkan dengan mitigasi. Demikian pula dengan di Indonesia.  Adaptasi masuk belakangan ke kesadaran para aktivis pengendalian perubahan iklim manakala disadari bahwa dampak perubahan iklim yang signifikan telah datang.  Di sektor swasta pun demikian.  Pada tahun 2012 UN Global Compact dan UNEP menerbitkan Business and Climate Change Adaptation: Toward Resilient Companies and Communities, salah satu dokumen komprehensif pertama dalam adaptasi perubahan iklim.  Beberapa tahun kemudian, projek yang dilakukan oleh APIK USAID di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku telah menunjukkan relevansi adaptasi perubahan iklim terhadap keberlangsungan bisnis.  Namun, sependek pengetahuan saya, agaknya itu adalah salah satu di antara sedikit, kalau bukan malah satu-satunya, projek yang mengaitkan adaptasi perubahan iklim dengan sektor swasta dalam kerangka yang komprehensif.   Hasil-hasil projek tersebut perlu didiseminasikan secara massif dan diluaskan penerapannya ke berbagai sektor bisnis.

Terkait strategi pengembangan teknologi rendah karbon, tampaknya saya tak bisa melakukan penilaian yang cukup baik.  Sepanjang yang saya amati, yang ada adalah pemanfaatan teknologi rendah karbon yang sebetulnya merupakan pinjaman dari negara lain.  Kalau dalam The Business End of Climate Change dinyatakan bahwa teknologi rendah karbon yang utama adalah yang terkait dengan bahan kimiawi, semen, gedung, transportasi, energi terbarukan, pertanian, dan hutan, yang saya ketahui adalah berbagai pemanfaatan atau sekadar modifikasi teknologi yang sudah ada.  Kemungkinan besar pengamatan ini salah, lantaran saya memang bukan ahli dalam teknologi rendah karbon.  Namun, dalam soal pemanfaatan dan modifikasi sekalipun, saya melihatnya masih sangat terbatas.  Dibandingkan dengan beragam teknologi yang saya saksikan diterapkan oleh perusahaan di negara-negara lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia tak cukup banyak yang memanfaatkan teknologi seperti itu.

Bisnis Sosial dan Keuangan Berkelanjutan

Lebih jauh daripada keenam strategi itu, dunia juga sedang menyaksikan bermunculannya perusahaan yang secara sengaja dibuat untuk menyumbang pada penyelesaian masalah perubahan iklim lewat model-model bisnis sosial dan/atau bisnis inklusif.  Perusahaan-perusahaan tersebut aktif mengubah industri berbasis lahan menjadi lebih ramah iklim serta aktif dalam transformasi ke arah energi terbarukan.  Muhammad Yunus, menggambarkan perusahaan-perusahaan tersebut dalam buku terbarunya yang terbit di tahun 2017, A World of Three Zeros: The New Economics of Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions.

Saya memeriksa beberapa bisnis sosial yang paling terkemuka yang berusaha menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim, dan menemukan bahwa tiga di antara yang kini paling popular di level global adalah Solar Kiosk, Bio-Bean, dan Pollinate Energy. Solar Kiosk adalah perusahaan sosial dari Jerman yang beroperasi di Ethiopia, Kenya, dan Botswana.  Mereka mendirikan kios yang atapnya adalah panel surya.  Orang bisa datang untuk berbelanja sambil mengakses listrik.  Kios-kios itu kemudian berkembang menjadi pusat bisnis, pusat informasi, pusat kesehatan, tempat pemurnian air, bahkan pusat pengungsian.  Ketersediaan listrik memang punya pengaruh yang sangat besar. Bio-Bean merupakan perusahaan sosial yang memanfaatkan limbah ampas kopi dari kafe-kafe di London untuk diubah menjadi energi, termasuk menjadi briket yang bisa digunakan untuk penghangat ruangan atau memasak di alam terbuka.  Pollinate Energy, perusahaan sosial dari Australia, menciptakan berbagai peralatan listrik yang bisa dipergunakan oleh rumah tangga miskin di India dan Nepal, dengan skema cicilan yang sangat murah.  Para konsumennya juga bisa berbisnis menjual alat-alat tersebut, sehingga bisa menjadi sumber penghasilan.

Di Indonesia, berdasarkan penelitian mutakhir dari British Council dan UN ESCAP, Developing and Inclusive and Creative Economy: The State of Social Enterprise in Indonesia, yang terbit di penghujung 2018, perusahaan sosial yang dominan bergerak di industri kreatif (22%), pertanian dan perikanan (16%), serta pendidikan (15%).  Sejumlah perusahaan sosial sudah lama bergerak di bidang energi terbarukan, seperti IBEKA yang dibangun oleh Tri Mumpuni, namun tampaknya bidang ini bukan merupakan bidang yang dominan diminati oleh para pebisnis sosial sekarang.

Terakhir, seluruh strategi untuk bisnis komersial maupun bisnis sosial itu sesungguhnya membutuhkan prasyarat perubahan paradigmatik dalam dunia investasi.  Keuangan berkelanjutan, dengan penapisan positif (pembiayaan bisnis yang lebih ramah iklim) dan penapisan negatif (meninggalkan bisnis yang membahayakan iklim) sesungguhnya semakin menemukan momentumnya dengan pembangunan rendah karbon.  Pengetahuan mengenai risiko bisnis terkait perubahan iklim menjadi sangat penting untuk dikuasai oleh industri keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada risiko stranded assets.  Namun, yang lebih penting lagi adalah menyadari bahwa banyak peluang bisnis baru yang timbul lantaran perhatian pada pemecahan masalah-masalah terkait perubahan iklim.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia memiliki instrumen kebijakan yang termasuk paling progresif di level global. Di penghujung 2014 Indonesia telah memiliki Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan, yang diterbitkan oleh OJK dan KLHK.  Butuh tiga setengah tahun untuk kemudian mewujudkan Peraturan OJK tentang Keuangan Berkelanjutan.  Sementara, pemberlakuannya masih dibatasi untuk bank Buku 4 (yang beraset di atas Rp30 triliun) dan bank asing, mulai 1 Januari 2019.  Ke depannya, seluruh bank dan lembaga jasa keuangan lainnya akan terkena kebijakan tersebut.  Bersama-sama dengan instrumen pembiayaan perubahan iklim yang sudah ada sebelumnya, dampak pemberlakuan POJK tersebut diharapkan bisa semakin mendekatkan sektor keuangan kepada tujuan pembangunan rendah karbon.

Yang kemudian perlu dipastikan adalah bahwa jalur pembangunan rendah karbon di Indonesia bisa memasukkan strategi-strategi yang telah dikenal berlaku untuk sektor swasta tersebut. Bagaimanapun, sektor swasta adalah penghasil emisi paling besar, dan karenanya merupakan sektor yang paling penting untuk diubah kalau pembangunan rendah karbon mau berhasil.  Strategi terpentingnya adalah kombinasi antara meyakinkan bahwa “Saving the planet from ecological disaster is a $12 trillion opportunity,” seperti yang disampaikan John Elkington pada artikel di Harvard Business Review Mei 2017, dengan menyadarkan ancaman terhadap keberlanjutan bisnis yang sangat besar bila perusahaan tidak berubah.  Kebijakan pembangunan rendah karbon yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia perlu setegas itu dalam soal peluang dan ancaman terhadap bisnis—atau dalam beberapa dekade ke depan kita akan mengalami bencana perubahan iklim yang menghancurkan segala pencapaian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang pernah kita raih.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA. Ia juga adalah salah seorang deklarator Poros Hijau Indonesia.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini disampaikan dalam sesi Review of the Present LEDS Policy, yang merupakan bagian dari lokakarya dan peluncuran Jejaring Indonesia Rendah Emisi (JIRE) pada tanggal 19 Februari 2019.