Oleh: Moh. Wahyu Syafi’ul Mubarok *

Genderang perang telah ditabuh menuju pemilihan umum raya 2019. Setiap partai politik mulai berkoalisi untuk mendulang kepercayaan rakyat.

Menjelang pesta demokrasi seperti sekarang ini, kontestasi gagasan dan janji-janji kampanye telah bertebaran memenuhi jagat pikiran masyarakat. Susunan tim sukses atau tim pemenangan kedua kubu yang berlaga tidak terlepas dari keberadaan pebisnis atau pengusaha dan ekonom.

Kita mesti meninjau kembali keberadaan penting dua aktor ini dalam pengaruhnya terhadap skenario kebijakan yang akan dirancang dan diterapkan. Tentu hal ini tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak tertentu, hanya saja ingin membuka logika bersama sehingga mampu memahami dan menerima implikasi.

Sebuah laporan yang bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW, menyinggung bagaimana pemilu berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Bagaimana elite politik atau politically exposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara. Bahkan dana dukungan yang mengalir ke beberapa partai politik pun juga dari bisnis pertambangan.

Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi.

Sejak dikemukakannya konsep pemikiran ekonomi pertama kali oleh Adam Smith, konstruksi ekonomi selalu berbicara mengenai kesejahteraan (prosperity). Tujuan ekonomi utama ini melekat pada masyarakat kita sehingga sangat fundamental dalam menentukan pilihan politik.

Indikator sederhana masyarakat awam dalam menilai kinerja pejabat pemerintah adalah tingkat harga, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan subsidi. Sebab, kesejahteraan tidak akan dicapai tanpa adanya lapangan pekerjaan dan program-program bantuan bagi masyarakat miskin, serta harga barang-barang yang mencekik rakyat. Setidaknya, ketiga faktor itu menjadi jaminan untuk bisa memperoleh kesejahteraan.

Namun, paradigma kesejahteraan membuat kita larut dalam kesukaan di bawah perangkap keniscayaan. Salah satu implikasi siklus politik yang terjebak sistem pasar yakni dikesampingkannya kepentingan ekologis. Amanat Undang-Undang Dasar Pasal 33 memang tegas mengatakan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal ini ditengarai oleh melimpahnya sumber daya alam Indonesia. Minyak bumi, mineral, dan batu bara, hutan hujan tropis, serta keragaman biodiversitas di Indonesia dapat dikatakan sebagai aset kekayaan yang tidak bisa hanya dikalkulasi secara kacamata ekonomi.

Nilai ekonomi lingkungan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan alam menyediakan faktor produksi dan nilai layanan ekologis yang menyediakan udara dan air bersih, perlindungan banjir dan sebagainya (Harris & Roach, 2018). Layanan yang disediakan lingkungan bersifat inheren sehingga akan hilang tanpa keberadaan lingkungan itu sendiri.

Melalui buku Environmental and Natural Resource Economics (2018), Harris dan Roach menjelaskan bahwa kebanyakan model ekonomi yang dikembangkan terfokus pada dua faktor produksi, yaitu capital (modal) dan labor (tenaga kerja). Land (tanah) sebagai faktor produksi ketiga seringkali luput dari perhatian mengenai faktor produksi.

Sementara itu, jelas bahwa pebisnis mendapatkan kekuasaan dari kepemilikan harta kekayaan (capital). Harta kekayaan pebisnis bersifat kepemilikan pribadi, sehingga tidak bisa dipaksakan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Modal dapat dipindahkan dan diinvestasikan dengan berdasarkan pada orientasi keuntungan (profit). Bahkan negara sekalipun tidak bisa memaksa sebuah keputusan penanaman modal. Sebagai regulator, negara hanya dapat mempengaruhi keputusan pebisnis melalui regulasi.

Ketakutan terbesar pejabat pemerintah dalam sistem demokrasi adalah tidak terpilih kembali oleh rakyat. Hal itu menjadi alasan fundamental mengapa gagasan-gagasan dalam pertarungan politik cenderung menggunakan isu-isu seputar ekonomi untuk membentuk opini publik.

Krisis ekonomi didaulat sebagai monster menakutkan bagi suatu negara sehingga perlu dilawan dengan pembangunan-pembangunan ekonomi itu sendiri. Nyatanya, gagasan pembangunan ekonomi yang ada dalam arena konstelasi politik seyogiyanya mengandung unsur-unsur terkait modal dan tenaga kerja. Pro-rakyat dipahami sebagai peleburan kedua faktor tersebut dalam menggerakkan perekonomian. Sangat jarang, bahkan belum ada pertarungan gagasan pro-lingkungan dalam arena politik. Wajar memang, mengingat bahwa lingkungan masih dipandang sebagai objek eksploitasi dan sarana pemenuhan kepentingan ekonomi.

Coalruption, atau korupsi batubara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia. Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik. Korupsi politik di sektor batubara harus diakhiri dengan mengakhiri ketergantungan kepada komoditas tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik: guna mewujudkan energi dan politik yang bersih.

–##–

* Penulis adalah Mahasiswa Fisika Universitas Airlangga, alumni Workshop Climate Tracker Biodiversity di Medan