Tahun 2019 merupakan tahun ke-5 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pemerintahan Jokowi-JK menitikberatkan pada kebijakan dan upaya mengatasi tantangan disparitas pendapatan antar golongan masyarakat dan disparitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah memfokuskan pada program untuk menambah stok infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial, dan perbaikan pelayanan infrastruktur bagi publik, khususnya infrastruktur transportasi, logistik dan pengairan.  Selama empat tahun ini terdapat peningkatan ketiga jenis infrastruktur tersebut yang berdampak pada meningkatnya konektivitas, akses air bersih dan sanitasi.

Namun tercatat, pembangunan infrastruktur energi relatif tertinggal. Pembangunan pembangkit listrik 35 GW yang menjadi program utama di awal pemerintah Jokowi berjalan lambat.

Pertumbuhan ekonomi di bawah target RPJMN. Realisasi pertumbuhan listrik yang mengalami kontraksi sejak 2014 menyebabkan penyelesaian proyek 35 GW ditunda penyelesaiannya hingga 2023-2024. Pembangunan kilang minyak untuk mendorong produksi BBM hingga mencapai kapasitas 2.0 juta bph juga berjalan lambat dan tidak sesuai target. Pembangunan infrastruktur gas nasional antara lain FSRU, terminal LNG, jaringan pipa gas, dan SPBG tidak berjalan sesuai rencana.

Walaupun demikian, di era Jokowi-JK juga terjadi kemajuan yang cukup berarti di sektor energi. Pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan pada upaya peningkatan akses energi bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dan daerah-daerah terpencil. Sebagai hasilnya tingkat rasio elektrifikasi nasional meningkat dengan pesat, jumlah desa berlistrik hampir mencapai 100%, kualitas pasokan dan kehandalan listrik di seluruh wilayah membaik, dan tarif dasar listrik terkendali.

Demikian juga pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berhasil menjangkau seluruh nusantara secara merata. Harga BBM relatif terkendali walaupun harga minyak dunia bergejolak.

BBM juga dapat dinikmati dengan harga yang seragam di daerah-daerah terpencil dan terpelosok dengan kebijakan satu harga, walaupun pasokan tidak sepenuhnya stabil. Sejak September 2018, kebijakan B20 mulai berjalan dan selama tiga bulan berhasil mensubstitusi 1,6 juta kiloliter minyak diesel dan mengurangi impor BBM. Di sisi hulu migas, Reserve Replacement Ratio (RRR) mencapai 105% pada akhir 2018 dari 5 persetujuan Plan of Development (POD) migas.

Untuk sektor pertambangan, pemantauan dan pengawasan kegiatan produksi mineral diharapkan menjadi lebih baik dengan Minerba Online Monitoring System (MOMS). Pengolahan hilir minerba juga diharapkan membaik dengan pembangunan sembilan smelter baru sejak 2015 hingga 2018. PT Inalum juga berhasil melakukan akuisisi 51% saham Freeport Indonesia dan mendapatkan kontrol terhadap pengelolaan tambang yang dikuasai oleh Freeport McMoran selama hampir 50 tahun.

Berbagai keberhasilan pemerintah Jokowi-JK yang dicapai dalam empat tahun terakhir masih menyisakan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang tersisa, baik di sektor migas, minerba, listrik dan energi terbarukan.

Salah satu tantangan terbesar adalah intepretasi dan pengejawantahan slogan “energi berkeadilan” yang hasilnya justru melemahkan melumpuhkan usaha-usaha penguatan pasokan energi di hulu, baik migas maupun kelistrikan, serta memperburuk iklim investasi. Oleh karena itu perlu intepretasi yang lebih cerdas terhadap penerapan slogan tersebut melalui dukungan kebijakan dan regulasi serta strategi yang lebih cost-effective, dan memberikan dukungan iklim usaha yang positif dalam jangka panjang.

Dalam hal penyediaan BBM, salah satu cara adalah merealisasikan pembangunan dan operasionalisasi kilang-kilang mini di berbagai daerah pelosok Indonesia yang mempunyai atau dekat dengan area sumberdaya/cadangan minyak bumi tanpa harus menargetkan bagian negara dari pengusahaan tersebut yang selama ini menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian harga BBM di pelosok-pelosok itu akan lebih murah atau relatif sama dengan yang ada di pulau Jawa karena pasokan dari kilang-kilang mini terdekatnya.

Dalam bidang kelistrikan, diperlukan kombinasi solusi pembangunan sistem on-grid dan off-grid berdasarkan keekonomian dan pemanfaatan energi terbarukan setempat (surya, angin, biomassa) dengan teknologi terkini untuk penyediaan listrik. Hal ini menjadi solusi, sekaligus dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak serta meningkatkan kehandalan pasokan listrik yang lebih berkualitas.

Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) berpandangan, berbagai tantangan dan pekerjaan rumah tersebut perlu mendapatkan prioritas untuk diselesaikan di 2019 dan sesudahnya dalam rangka membangun energi dan pertambangan Indonesia yang berdaulat, berdaya saing, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai pekerjaan rumah tersebut antara lain:

SEKTOR MIGAS

1. RUU Migas dan RUU Minerba adalah pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh DPR dan pemerintah. Kedua RUU ini telah berkali-kali masuk dalam Prolegnas tapi tidak kunjung diselesaikan. RUU Migas mulai disusun sejak 2006 tetapi pembahasannya selalu mandek dan hingga akhir 2018 ini pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR belum dilakukan. Demikian juga RUU Minerba yang telah dibahas sejak 2015 tapi belum dibahas resmi antara pemerintah dan DPR. DPR dan pemerintah secara bersama-sama perlu memperkuat komitmen politik dan bekerja keras untuk menyelesaikan kedua RUU tersebut dengan memperhatikan pandangan dan masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

2. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas sejak 2014 terus turun. Pengeboran sumur eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 berada pada level terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 21 sumur dari target 105 sumur. Pemboran eksplorasi sejak 2014-2017 masing-masing adalah 64,33,34 dan 54 sumur.

3. Reserve to Production Ratio (R/P) minyak bumi terus menerus turun sejak 2014. Pada akhir 2015 R/P minyak bumi mencapai 12 dan pada akhir 2017 turun menjadi 9,6. Penurunan R/P menandakan kegiatan eksplorasi minyak bumi yang semakin berkurang.

4. Investasi migas terus turun sejak 2014. Selain dipengaruhi faktor dinamika atas harga minyak, konsistensi kebijakan, kualitas regulasi dan insentif investasi oleh pemerintah juga menjadi faktor utama menurunnya investasi hulu migas.

5. Impor minyak mentah dan BBM terus menerus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya permintaan BBM dalam negeri dan semakin turunnya produksi minyak mentah. Nilai impor minyak Indonesia meningkat dari USD 24,3 milyar pada 2017 menjadi 29,8 milyar pada 2018.  Meningkatnya impor minyak mentah dan BBM menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan yang terburuk sepanjang berdirinya republik. Upaya-upaya substitusi BBM dengan BBG dan BBN belum berjalan optimal.

6. Pembangunan kilang baru: nihil, dan peningkatan kapasitas kilang lama serta pembangunan jaringan gas belum menunjukkan kemajuan berarti selama empat tahun terakhir. Implementasi Refinery Development Master Plan (RDMP) berupa pengembangan kapasitas kilang Cilacap, Plaju, Balongan, Dumai, dan Balikpapan dengan nilai investasi Rp.246 triliun berjalan sangat lambat. Keseluruhan program RDMP sepertinya tidak akan selesai pada 2022. Stagnasi pembangunan kilang baru dan keterlambatan RDMP mengancam keamanan pasokan energi. Untuk itu tindakan drastis harus dilakukan yaitu menetapkan kilang sebagai infrastruktur ekonomi dan dibangun tanpa menghitung IRR, seperti pemerintah membangun pelabuhan, membeli alutsista, membangun jalan non-tol, jembatan dan sejenisnya. Setelah terbangun, serahkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara. Dengan demikian maka ketergantungan kita selama bertahun-tahun kepada kilang-kilang minyak luar negeri (salah satunya ke Singapura yang punya kapasitasnya sampai 1,5 juta barrel per hari) dapat diatasi.

7. Perubahan kontrak migas dari skema Production Sharing Contract (PSC) menjadi Gross split menimbulkan ketidakpastian terhadap investasi migas, terutama dengan adanya klausul diskresi pemerintah c.q. Menteri ESDM terhadap perubahan prosentase split yang bisa bertambah untuk kontraktor, tapi bisa juga berkurang, tergantung persepsi keekonomian dari Menteri ESDM, sewaktu-waktu. Oleh karena itu tidak ada satupun dari perusahaan-perusahaan migas raksasa ex-seven sister yang meminati kontrak blok-blok migas eksplorasi yang ditawarkan dalam 2 tahun terakhir ini. Hanya perusahaan-perusahaan kelas menengah atau kecil dengan portofolio eksplorasi jangka pendek yang bermain di bursa saham yang mencoba untuk berkontrak dengan Pemerintah menggunakan PSC Gross Split di 14 blok eksplorasi yang diklaim sebagai tonggak kesuksesan sistim kontrak baru tersebut. Seperti kita ketahui, portofolio bisa dipercantik, digadang-gadang, digoreng, kemudian “diperjual-belikan” hanya untuk kepentingan “gain” dari permainan saham. Kita masih harus menunggu realisasi dari komitmen-komitmen eksplorasi yang dijanjikan para pemegang kontrak PSC Gross Split itu, sementara pekerjaan rumah kita untuk mempermudah proses investasi dan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi migas Indonesia masih harus dikerjakan pemerintah. Hal itu terutama terkait dengan masih buruknya persepsi para pengusaha migas atas kemudahan berinvestasi hulu migas di Indonesia, yang salah satunya ditunjukkan oleh survei Global Petroluem Survey oleh Fraser Institute yang selama 2 tahun berturut-turut menempatkan Indonesia di 10 urutan terbawah dari daftar negara yg dipersepsikan “sulit” itu.

8. Peningkatan produksi minyak bumi dengan Enhanced Oil Recovery (EOR) tidak berjalan walaupun PTK SKK Migas untuk Pengadaan telah direvisi untuk mempermudah EOR dan rencana program nasional EOR telah dibahas dan dimasukan kedalam Perpres ESDM No. 22/2017 tentang RUEN. Tidak berjalannya EOR ini disinyalir karena minimnya insentif bagi K3S pada rezim fiskal yang berlaku untuk menerapkan teknologi ini baik di PSC Gross Split apalagi di skema PSC konvensional. Untuk PSC Gross Split harapan tetap digantungkan kepada diskresi Menteri ESDM, yang kemungkinan di jangka panjang bisa saja berubah, alias tidak pasti. Selain itu dari 32 lapangan minyak kandidat EOR yang dimasukkan dalam rencana program nasional di Perpres ESDM No. 22/2017, 23 lapangan (72%) sedang dan akan dioperasikan oleh Pertamina, termasuk Lapangan Minas di Blok Rokan. Karena EOR ini membutuhkan investasi yang cukup besar dengan tenggang waktu yang cukup lama maka apabila kemampuan finansial dan prioritas investasi Pertamina sendiri tidak didorong kuat – oleh Kemen BUMN dan atau ESDM – untuk siap melaksanakannya, maka rencana umum program nasional EOR itu hanya akan jadi rencana.

9. Pengutamaan prinsip sumber daya migas sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus terjadi, meskipun Indonesia sudah menjadi net importir minyak sejak 2004 (12 tahun yang lalu). Memacu PNBP dari sektor migas sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan UU Energi dan PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menempatkan energi – termasuk minyak dan gas bumi – sebagai modal dasar pembangunan dan bukan sebagai penghasil revenue semata. Kita masih punya pekerjaan rumah yang besar untuk meningkatkan produksi migas kita, bukan sekedar meningkatkan pendapatan dari migas yang pada 2018 kemarin mengalami kenaikan (Rp197 T) lebih dari yang ditargetkan (Rp125 T). Itu semua adalah berkah dari kenaikan harga minyak bumi dunia yang ternyata melebihi dari patokan harga minyak yang kita targetkan dalam APBN, bukan prestasi pekerjaan KESDM sementara produksi minyak bumi sendiri hanya 778 ribu barrel per-hari, lebih rendah dari target 800 ribu barrel per-hari.  Eksplorasi dan EOR adalah dua kata kunci program yang harus dijalankan untuk menyelamatkan produksi migas.

SEKTOR PERTAMBANGAN

10. Investasi dan kegiatan eksplorasi pertambangan batubara dan mineral tidak berkembang. Cadangan (reserve) mineral dan batubara tidak mengalami peningkatan. Biaya eksplorasi minerba yang dikeluarkan di Indonesia hanya sekitar 1,5% dari total biaya eksplorasi dunia.

Perlu dukungan dari pemerintah untuk mendorong investasi dan kegiatan eksplorasi pertambangan untuk meningkatkan cadangan terbukti mineral dan batubara.

11. Tumpang tindih wilayah kerja pertambangan dan wilayah hutan masih saja terjadi. Penyelesaian masalah tumpang tindih penggunaan lahan hutan oleh sektor pertambangan tidak dapat digeneralisasi karena setiap perusahaan tambang mempunyai karakteristik sendiri.

Penilaian jenis tambang dan tahapan penambangan (ekplorasi, studi kelayakan kontruksi dan eksploitasi), sekaligus pertimbangan sosial, serta nilai strategis bahan tambang harus menjadi dasar menyelesaikan persoalan tumpang tindih tersebut. Diperlukan koordinasi yang intensif antara KESDM dan KLHK untuk penyelesaian masalah ini.

12. Arah penyelesaian Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) belum tersentuh dan perlu dicari formulasi yang lebih tepat. Pemerintah perlu melakukan pemetaan SDM, modal, keterbatasan teknologi pada tambang rakyat agar tidak mengarah kepada PETI. Pemerintah masih terlihat gamang dalam menegakkan hukum bagi PETI, khususnya praktek yang melibatkan oknum aparat/pejabat negara.

13. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan atas tambang rakyat, masyarakat adat/masyarakat setempat belum ada. Untuk itu pemerintah perlu segera menyusun ketentuan pengaturan mengenai hal ini.

14. Belum ada perencanaan dan strategi jangka panjang atas produksi mineral dan batubara oleh pemerintah. Sebaiknya pemerintah sesuai amanah UU Minerba menetapkan rencana produksi dan ekspor masing-masing propinsi, dengan berkonsultasi dengan pemerintah daerah.

Penetapan atas dasar zonasi atau propinsi agar rencana batasan produksi dan ekspor dibuat atas dasar nilai strategis yang meliputi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (khususnya batubara sebagai energi), daya dukung lingkungan, kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara. Jangan sampai terjadi penetapan batasan produksi sekadar mengakumulasi rencana produksi korporasi tanpa dasar rencana strategis jangka panjang pemerintah atas kebutuhan mineral dan batubara (energi) dalam jangka panjang.

15. Hilirisasi minerba tidak didukung oleh penelitian dan inovasi serta pertimbangan pasar. Oleh karena itu perlu didirikan Pusat Penelitian dan Inovasi di bidang pertambangan sebagai prioritas dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah minerba dan antisipasi teknologi masa depan.

16. Sesuai dengan amanat UU, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya minerba bukan diletakkan di atas dasar kepentingan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) saja, namun pembangunan industri pertambangan bersifat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan industri dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah perlu segera menyusun Blue Print – Indonesian Coal Infrastructure Plan (ICIP) dan Road Map Industri Pertambangan Mineral Indonesia agar menjadi paralel atas rencana pembangunan industri di Indonesia.

SEKTOR ENERGI TERBARUKAN

17. Pencapaian bauran energi terbarukan yang rendah. Pencapaian energi terbarukan (listrik dan non-listrik) sampai akhir 2018 baru mencapai 8% dari bauran energi nasional dari target 23% yang ditetapkan dalam RUEN dan di bawah target 16% dalam RPJMN 2015-2019. Sepanjang 2015-2018, kapasitas pembangkit energi terbarukan tumbuh rata-rata dibawah 250 MW per tahun, lebih rendah dari pertambahan pada periode 2010-2014. Kondisi ini akan membuat pemerintah lebih berat mengejar target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 untuk memenuhi amanat PP No.79/2014 dan Perpres No. 22/2017. Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi, rencana dan target tahunan untuk mencapai target bauran energi terbarukan sesuai amanat Undang Undang Energi, Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

18. Inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi yang terkait energi terbarukan dalam dua tahun terakhir telah meningkatkan risiko bagi investor dan pengembang energi terbarukan. Persoalan inilah yang membuat investor asing pindah ke negara lain yang regulasinya dinilai lebih jelas bagi investor. Pembangunan listrik dari energi terbarukan oleh swasta sangat bergantung pada kesediaan dan kemauan (willingness) PT PLN sebagai pemegang wilayah usaha dan pemilik jaringan listrik. Kebijakan dan regulasi di bidang energi terbarukan dalam dua tahun terakhir sangat bias mempertahankan status quo PT PLN. Mereka gagal meningkatkan pertumbuhan pembangunan energi terbarukan.

19. Sebagaimana sudah ditentukan dalam Pasal 7, UU 30 / 2007, harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. Beralihnya kebijakan Menteri ESDM untuk memberikan insentif bagi harga energi terbarukan yang sebelumnya melalui instrumen feed in tariff (FiT) yang diganti dengan harga energi terbarukan berdasarkan Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN serta ketentuan BOOT yang diatur dalam Permen ESDM No. 50/2017, serta perubahan term and condition PPA antara pengembang dan PT PLN sebagai single buyer telah meningkatkan risiko investasi di sisi pengembang. Penggunaan BPP PLN sebagai dasar penentuan harga jual listrik energi terbarukan yang dibangun swasta sebagai kesalahan fatal dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah praktek kebijakan harga terbaik yang berlaku di negara-negara di dunia.

20. PLN tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan pemerintah dalam pelelangan dan kontrak energi terbarukan. Sebagai contoh dalam lelang di salahsatu wilayah kerja, pimpinan PLN setempat menyatakan bahwa tarif ET harus dalam rupiah, dimana ini bertentangan dengan ketentuan di Pasal 17, Permen ESDM No. 10/2017 yang membolehkan pengembang menggunakan tarif dalam mata uang USD disamping Rupiah.

21. Ketersediaan pendanaan dari sumber-sumber domestik untuk proyek energi terbarukan skala kecil dan menengah (<10 MW) sangat terbatas dan banyak institusi keuangan yang menyatakan tidak bankable atas proyek-proyek ini, mengingat tarif terlalu rendah, kualitas regulasi dan proses bisnis energi terbarukan yang kurang transparan, sekaligus alokasi risiko akibat regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM

22. Kementerian ESDM belum berkenan menggunakan pemberian insentif dan subsidi untuk pengembangan energi terbarukan. Pelaksanaan ketentuan mengenai insentif fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (PMK No. 21/PMK.011/2010) tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi energi terbarukan yang saat ini berkembang di Indonesia.

Dukungan dalam bentuk insentif fiskal dan finansial secara selektif sangat diperlukan saat ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan keekonomian energi terbarukan sehingga dapat bersaing dengan energi konvensional di masa depan.

Mengingat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan pertambangan berdampak pada pembangunan ekonomi dan kemakmuran bangsa, IMEF mendorong agar masyarakat Indonesia meningkatkan perhatian dan daya kritisnya atas perkembangan sektor energi dan pertambangan Indonesia.

Masyarakat perlu aktif mendorong, mengawasi dan memberikan saran kepada para pemimpin bangsa dan para pembuat kebijakan secara bersama-sama, agar tetap dan terus patuh terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional dan amanat pelaksanaan UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya energi dan pertambangan Indonesia.

Jakarta, 17 Januari 2019

Atas nama IMEF

 

Singgih Widadgo
Ketua Umum

Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) adalah sebuah forum yang terdiri dari para professional dan pelaku di bidang energi dan pertambangan yang non-partisan. IMEF mengumpulkan dan menyebarkan ide dan gagasan dari para pihak untuk mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan minerba sebagai modal pembangunan bangsa yang berkeadilan dan berkelanjutan.