Kota Medan, Sumatera Utara, 16 Januari 2019 – Berbagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan serta sektor swasta dan non-profit mendiskusikan pendekatan bentang alam secara yuridiksi untuk mewujudkan rantai pasok komoditi perkebunan yang berkelanjutan. Sumatera Utara memiliki potensi yang besar dan sumber berbagai komoditi perlu dikelola berdasarkan penilaian ekosistem, tata kelola, dan hutan yang baik.

Sekda Provinsi Sumatera Utara Sabrina, pada pembukaannya menjelaskan, “Provinsi Sumatera Utara memiliki pantai barat, timur, dataran tinggi, gunung, hutan, tambang, pertanian, perkebunan. Seperti pasar swalayan, karena semuanya ada dan saat ini komoditas unggulannya adalah sawit. Namun, banyak juga musibah dan bencana, sehingga perlu bijaksana mengelolanya sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi agar bencana ini dapat dihindari.”

Sehingga dengan situasi itu pembangunan di Sumatera Utara menghadapi dilema yang tidak mudah karena pembangunan ekonomi berhadapan dengan masalah lingkungan hidup. Ekosistem tidak mengenal batas wilayah, namun pengelola secara yuridksi mempunyai batas kewenangan, dengan pengelolaan bentang alam (landscape) yang saling terkait yang satu dengan yang lain.

“Pembangunan kawasan prioritas yang strategis, sehingga pembangunan infrastrukstur harus dilaksanakan dengan baik. Kabupaten Tapanuli Selatan yang didampingi oleh Conservation International dapat menjadi role model (acuan) yang dapat direplikasi karena memikirkan skenario pembangunan di kawasan strategis melalui pendekatan yuridiksional,” imbuh Yossi Sukmono, Kasubdit Kawasan Strategis dan Kerjasama di Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

Pendekatan Yurisdiksi adalah upaya untuk mencapai konsensus di antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di suatu wilayah administratif atau yurisdiksi. Pemilihan yurisdiksi dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi adalah dua yurisdiksi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Sumatera Utara akan memperbaiki tata kelola pengembangan rantai pasok komoditi dan pengelolaan hutan, seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan yang didampingi oleh Tropical Forest Alliance 2020, dan Provinsi Kalimantan Tengah yang didukung oleh Inovasi Bumi atau INOBU. Tolok ukur yang dipakai dalam pendekatan ini antara lain tanpa deforestasi, tanpa penanaman pada lahan gambut, dan juga tanpa eksploitasi hutan. Pendekatan ini membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, khususnya pemerintah daerah sebagai pemangku kawasan hutan dan wilayah administratif untuk mewujudkan adanya rantai pasok yang berkelanjutan.

Sementara itu, Poppy M. Hutagalung, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara mengatakan, Pembangunan yang berbasis lahan perkebunan atau kehutanan harus mengikuti RTRW, memiliki nilai ekonomis dengan tidak menyalahi fungsi kawasan.”

“Sumber daya hutan sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan masyarakat. Pendekatan yurisdiksi diterapkan di suatu wilayah, untuk memastikan praktik-praktik produksi komoditi lestari sesuai kriteria masing-masing dan hanya dapat dicapai dengan komitmen pemeritah yang tinggi. Masyarakat ikut mendukung dan para pelaku swasta juga melaksanakan secara konsisten. Pendekatan Yurisdiksi itu bertujuan agar sertifikasi pada wilayah tertentu yang diinisiasi oleh pemerintah dan merupakan yurisdiksi bagi seluruh komoditi,” demikian diungkapkan oleh Nassat Idris, Senior Director Terrestrial Program Conservation International (CI) Indonesia

–##–

Tentang Conservation International:

Conservation International menggunakan sains, kebijakan, dan kemitraan untuk melindungi alam yang diandalkan invididu dan masyarakat untuk makanan, air bersih, dan mata pencaharian. Didirikan pada tahun 1987, Conservation International bekerja di lebih dari 30 negara di enam benua, untuk memastikan terpeliharanya planet yang sehat dan makmur yang mendukung kita semua. Pelajari lebih lanjut tentang Conservation International, kampanye  “Nature Is Speaking” campaign dan rangkaian proyek realitas virtualnya: “My Africa,”  “Under the Canopy” dan “Valen’s Reef.”  Ikuti Conservation International’s di Human Nature blog, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube.

Apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi:

Sdri. Hetty Tambunan

Communication and Outreach Coordinator

Conservation International Indonesia

E-mail: htambunan@conservation.org

Telepon: 0812-603-1984

Jl. Sei Bangirun No. 8

Kelurahan Merdeka

Kecamatan Medan Baru

Medan-Sumut 20154