Sebuah laporan sangat penting tentang perubahan iklim telah diterbitkan oleh Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada akhir tahun 2018.

Laporan Khusus IPCC ini mengandung sejumlah perihal penting yang akan memengaruhi makhluk hidup, dan menentukan perikehidupan manusia serta pengorganisasian masyarakat dunia dan Indonesia di masa datang.

Dalam laporan tersebut disebutkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi (high confidence) bahwa pemanasan global mungkin mencapai 1,5°C antara tahun 2030 dan tahun 2052, sekitar satu dekade dari sekarang, jika pemanasan terus berlangsung dengan laju saat ini; dibanding tingkat suhu pra-industri, kegiatan-kegiatan manusia ditaksir telah menyebabkan pemanasan global antara 0.8°C sampai 1,2°C.

Laporan khusus ini disusun atas permintaan negara-negara anggota PBB terhadap IPCC, sebuah panel ilmiah yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memberikan pemahaman tentang dampak pemanasan global pada suhu 1,5 °C di atas tingkat pra-industrial dan alur (pathways) emisi gas rumah kaca global. Permintaan ini tercantum dalam keputusan dari The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) untuk mengadopsi Paris Agremeent atau Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim.

Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris pada tahun 2016 dengan sebuah Undang-Undang. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Indonesia telah pula menyampaikan niat untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca melalui Nationally Intended Contribution (NDC) kepada PBB.4 Dalam Conference of Party (COP) 24 di Polandia, Indonesia telah menerima Laporan Khusus IPCC.

Indonesia sudah memilih dan melaksanakan sejumlah dan serangkaian opsi-opsi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada berbagai bidang, sektor, dan tematik. Kelemahan kunci dari pemilihan dan pelaksanaan opsi-opsi tersebut berkaitan dengan tingkat kemendesakan (urgency) dan kedalaman (level of ambition). Laporan khusus IPCC menjadi pengingat yang keras tentang dampak dan risiko yang mungkin terjadi apabila kita mengabaikan tingkat kemendesakan dan kedalaman respon kita terhadap perubahan iklim.

Thamrin School of Sustainability and Climate Change bekerjasama dengan Kelompok Kerja Sains dan Kebijakan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) memberikan 17 rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan Indonesia. Rekomendasi ini dihimpun dari hasil diskusi yang dilaksanakan tanggal 28 November 2018 di Perpustakaan Nasional, Jakarta.

1. Indonesiakan laporan IPCC. Dampak pemanasan global dan kebutuhan stabilisasi iklim dalam laporan khusus IPCC perlu dikontekstualisasikan untuk Indonesia. Laporan ini melihat keadaan pemanasan global, antisipasi terhadap perkembangan ke depan, dan dampak yang mungkin ditimbulkan dari sudut pandang tingkat global. Sebagian ilustrasi dan penekanan yang disajikan dalam laporan ada pada tingkat wilayah atau kawasan tertentu di dunia. Pesan utama dari laporan ini, bahwa perubahan iklim dan dampaknya adalah perkara mendesak, seyogianya ditempatkan dalam kenyataan dan konteks Indonesia. Sebagai contoh, apa arti emisi Gas Rumah Kaca yang tetap tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kejadian bencana alam di Indonesia; atau apa makna stabilisasi iklim global bagi industri dan komoditas penting Indonesia seperti batubara dan kelapa sawit.

2. Perjelas terjemahan dan assessment NDC Indonesia. Nationally determined contributions (NDC) merupakan bagian Kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menurunkan emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Di dalam NDC terkandung target penurunan dan aksi-aksi terkait perubahan iklim Indonesia pasca-2020 yang perlu disiapkan dan disampaikan oleh Indonesia sebagai anggota PBB yang menandatangani Kesepakatan Paris. Target NDC Indonesia perlu diejawantahkan dan diturunkan secara rinci di dalam negeri dan dilakukan assessment yang jelas dalam hubungannya dengan pencapaian target global. Kejelasan itu diperlukan untuk merumuskan peran dan posisi Indonesia dalam menanggapi Laporan Khusus IPCC, dan merumuskan kontribusi Indonesia dalam mencapai NDCs. Turunan NDC yang jelas dan kongkrit diperlukan pula untuk menyelaraskan kebijakan perubahan iklim kita. Dalam sejumlah hal, NDC juga terkait upaya menerjemahkan Laporan IPCC dan hasil riset ilmiah ke dalam kehidupan sehari-hari hingga level operasional di pemerintahan, baik dari segi isi (konten) maupun dari segi pertanggung jawaban pelaksanaan di lapangan.

3. Penjajaran (alignment) dan penyelarasan perencanaan pembangunan Indonesia dengan perihal perubahan iklim – di pusat dan di daerah. Kebijakan-kebijakan publik terkait perubahan iklim harus disejajarkan dan diselaraskan satu dengan yang lain secara lintas sektor dan lintas isu, di dalam (intra) dan ke luar (inter) kementerian dan lembaga, di pusat dan daerah. Secara khusus, ini berlaku dalam kebijakan-kebijakan yang terkait atau yang coba menerjemahkan NDC lebih kongkrit. Untuk tujuan penjajaran dan penyelerasan, perlu dibuatkan semacam matriks yang menampilkan peran dan sumbangan tiap-tiap sektor. Ini diharapkan memungkinkan pemetaan target tiap sektor terkait perubahan iklim, dan kerjasama semua sektor untuk pencapaian target untuk dampak yang lebih besar, luas, dan berjangka panjang. Selain itu, saat ini harapan terhadap kegiatan dan prakarsa terkait perubahan iklim cenderung lebih tinggi berada di tingkat daerah (“do not expect too much at national scale”) di mana kebutuhan penjajaran dan penyelarasan perencanaan perencanaan justru semakin penting dan mendesak.

4. Integrasi dan koordinasi pembangunan yang sepadan dengan perubahan iklim. Dua hal ini menjadi kunci dalam melihat across the border. Kementerian/lembaga atau sektor mungkin memiliki mandat (Tupoksi) yang bersinggungan untuk isu perubahan iklim; prakarsa dan inisiatif pro-iklim pun bisa datang dan muncul dari sektor lain yang tidak berhubungan langsung, tetapi penting dan relevan, dengan perubahan iklim. Integrasi antarsektor dapat menimba dari pengalaman yang ada seperti dalam penangangan kesehatan (One Health Approach). Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang berupaya untuk rendah-karbon sekaligus mendorong integrasi dan koordinasi, seperti yang dilakukan Bappenas dalam penyusunan RPJMN, perlu diapresiasi. Namun, agar efektif, integrasi dan koordinasi harus diwujudkan baik di dalam (melampaui satu atau beberapa direktorat/kedeputian tertentu) maupun ke luar (diterima dan dijalankan oleh Kementerian/Lembaga selain Bappenas). Kita perlu integrasi dan koordinasi yang lebih serius dan segera “sembuh dari kepura-puraan”; tidak semua kegiatan harus menjadi atau berupa kegiatan baru karena, dalam implementasi, sebuah kegiatan dapat diintegrasikan dengan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Integrasi sektoral dapat pula berlangsung terkait data dan informasi, seperti data curah hujan dari BMKG terintegrasi dengan data Kemenkes untuk pencegahan wabah DBD. Adapun di tingkat daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah seyogianya serupa dengan proses terpadu di tingkat nasional, disesuaikan dengan konteks daerah. Integrasi kebijakan perubahan iklim juga diperlukan, baik secara vertikal dan horizontal, misalnya dalam menerjemahkan manfaat kegiatan terkait perubahan iklim dari tingkat nasional ke sub-nasional (vertikal), dan untuk wilayah yang saling berhubungan lintas wilayah administratif seperti Jakarta dan Bogor (horizontal). Kecuali itu, perencanaan terpadu pun berlaku lintas tematik/dimensi seperti perencanaan kota, pesisir, dan daerah laut secara serentak.

5. Transformasi ekonomi dan sosial. Laporan IPCC menyiratkan perubahan cukup mendasar dan cepat dalam cara kita menangani perubahan iklim beserta kemungkinan dampak dan risiko yang ditimbulkan. Pengorganisasian ekonomi dan masyarakat kita perlu ditransformasikan. Pengembangan green economy perlu menjadi transisi dalam transformasi tersebut, serta menjadi sorotan bersama dan perhatian serius kita semua, antara lain agar dapat mensubstitusi penyerapan kerja dari fossil fuel economy dan perekonomian tinggi emisi karbon saat ini. Transformasi sosial berupa penguatan modal sosial perlu menjadi garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan kebencanaan; saat ini modal sosial belum menjadi prioritas. Keadilan iklim (climate justice) dan transisi yang adil juga diperlukan dalam hal pembagian beban dampak dari transisi menuju ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Identifikasi sektor dan penyumbang emisi paling besar perlu dilakukan. Hal ini menyangkut keadilan tanggungjawab yang lebih merata, selain membantu penyusunan kebijakan iklim.

6. Jadikan perubahan iklim persoalan pribadi sekaligus perkara publik. “Privatisasi” isu perubahan iklim dengan menjadikannya isu individual di mana tiap orang perlu berusaha untuk carbon neutral. Jika banyak individu yang terlibat, meskipun dengan tindakan-tindakan kecil, efeknya dapat menjadi masif. Isu perubahan iklim seharusnya juga dipersonifikasi. Kerentanan penting disosialisasikan langsung ke masyarakat agar menjadi isu yang dekat dan nyata. Sebagai contoh, menunjukkan peta kerawanan tempat tinggal terhadap perubahan cuaca ekstrem bisa mendorong personifikasi dimaksud. Pada saat bersamaan, isu perubahan harus dijadikan atau dipertahankan sebagai sebuah public issue. Antara lain, perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara terkait perubahan iklim butuh kontrol sosial; saat ini, belum cukup tampak “kemarahan publik” untuk masalah perubahan iklim, sebagaimana misalnya yang muncul dalam isu lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan.

7. Perbaikan tata kelola dan penegakan hukum adalah kunci. Tanpa tata kelola yang baik, kita tidak mampu cegah dan adaptasi perubahan iklim. Harmonisasi antar-tingkat pemerintahan, nasional dan daerah, perlu dibenahi. Profil pemerintahan yang efektif perlu diterapkan. Bentuk-bentuk tata kelola yang ideal dapat dieksplorasi seperti hybrid governance atau tata kelola yang bersifat gabungan di mana integrasi lintas pihak, misalnya antara pemerintah dan swasta, dilakukan dalam usaha mencegah dan menghadapi perubahan iklim. Perbaikan tata kelola pemerintahan tampak apabila pemerintahan tidak tertutup, jelas (tidak abu-abu), dan tumpang tindih terutama dalam hal seperti penegakan hukum, eksekusi yang tegas, dan transparansi data. Menjaga sumberdaya kita, seperti hutan, perlu ketegasan dan bukan hanya kata-kata manis tanpa bukti nyata. Penegakan hukum secara serius perlu diperkuat untuk korporasi dengan performa buruk untuk lingkungan hidup. Korporasi bekerjasama dalam menjaga lingkungan dapat didorong dengan sanksi yang jelas, tegas, yang mungkin berakibat hilangnya pasar dan konsumen.

8. Tekankan pada adaptasi perubahan iklim. Mengingat kemungkinan kenaikan suhu yang datang dalam waktu lebih cepat beserta risiko terkait perubahan iklim yang meningkat, seperti ditunjukkan dalam Laporan IPCC, Indonesia perlu mulai memikirkan dan memfokuskan diri pada upaya-upaya adaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Dari sisi penyelenggaraan negara, diperlukan fokus pada adaptasi perubahan iklim, dengan visi dan misi yang jelas. Kecuali itu, kita perlu pula mencari kekhasan (uniqueness) dalam kegiatan-kegiatan adaptasi perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan terutama di/untuk ekosistem pesisir. Menjaga bakau dapat melindungi kita dari perubahan cuaca ekstrem.

9. Presentasikan dengan positif, tepat, dan gampang dipahami. Dampak positif dari ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon ditampilkan dan dipublikasikan melalui pesan-pesan positif yang menyebarkan dan menumbuhkan harapan (positive messaging). Perlu disusun sebuah strategi komunikasi yang tepat sasaran. Antara lain dengan jalan mempopulerkan isu perubahan iklim menjadi lebih menarik untuk masyarakat, misalnya dengan menjelaskan dampak langsung dan personal dari perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi terkait status, risiko dan dampak perubahan iklim perlu mempertimbangkan aspek-aspek utama komunikasi seperti membangkitkan kesadaran, pembangunan kapasitas, lobbying, dan perluasan jejaring. Penting dalam strategi komunikasi untuk menyampaikan isu perubahan iklim yang lebih dapat diterima awam. Temuan-temuan ilmiah perlu diterjemahkan agar lebih mudah dipahami. Simplify things.

10. Fokus pada aksi nyata. Aksi-aksi untuk isu perubahan iklim harus fokus pada aksi nyata, tidak hanya data. Aksi tersebut harus dipastikan berjalan. Diperlukan komitmen nyata dari setiap pihak dan dalam berbagai sektor atau tema terkait perubahan iklim. Misalnya untuk isu kelautan, dapat dilihat aksi-aksi yang terhimpun dalam rangka Our Ocean Conference (www.Ourocean2018.org).

11. Libatkan swasta. Pihak swasta, termasuk korporasi, menjadi pelengkap penting dalam menangani isu perubahan iklim. Perlu penjelasan serta penyampaian risiko dan peluang yang jelas untuk pihak swasta jika mereka terlibat dalam pencegahan perubahan iklim. Pelibatan lebih banyak sektor swasta dengan belajar dari pengalaman dan kisah keberhasilan (success story). Keterlibatan pihak swasta dapat berupa pendanaan dan/atau berupa penurunan emisi. Sumberdaya korporasi, misalnya, dapat ikut terlibat dalam upaya penyelamatan aset-aset kota yang terancam dampak perubahan iklim, seperti banjir.

12. Pendidikan dan peningkatan wawasan tentang perubahan iklim. Pendidikan tentang perubahan iklim dapat dilakukan melalui konsumen. Isu perubahan iklim antara lain dapat diviralkan misalnya dengan menggandeng Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk mengajak para pendengar atau pemirsa. Secara tematik, peningkatan wawasan dapat dilakukan tentang laut Indonesia dan hubungannya dengan pencegahana perubahan iklim.

13. Partisipasi tiap orang dan peran agama. Peran tiap individu untuk terlibat dalam menangani permasalahan perubahan iklim adalah penting. Peran mereka bisa berbeda-beda, antara lain tergantung kondisi daerah dan profil penduduk, misalnya dalam membantu menyelesaikan isu kerentanan melalui pendekatan yang sesuai dengan daerah tersebut. Dalam diskusi mengemuka tentang peran penting agama yang tidak dapat dipungkiri. Isu perubahan iklim dapat dihubungkan dengan aspek-aspek agama, antara lain dalam hal penyampaian isu perubahan iklim maupun kesamaan substansi agama dengan perubahan iklim (misalnya pentingnya menjaga alam yang dianjurkan agama).

14. Pelibatan kaum muda dan inovasi. Kaum muda perlu diberdayakan untuk mengubah perilaku menjadi lebih sadar aware terhadap perubahan iklim. Kaum muda cenderung lebih terbuka terhadap isu perubahan iklim dan upaya untuk menanganinya (mereka akan lebih terdampak di masa datang). Kaum muda pun akrab dengan penggunaan teknologi dan inovasi baru. Inovasi kaum muda misalnya dapat berupa pembuatan technology platform untuk membantu para pebisnis memilih teknologi hijau, rendah karbon, dan paling cocok untuk perusahaan mereka. Climate literacy dapat pula melibatkan para entrepreneur muda yang inovatif (misalnya usaha dan start-up yang bersandar pada inovasi teknologi, seperti Gojek dan Bukalapak).

15. Kejelasan dan efektifitas pendanaan perubahan iklim. perlu kejelasan dan peningkatan efektifitas dari skema-skema climate finance. Hal ini dapat mendorong pihak swasta untuk ikut terlibat dan melengkapi pendanaan dari negara. Pada saat ini, sumbangan terbesar untuk pencegahan perubahan iklim di Indonesia berasal dari negara sendiri (lebih dari 900 juta USD per tahun). Struktur pendanaan juga perlu diperjelas, termasuk penandaan dan penggunaan anggaran. Saat ini lebih condong ke budget taking dan bukan budget tagging.

16. Pantau pelaksanaan aksi-aksi mencegah dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Sebuah scoreboard dapat dibangun dan digunakan di pemerintahan. Scoreboard ini berfungsi untuk memonitor kinerja, menghitung progress secara nyata, dan menumbuhkan perasaan bahwa kita melakukan sejumlah kemajuan (sense of progressing). Scoreboard semacam itu dikaitkan dengan kerangka waktu tertentu yang berdasarkan sains dan pilihan kebijakan seperti pencapaian target NDC.

17. Pilihan isu, tema, dan sektor. Semua isu, tema, dan sektor terkait perubahan iklim adalah penting. Namun beberapa di antaranya perlu mendapat prioritas atau perhatian lebih besar. Konsentrasikan NDC pada penjagaan lahan gambut dan hutan kita mengingat sumbangan emisi karbon mereka yang relatif besar. Dalam diskusi berkembang masukan untuk memberi perhatian kepada beberapa isu. Energi: penyusunan dan implementasi kebijakan pro-iklim terutama untuk industri. Bencana alam: penyertaan Sendai Framework sebagai bagian respon terhadap laporan IPCC dan relevansi yang tinggi bagi Indonesia. Laut dan kelautan: sektor ini perlu masuk dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim termasuk melalui penurunan emisi dengan pemanfaatan blue carbon, dan pelayanan operasional terkait informasi cuaca BMKG perlu dibenahi; sebagai contoh, informasi cuaca yang aktual untuk masyarakat pesisir, terutama nelayan, penting untuk antisipasi perubahan cuaca dan penyesuaian waktu melaut. Perkotaan: diperlukan perombakan total tentang pemahaman perubahan iklim dalam konteks urban.

–##–

Tentang ALMI dan Thamrin School

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) merupakan wadah bagi ilmuwan muda terkemuka Indonesia. ALMI memiliki misi untuk mendorong terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan garda depan melalui kolaborasi lintas disiplin di kalangan ilmuwan muda; mendorong terciptanya perangai ilmiah dan berkembangnya budaya ilmiah unggul pada generasi muda; mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dalam perumusan kebijakan publik; dan menjadi bagian dari gerakan akademi ilmuwan muda dunia dalam menjawab tantangan global. Kelompok Kerja Sains dan Kebijakan merupakan salah satu dari empat Pokja di ALMI; tiga yang lain adalah Pokja Sains Garda Depan, Sains dan Masyarakat, dan Sains dan Pendidikan.

Informasi lanjut: http://almi.or.id/

Thamrin School of Climate Change and Sustainability merupakan inisiatif multi-pihak untuk mendorong pemikiran kritis dan progresif tentang tatakelola sumberdaya alam, lingkungan dan perubahan iklim yang adil, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. Fokus pembahasan meliputi ekonomi-politik, transformasi ekonomi, bisnis dan perubahan iklim, dan komunikasi strategis. Thamrin School melaksanakan dialog berkala, expert briefing, pengelolaan pengetahuan, dan penyebarluasan informasi. “Murid” Thamrin School berasal dari tokoh masyarakat sipil, peneliti, pengambil kebijakan, dan jurnalis.

Informasi lanjut: https://thamrinschool.net/

Kontak

Dr. Sonny Mumbunan
Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI)
E-mail: sonny.mumbunan@ui.ac.id