Papua Barat Menanti Perdasus Pembangunan Berkelanjutan

Raja Ampat, 17 Oktober 2018 – Sejak mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi pada 12 Oktober 2015, Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat; yang sudah lebih dulu dikenal sebagai RANPERDASUS tentang Provinsi Konservasi.

RANPERDASUS tersebut telah melalui pembahasan tahap akhir di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat sejak pertengahan tahun 2018, dan kini menantikan status pengesahan.

Pengesahan PERDASUS merupakan hal penting untuk mengimplementasikan langkah pembangunan berkelanjutan dalam mencapai cita-cita Provinsi Konservasi. Memasuki tahun ketiga pasca Deklarasi tersebut, tahun ini Pemerintah Papua Barat bersama Conservation International (CI) Indonesia memulai Kampanye Provinsi Konservasi bertajuk “Pesta Rakyat untuk Konservasi” yang terbagi dalam dua kegiatan utama: (1) Pemutaran Film Provinsi Konservasi, dan; (2) Lokakarya Provinsi Konservasi bagi perwakilan pemerintah daerah, elemen non-pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan dimulai dengan pemutaran perdana Film Provinsi Konservasi sebagai bagian dari Festival Seni Budaya Papua Barat VI yang diselenggarakan bersamaan dengan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) pada 8 Oktober 2018.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kampanye dan lokakarya ke sejumlah kabupaten sejak 11 hingga 25 Oktober 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kota Sorong, Fakfak, dan Kaimana. Selain pemutaran perdana Film Provinsi Konservasi – yang penggarapannya dilakukan oleh PEMPROV Papua Barat bersama-sama dengan CI Indonesia dan Blue Sphere Foundation, “Pesta Rakyat untuk Konservasi” 8 Oktober lalu juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik oleh Edo Kondologit dan Mitha Talahatu; dua seniman yang juga turut mendukung inisiatif Provinsi Konservasi di Papua Barat.

Sebagai mitra Pemerintah Provinsi yang telah bekerjasama di Papua Barat sejak 2014, Vice President Conservation International (CI) Indonesia Ketut Sarjana Putra menjabarkan signifikansi dari inisiatif ini bagi pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat. “Kebijakan Provinsi Konservasi di Papua Barat merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang holistik yang mengoptimalkan manfaat ekonomi dan mengurangi – atau meniadakan – resiko, tetapi tetap menjamin kelestarian sumber daya alam di darat dan laut untuk generasi mendatang.”

Kampanye ini bertujuan membangun pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan akan arti dan hakikat, serta paradigma Provinsi Konservasi sehingga diharapkan masyarakat luas dapat menjadi pelaku utama serta pelopor model pembangunan hijau ini. Lokakarya yang diselenggarakan juga bertujuan menggalang dukungan dari pemangku kepentingan serta mensosialisasikan makna “Provinsi Konservasi” bagi seluas-luasnya khalayak.

Dalam satu lokakarya perdana yang dilaksanakan sebagai bagian dari acara puncak Pekan Terumbu Karang 2018 – digagas oleh Divisi Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua (LPPM UNIPA) bersama CI Indonesia, 180 peserta telah menandatangani petisi dukungan bagi inisiatif Provinsi Konservasi dengan antusias.

Dalam keseluruhan rangkaian hingga 25 Oktober mendatang, diharapkan sekurang-kurangnya 600 tandatangan dari enam kabupaten/kota di Papua Barat akan terkumpul, yang nantinya disampaikan kepada DPRD Papua Barat untuk mendukung penetapan PERDASUS tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si menegaskan harapannya agar kampanye ini dapat mendukung penetapan PERDASUS tersebut. Ia menyatakan bahwa Penetapan PERDASUS penting untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Konservasi di Papua Barat. “PERDASUS tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat dirancang sebagai ‘panduan’ utama bagi upaya-upaya pembangunan dalam konteks apapun: dengan menitikberatkan perlindungan, pelestarian, dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua Barat”, ucapnya.

Drs. Nataniel Mandacan menyampaikan bahwa setelah PERDASUS ditetapkan, akan ada sosialisasi yang melibatkan semua orang dari pesisir dan pegunungan. “Pembangunan itu tidak melulu fokus pada (orientasi) ekonomi saja, namun sumber daya alam tidak boleh diambil dengan serakah. Konservasi itu (bertujuan untuk) melindungi makhluk hidup yang mana telah ada dalam kearifan lokal turun temurun sejak orang tua dahulu. Mereka mengetahui bagian-bagian yang mesti dilindungi seperti di laut dan di gunung. Untuk itu, terkait dengan inisiatif Provinsi Konservasi ini, kami terus mendorong pengesahan Peraturan Daerah Khusus”, tegasnya.

TENTANG INISIATIF PROVINSI KONSERVASI PAPUA BARAT

Pada 12 Oktober 2015, Pemerintah Provinsi melalui Gubernurnya pada saat itu, Brigjen. TNI Mar. (Purn.) Abraham Octavianus Atururi, mendeklarasikan Papua Barat sebagai “Provinsi Konservasi.” Inisiatif tersebut dilatari sebuah paradigma bahwa masyarakat Papua Barat hidupnya bergantung kepada alam yang menyediakan sumber sandang, pangan, dan papan.
Prinsip-prinsip yang termaktubkan dalam Deklarasi tersebut mencakup: Perlindungan lingkungan hidup; Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati; Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan; Pemulihan lingkungan hidup dan pengelolaan ekosistem.

TENTANG CONSERVATION INTERNATIONAL

Conservation International (CI) menggunakan perpaduan ilmu pengetahuan, kebijakan dan kemitraan inovatif untuk melindungi orang-orang yang bergantung pada makanan, air tawar, dan mata pencaharian. Didirikan pada tahun 1987, CI bekerja di lebih dari 30 negara di enam benua untuk memastikan sebuah planet yang sehat dan sejahtera untuk kita semua. Conservation International telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1991, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung upaya konservasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk informasi lebih terperinci mengenai program CI silahkan singgah di www.conservation.org dan www.conservation.or.id.

TENTANG BLUE SPHERE FOUNDATION

Blue Sphere Foundation adalah sebuah yayasan yang bekerja untuk menjaga laut dan hewan-hewan laut yang terancam punah. Blue Sphere menggunakan foto dan film sebagai pendekatan utama untuk memengaruhi kebijakan di tingkat global maupun lokal agar lebih ramah lingkungan. Pendiri dari Blue Sphere Foundation adalah Shawn Heinrich, pemenang Penghargaan Emmy untuk kategori sinematografi. Informasi lebih lanjut mengenai kerja-kerja Blue Sphere Foundation bisa diperoleh melalui tautan berikut www.bluespherefoundation.org.

Kontak Personil:

• CI Indonesia : Nikka Gunadharma (ngunadharma@conservation.org)
• Blue Sphere Foundation : Wida Sulistyaningrum (w_sulistyaningrum@yahoo.com)

By |2018-10-17T21:54:26+00:0017 October 2018|Komunitas, Siaran Pers|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011, kami terus berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *