Perubahan iklim dan pemanasan global berdampak pada industri perikanan dunia. Pemanasan global memaksa ikan berpindah ke lokasi yang lebih dalam dan lebih dingin.

Hal ini terungkap dalam penelitian terbaru mengenai “Termometer Ikan” (Fish Thermometer) yang dirilis oleh tim ilmuwan dari University of British Columbia, Rabu (15/5). Hasil dari penelitian ini telah diterbitkan dalam jurnal Nature minggu lalu.

Tim peneliti dari UBC menggunakan data temperatur tubuh ikan dan spesies-spesies laut yang lain dan menjadikannya sebagai “termometer” guna meneliti dampak perubahan iklim terhadap ekosistem kelautan pada periode 1970 hingga 2006.

Hasilnya, tim peneliti menemukan, ikan yang ditangkap di seluruh dunia saat ini didominasi oleh spesies ikan yang biasa hidup di perairan hangat. Hal ini karena sebagian spesies ikan – yang biasa hidup di laut dingin – telah berpindah ke wilayah yang lebih dingin, mendekati wilayah kutub, akibat kenaikan suhu air laut.

“Salah satu cara binatang laut beradaptasi dengan pemanasan global adalah dengan berpindah ke wilayah-wilayah yang lebih dingin,” ujar William Cheung, asisten profesor dari UBC yang memimpin penelitian ini. “Akibatnya, lokasi seperti New England di perairan timur laut Amerika Serikat saat ini banyak dihuni oleh spesies ikan yang biasa hidup di perairan yang lebih hangat, perairan yang lebih dekat dengan wilayah tropis.”

“Sementara itu di wilayah tropis, perubahan iklim mengurangi hasil tangkapan dan jumlah spesies ikan, sehingga berdampak serius pada ketahanan pangan,” ujar Cheung.

“Penelitian kami membuktikan, perubahan iklim telah lama terjadi dan telah memengaruhi perikanan dan laut kita selama beberapa dekade,” ujar Daniel Pauly, peneliti dari Proyek Sea Around Us dari UBC yang turut menyusun penelitian ini. “Perubahan iklim telah berdampak pada semua orang di muka bumi.”

Redaksi Hijauku.com

Luas bangunan ramah lingkungan atau bangunan rendah emisi terus bertambah. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran atas dampak konsumsi energi bangunan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Kabar baik ini terungkap dalam laporan Lux Research, yang dirilis Rabu (15/5). Luas lantai bangunan bebas dan rendah emisi (net-zero energy buildings dan nearly-zero energy buildings) akan naik enam kali lipat menjadi 80 juta m2 pada 2017. Eropa akan menjadi wilayah dengan pertumbuhan luas bangunan hijau tertinggi.

Lux Research melakukan survei pasar global dengan melacak 391 proyek bangunan rendah emisi di seluruh dunia. Survei ini untuk mengetahui pendorong pertumbuhan pasar bangunan rendah emisi dalam lima tahun ke depan.

Menurut Lux Research, pertumbuhan bangunan rendah emisi membuka pasar bahan bangunan rendah emisi baru yang nilainya akan terus bertumbuh mencapai $16,5 miliar pada 2017. Kaca jendela dan atap ramah lingkungan akan menjadi produk dengan pangsa pasar terbesar, mencapai 86%.

Walau pasar Eropa masih mendominasi, wilayah Asia Pasifik akan menjadi pesaing terkuat pada 2017. Luas bangunan rendah emisi di Asia Pasifik akan naik dari 23% per tahun pada 2012 menjadi 39% per tahun pada 2017 akibat tingginya pertumbuhan bangunan baru.

Teknologi atap dan jendela ramah lingkungan akan mendominasi pasar penutup bangunan rendah emisi (building envelope materials), menguasai 86% pangsa pasar dengan nilai $14,2 miliar.

Gedung komersial dan gedung institusi akan mendominasi luas lantai bangunan rendah emisi dengan pangsa pasar 93%. Dari sisi jumlah, proyek perumahan rendah emisi menyumbang 35% pangsa pasar proyek ramah lingkungan dunia.

Redaksi Hijauku.com

Dukungan konsumen terhadap energi surya dan angin di Amerika Serikat tetap tinggi walau diwarnai kegagalan sejumlah perusahaan dalam mengembangkan kedua energi bersih ini.

Hal ini terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Navigant Research yang diterbitkan baru-baru ini. Dukungan konsumen terhadap energi surya dan angin tetap tinggi pada 2012 mencapai 69%, tren ini telah terjadi selama 3 tahun terakhir.

Tiga teknologi ramah lingkungan yang mendapat dukungan tinggi dari responden tahun lalu adalah: energi surya sebesar 69%, energi angin sebesar 66%, kendaraan hibrida (kendaraan berbahan bakar campuran bbm dan listrik) sebesar 61%.

Hasil riset ini berbeda dengan dukungan konsumen terhadap “batu bara bersih” (clean coal) yang di bawah 50% yaitu 42% pada 2012. Sementara dukungan terhadap energi nuklir mencapai 41% dan bahan bakar nabati sebesar 39% dalam periode yang sama.

Survei berjudul “Energy & Environment Consumer Survey”, meneliti respon masyarakat terhadap sejumlah konsep produk dan teknologi ramah lingkungan dengan melibatkan 1.001 responden untuk mengisi kuisener online selama bulan September, Oktober dan November 2012.

Undangan untuk mengikuti survei ini dikirimkan ke perwakilan nasional yang mewakili setiap wilayah demografis di AS. Margin kesalahan dari survei ini adalah +/- 3% dengan tingkat keakuratan mencapai 95%.

Redaksi Hijauku.com

Mencairnya sungai-sungai es (glaciers) di seluruh penjuru dunia menyumbang sepertiga kenaikan air laut. Hal ini terungkap dari hasil penelitian dua ilmuwan dari University of Zurich beserta tim yang diterbitkan Kamis (16/05).

Menurut tim peneliti, saat ini, 99% es terdapat di benua Antartika dan Greenland. Sisanya (1%) membeku dalam bentuk sungai-sungai es. Saat bumi semakin panas, sungai-sungai es yang biasanya terdapat pada dataran atau pegunungan tinggi mencair menyumbang sepertiga kenaikan air laut pada periode 2003 hingga 2009. Kesimpulan ini adalah salah satu hasil penelitian internasional yang melibatkan ilmuwan dari University of Zurich.

Selama ini dampak mencairnya sungai-sungai es terhadap kenaikan air laut belum diketahui secara akurat. Penelitian sebelumnya memerkirakan dampak yang jauh dari kenyataan yang ditemukan saat ini.

Untuk menemukan data yang tepat tim ilmuwan yang terdiri dari 16 peneliti dari sembilan negara telah membandingkan data dari pengukuran tradisional di lapangan dengan data dari misi NASA yaitu ICESat (Ice, Cloud and land Elevation Satellite) dan GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment).

Dengan tersedianya ketiga data penyimpanan sungai es global untuk pertama kalinya ini, tim peneliti mampu menentukan perubahan massa sungai es secara lebih akurat di seluruh penjuru bumi.

Hasilnya, hampir semua wilayah yang memiliki sungai es telah kehilangan lapisan es ini pada periode 2003-2009. Mencairnya sungai-singai es ini terutama terjadi di benua Arktika di wilayah Kanada, sepanjang pantai Greenland, di pegunungan Andes bagian selatan hingga di pegunungan Himalaya. Sementara sungai es di Antartika hanya menyumbang sedikit kenaikan air laut.

Penemuan ini berbeda dengan perkiraan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sungai-sungai es di benua Antartika menyumbang 30% wilayah yang sungai es yang kehilangan esnya dalam periode 1961 hingga 2004.

Redaksi Hijauku.com

Selamat datang energi terbarukan. Selamat tinggal energi nuklir dan bahan bakar fosil. Jerman adalah salah satu negara yang menyerukan prinsip ini. Pasar energi terbarukan di Jerman tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir, menyediakan energi murah dan bisa diandalkan bagi penduduknya. Bauran energi terbarukan di Jerman tumbuh dari hanya 6% ke 25% dalam waktu sepuluh tahun. Jika kondisi cuaca mendukung, sumber energi terbarukan bahkan bisa memasok separuh kebutuhan listrik negara ini.

Tekad Jerman untuk beralih ke energi baru dan terbarukan semakin kuat setelah pemerintah menelurkan kebijakan Energiewende (Transisi Energi Jerman) pada 2010. Kebijakan ini menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 80-95% pada 2050, meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 60% dan efisiensi listrik hingga 50% dalam periode yang sama.

Banyak pihak yang skeptis dengan target ambisius Jerman ini. Peralihan ke energi terbarukan memerlukan investasi yang sangat besar, hingga €200 miliar ($259,68 milliar). Namun bukan orang Jerman jika mereka gagal mewujudkannya. Kebijakan ini langsung mendapat dukungan legeslatif, setahun berikutnya. Perkiraan terbaru dari Energiewende menunjukkan, Jerman akan melampaui target bauran energi terbarukan mereka yang lebih dari 40% pada 2020.

Pemerintah dan lembaga penelitian meramalkan masa depan yang cerah bagi perkembangan ekonomi hijau di negara ini. Manfaat ekonomi dari peralihan ke energi terbarukan telah melampaui investasi yang dikucurkan pemerintah. Harga energi terbarukan di Jerman semakin murah sementara harga energi konvensional semakin mahal. Bahan bakar fosil, menurut Energiewende akan terus mengandalkan pada subsidi agar (harganya) tetap bisa bersaing. Belum lagi jika pemerintah memerhitungkan dampak kerusakan lingkungan. Kerugian dari penggunanan energi kotor akan semakin tinggi.

Kebijakan Jerman mengganti energi impor dengan energi terbarukan juga menyeimbangkan neraca perdagangan, memerkuat ketahanan energi dan menciptakan lapangan kerja. Ada lebih dari 380.000 warga Jerman yang saat ini bekerja di sektor energi terbarukan – jauh lebih banyak dibanding pekerja di industri energi konvensional. Menurut Energiewende, jumlah lapangan kerja baru akan bertambah dari 80.000 menjadi 100.000 hingga 150.000 dalam periode 2020-2030. Salah satu alasannya karena energi terbarukan melibatkan lebih banyak tenaga kerja jika dibanding dengan energi nuklir atau bahan bakar fosil.

Strategi peralihan ke EBT membantu Jerman keluar dari krisis ekonomi dan keuangan lebih cepat dibanding negara-negara lain. Pada 2012, pertumbuhan energi angin dan surya berhasil memangkas harga energi di Jerman hingga lebih dari 10%. Saat listrik semakin murah, biaya berbisnis juga terus turun. Berbagai macam industri mulai industri baja, gelas hingga semen menikmati penurunan harga energi ini. Dalam jangka panjang – saat permintaan energi bersih dan terbarukan meningkat – daya tawar teknologi, jasa dan layanan energi terbarukan buatan Jerman akan semakin tinggi.

Manfaat utama lain adalah pengurangan emisi gas rumah kaca. Berbeda dengan banyak negara maju yang kesulitan memenuhi target pengurangan emisi, Jerman melenggang santai melampaui target pengurangan emisi dari Protokol Kyoto. Pada akhir 2011, Jerman berhasil memangkas emisi gas rumah kaca hingga 27% – melampaui target 21% pada 2012 (dibanding level tahun 1990). Jerman juga diperkirakan mampu melampaui target pengurangan emisi sebesar 40% pada 2020.

Redaksi Hijauku.com

Pencemaran terus merusak lingkungan, mengancam kesehatan, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Polusi ini terjadi di hampir semua wilayah, di darat, di laut maupun di udara. Keterlibatan masyarakat penting guna mengontrol polusi lingkungan secara lebih efektif. Faktor utama yang bisa mendorong partisipasi masyarakat adalah akses atas informasi lingkungan.

Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Deklarasi Jakarta yang digolkan baru-baru ini oleh koalisi pemerintah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil serta akademisi dari China, Indonesia, Jepang, Mongolia, Filipina dan Thailand.

Mereka berkumpul di Jakarta dari tanggal 29 April – 1 Mei 2013 dalam program Strengthening the Right to Information for People and the Environment (STRIPE) yang diselenggarakan oleh World Resource Institute (WRI) dan Pusat Kajian Hukum Lingkungan (Indonesian Center for Environmental Law).

Setelah Deklarasi Jakarta terbentuk, peserta kembali ke negara masing-masing membawa sejumlah temuan dan rekomendasi untuk pemerintah, Mereka meminta komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi informasi lingkungan.

Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah belum maksimalnya pemanfaatan undang-undang kebebasan informasi yang ada di semua negara yang mengikuti program ini.

Menurut WRI, di Jepang, lembaga swadaya masyarakat masih perlu meningkatkan kapasitas agar bisa menggunakan undang-undang kebebasan informasi ini untuk membuka akses informasi lingkungan.

Di Indonesia, lembaga pemerintah disarankan untuk menyediakan data kondisi udara dan air – termasuk analisis lingkungannya – dalam situs mereka. Data ini harus mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat.

Mongolia perlu menciptakan program yang mendorong partisipasi masyarakat guna mengawasi sektor pertambangan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan informasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Di Thailand, pemerintah perlu mereformasi hukum yang mengatur kebebasan informasi dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah guna menjamin akses atas informasi lingkungan. Sementara di Filipina pemerintah bisa menciptakan aturan yang meminta setiap perusahaan mengeluarkan laporan emisi mereka secara berkala.

Informasi lingkungan menurut tim koalisi harus disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Informasi teknis yang rumit harus dihindari. Informasi ini juga harus tersedia dalam berbagai format mulai dari Internet, televisi, radio, surat kabar hingga informasi melalui telepon seluler. Informasi yang cepat, akurat, mudah dan murah akan membantu masyarakat memahami dampak dari data tersebut terhadap lingkungan dan kualitas hidup mereka.

Saat ini masyarakat masih sulit untuk memeroleh informasi lingkungan dari perusahaan termasuk data polusi dan emisi mereka. Padahal perusahaan wajib menyediakan informasi polusi dan emisi ini kepada pemerintah untuk memermudah pengawasan. Sementara informasi yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat harus segera dirilis ke publik. Isi lengkap Deklarasi Jakarta bisa Anda unduh dalam tautan berikut ini: Deklarasi Jakarta.

Redaksi Hijauku.com

Persepsi publik menentukan dukungan terhadap kebijakan mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim.

Namun dukungan publik hingga saat ini masih dinilai kurang. Hal ini karena masyarakat masih belum banyak mengetahui pendapat ilmuwan terkait krisis pemanasan global dan perubahan iklim.

Kesenjangan informasi antara hasil penelitian ilmuwan dan pendapat publik dinilai masih sangat lebar.

Penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2012 menyebutkan, 57% penduduk Amerika Serikat masih menentang atau tidak mengetahui posisi ilmuwan terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu penyebabnya adalah kampanye yang ditujukan untuk menimbulkan kebingungan publik mengenai sikap dan hasil penelitian ilmuwan terkait pemanasan global dan perubahan iklim.

Salah satu kampanye tersebut adalah kampanye yang digelar oleh Western Fuels Association pada 1991. Kampanye berbiaya $510.000 ini berupaya memengaruhi persepsi publik agar mereka menganggap bahwa pemanasan global bukan sesuatu yang nyata dan hanya sebuah teori. Caranya adalah dengan memanfaatkan pendapat ilmuwan yang menentang teori pemanasan global dan perubahan iklim.

Situasi ini diperparah oleh sikap media massa terhadap isu perubahan iklim. Media massa di AS dan Inggris dinilai gagal memberikan informasi yang berimbang tentang pemanasan global dan perubahan iklim sehingga pendapat minoritas lah yang mengemuka. Pemberitaan yang tidak seimbang ini terutama dipraktikkan oleh tabloid-tabloid di Inggris selama periode 2000-2009.

Penelitian terbaru yang diterbitkan kemarin, Rabu (15/5), dalam jurnal Environmental Research Letters berupaya mengurangi kebingungan publik terhadap posisi ilmuwan dalam menyikapi pemanasan global dan perubahan iklim.

Tim peneliti lintas negara dari Australia, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat mensurvei 11.994 hasil penelitian akademis oleh 29.083 ilmuwan dari seluruh dunia pada periode 1991-2011. Hasilnya, tim peneliti menemukan, 97,1% hasil penelitian ilmiah mendukung teori bahwa pemanasan global dipicu oleh aktivitas manusia.

“Penelitian ini adalah penelitian paling komprehensif guna menghitung konsensus ilmiah (mengenai pemanasan global dan perubahan iklim) dalam dua dekade terakhir,” ujar John Cook, peneliti dari Global Change Institute, University of Queensland, Australia yang memimpin tim ini.

Temuan ini sekaligus mematahkan pendapat pihak-pihak yang skeptis terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Temuan ini diharapkan mampu meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan mengatasi krisis pemanasan global dan perubahan iklim.

Redaksi Hijauku.com

Ekonomi rendah karbon terbukti mampu mengalahkan resesi dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Carbon Trust berjudul “Low Carbon Entrepreneurs: The New Engines of Growth” yang dirilis Selasa (14/5).

Bisnis rendah karbon, menurut Carbon Trust, tetap tumbuh walau Inggris mengalami resesi. Lebih dari sepertiga pertumbuhan ekonomi di Inggris pada 2011/2012 berasal dari bisnis hijau. Penjualan ekonomi rendah karbon di Inggris bernilai lebih dari £120 miliar ($182,65 miliar) per tahun, memekerjakan 1 juta penduduk.

Pemerintah Inggris telah menempatkan pertumbuhan rendah karbon dalam strategi ekonominya. Usaha kecil dan menengah (UKM) berperan penting dalam hal ini. UKM di Inggris menjadi ujung tombak inovasi, menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

UKM menyerap 60% lapangan kerja swasta di Inggris. Sebanyak 9 dari 10 orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja di sektor swasta akibat krisis ekonomi kini bekerja atau memulai usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah juga menyumbang 90% bisnis di sektor rendah karbon. Sektor energi nabati (bioenergy), jaringan dan penyimpanan energi, industri pemanas dan energi terbarukan yang mencakup gelombang laut, energi angin di darat maupun di laut adalah bidang-bidang utama yang ditekuni.

Analisis Carbon Trust menyebutkan, peran UKM sangat potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang nilainya secara global diperkirakan mencapai £4 triliun ($6 triliun) pada 2015. Perkembangan UKM bisa menjadi indikator kunci kesuksesan dan potensi ekonomi rendah karbon pada masa datang.

Menurut Carbon Trust, UKM rendah karbon di Inggris memiliki lebih banyak rekanan ekspor dibanding industri lain. Dua dari lima UKM hijau telah mengekspor produknya ke berbagai negara dan tiga perempat UKM berencana memerluas pasar ekspor mereka dalam dua tahun ke depan.

Namun Carbon Trust juga melaporkan, peran UKM hijau di Inggris tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan terbesar adalah memeroleh pendanaan, peluang untuk mendemonstrasikan teknologi dan memeroleh keahlian yang tepat. Laporan perkembangan UKM hijau di Inggris bisa diunduh dalam tautan berikut ini: UKM Hijau.

Redaksi Hijauku.com

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2013, Indonesia memerpanjang penundaan izin baru pengelolaan hutan atau moratorium hutan selama dua tahun ke depan.

Hal ini terungkap dalam berita resmi pemerintah yang dimuat dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hari ini (Kamis, 15/5).

Keputusan untuk perpanjangan moratorium hutan ini diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung guna menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 yang ditandatangani pada 13 Mei lalu, melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Dalam Inpres yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Uni Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Redd+, para Gubernur dan para Bupati/Walikota itu, Presiden SBY tegas menyebutkan agar penundaan pemberian izin baru juga dilakukan di area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

“Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; pelaksanaan pembangunan yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; perpanjang izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin usahanya masih berlaku; dan restorasi ekosistem,” bunyi diktum Kedua Inpres tersebut.

Khusus kepada Menteri Kehutanan, Presiden SBY memerintahkan, selain melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru di areal yang disebutkan di atas, juga melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.

Selain itu, melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan hutan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambur yang baik, antara lain melalui restorasi eksistem, melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan, dan menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutam primer dan laham gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

Adapun kepada Menteri Lingkungan Hidup, Presiden SBY menginstruksikan untuk melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan.

Presiden juga menginstruksikan Mendagri agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Inpres No. 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutam Alam Primer dan Lahan Gambut itu.

Adapun kepada Kepala BPN, Presiden menginstruksikan untuk melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah, antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Kepada Kepala Badan Informasi Geospasial, Presiden menginstruksikan agar melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambur sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melakui kerjadama dengan Menteri Kehutanan, Kepala BPN, Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 ini, Presiden SBY secara tegas menginstruksikan para Gubernur, Bupati dan Walikota agar melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

“Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan,” bunyi diktum Kelima Inpres tersebut.

Presiden meminta Menteri Kehutanan agar melaporkan pelaksanaan Inpres ini setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Sementara kepada Kepala UKP4 dan/atay Ketua Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melakukan tugas khusus di bidang REDD+, diperintahkan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Inpres ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Redaksi Hijauku.com – Pusdatin/ES

Sebaran geografis lebih dari separuh jenis tanaman dan sepertiga jenis hewan akan berkurang akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini terungkap dari hasil penelitian terbaru University of East Anglia yang diterbitkan dalam jurnal Nature Climate Change, Minggu (12/5).

Penelitian ini meneliti 50.000 spesies yang tersebar dan umum ditemui di seluruh dunia. Tim peneliti menyimpulkan, lebih dari separuh jenis tanaman dan sepertiga jenis hewan akan berkurang sebaran geografisnya hingga lebih dari separuh pada 2080 jika dunia gagal memerlambat pemanasan global dan perubahan iklim. Kondisi ini memicu terus berkurangnya keanekaragaman hayati di seluruh penjuru bumi.

Tanaman, reptil dan hewan-hewan ampibi menjadi spesies yang paling berisiko. Wilayah Afrika Utara, Asia Tengah dan Eropa Tenggara akan menjadi wilayah yang paling banyak kehilangan spesies tanaman. Sementara wilayah Afrika Sub-Sahara, Amerika Tengah, Amazonia dan Australia akan menjadi wilayah yang paling banyak kehilangan spesies hewan serta tanaman.

Upaya mitigasi perubahan iklim bisa mengurangi hilangnya spesies hingga 60% dan memberikan waktu tambahan bagi spesies untuk beradaptasi hingga 40 tahun. Menurut tim peneliti upaya mitigasi bisa memerlambat dan menghentikan kenaikan suhu bumi lebih dari dua derajat Celcius dibanding masa pra-industri (1765). Tanpa upaya mitigasi, suhu bumi akan naik hingga 4 derajat Celsius pada 2100.

Dr Rachel Warren dari Tyndall Centre for Climate Change Research di UEA yang memimpin penelitian ini menyatakan, “Aksi cepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akan bisa mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati hingga 60% jika jumlah emisi memucak pada 2016 atau hingga 40% jika emisi memuncak pada 2030. Sehingga lebih cepat aksi mitigasi yang kita lakukan akan lebih baik. Upaya pengurangan emisi ini akan memerlambat pemanasan global sehingga memermudah bagi spesies dan manusia untuk beradaptasi.”

Informasi distribusi spesies yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari pusat data yang dikumpulkan oleh ratusan relawan dan ilmuwan di seluruh dunia dalam situs Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

Redaksi Hijauku.com