Pengendalian Tembakau Konsisten dengan SDGs

Oleh: Jalal *

“Tobacco = Net economic loss” – Deborah Sy, Global Center for Good Governance in Tobacco Control

APACT ke-12 dimulai pada tanggal 13 September 2018.  Tema kali ini tak bisa lebih tepat lagi, yaitu Tobacco Control for Sustainable Development: Ensuring a Healthy Generation. Sustainable Development Goals (SDGs) yang diratifikasi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, pada bulan September tahun 2015 dengan tegas menyebutkan pengendalian tembakau pada Tujuan 3.

Lebih jauh daripada itu, SDGs juga menyebutkan bahwa Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai Mean of Implementation (MoI) yang pertama, atau MoI 3a. Penempatan FCTC sebagai MoI tersebut merupakan hasil dari perjuangan para advokat pengendalian tembakau di seluruh dunia, dan merupakan bukti nyata bahwa pengendalian tembakau memang konsisten dengan tujuan keberlanjutan yang diusung oleh SDGs.

Pada tahun 2012, Reddy, et al. menuliskan artikel terkenal, Integrating Tobacco Control into Health and Development Agenda yang mengupas bagaimana Millennium Development Goals (MDGs) menghadapi hambatan besar dalam pencapaiannya lantaran produksi dan konsumsi rokok masih tinggai di seluruh dunia.  Artikel tersebut kemudian berargumentasi bahwa produksi dan konsumsi rokok tidaklah sekadar terkait dengan kesehatan, melainkan juga pada keamanan pangan dan air, lingkungan, pendidikan, dan HAM.

Artikel tersebut kemudian menimbulkan kesadaran global bahwa argumentasi untuk pengendalian tembakau sesungguhnya bukan sekadar isu kesehatan, melainkan seluruh isu pembangunan.  Para pemangku kepentingan di seluruh dunia kemudian sepakat dengan para advokat pengendalian tembakau untuk memasukkan pengendalian tembakau di dalam SDGs, sebagai kelanjutan MDGs, untuk memastikan agar tujuan-tujuannya bisa tercapai.

Tiga tahun setelah artikel Reddy, et al. diterbitkan, ketika dokumen SDGs masih berada di tahap finalisasi, von Eichborn dan Abshagen (2015) melakukan kajian atas bagaimana produksi dan konsumsi rokok terkait dengan tujuan-tujuan SDGs.  Hasilnya, terdapat tiga mekanisme pengaruh negatif rokok terhadap SDGs.  Pertama, rokok merendahkan martabat manusia lantaran memperparah kemiskinan dan kelaparan; juga memperdalam jurang ketimpangan.  Kedua, rokok menghambat pembangunan manusia, terutama karena mengakibatkan ketagihan, sakit, dan kematian; membahayakan kelanjutan pendidikan, terutama di kalangan miskin; dan membuat ketimpangan gender semakin sulit diatasi.  Ketiga, rokok juga menghancurkan lingkungan, dengan mengotori pemukiman dan perkotaan; meracuni air tawar dan laut; serta mengakibatkan deforestasi di banyak negeri.

Kesimpulan dari von Eichborn dan Abshagen adalah bahwa produksi dan konsumsi rokok membuat dunia kesulitan untuk mencapai 11 dari 17 Tujuan SDGs, dan secara lebih detail menyulitkan pencapaian 69 dari 169 Target.  Hal tersebut tentu sangat membahayakan dunia, sehingga semakin kuat argumentasi pengendalian tembakau diperlukan untuk memastikan tercapainya seluruh Tujuan SDGs.

Hasil-hasil kajian yang dilakukan sesudahnya bahkan semakin menguatkan perlunya pengendalian tembakau dalam pencapaian SDGs di semua negara.  Dari Indonesia, dokumen CISDI (2016) yang bertajuk Pengendalian Tembakau dalam Konteks Sustainable Development Goals: Menuju Generasi Muda yang Berkualitas meyakini bahwa produksi dan konsumsi rokok sesungguhnya membahayakan seluruh Tujuan SDGs, bukan hanya 11 dari 17.  Demikian juga hasil kajian Kulik, et al. (2017) untuk konteks Malawi yang dituangkan di dalam artikel Tobacco Growing and the Sustainable Development Goals, Malawi.  Walaupun kajiannya lebih pada sisi produksi tembakau di pertanian, tetapi detailnya semakin menyadarkan dunia tentang masalah-masalah pembangunan berkelanjutan yang disebabkan oleh produksi rokok.

Dengan semakin banyaknya bukti bahwa produksi dan konsumsi rokok sangat membahayakan SDGs, maka United Nations Develoment Programme (UNDP) sebagai pemrakarsa SDGs kemudian meluncurkan dokumen The WHO Framework Convention on Tobacco Control: An Accelerator for Sustainable Development (2017).  Dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang bahaya produksi dan konsumsi rokok atas setiap Tujuan SDGs, lalu memberikan rekomendasi detail pengendalian tembakau untuk memastikan pencapaian SDGs di seluruh negara yang meratifikasi SDGs.

Di tahun ini, UNDP dan WHO bersama-sama memproduksi sebuah taklimat kebijakan yang berjudul Tobacco Control as an Accelerator for the Sustainable Development Goals in Thailand.  Di dalam dokumen tersebut bisa dilihat fakta-fakta tentang bagaimana produksi dan konsumsi rokok berpengaruh secara negatif pada pencapaian setiap Tujuan SDGs.  Dokumen itu juga memberikan rekomendasi pengendalian tembakau yang perlu dilakukan untuk memastikan setiap Tujuan SDGs itu tercapai.

Karenanya, sangatlah tepat apabila APACT ke-12 kemudian dilihat sebagai penguatan komitmen seluruh negara Asia Pasifik di dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pengendalian tembakau.  Indonesia, sebagai tuan rumah, menghadirkan tiga menteri sekaligus di dalam sesi pembukaannya.  Yohana Yambise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas; dan Nila Moeloek, Menteri Kesehatan—mereka duduk di dalam satu panel untuk menegaskan bahwa rokok memang bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan masalah pembangunan berkelanjutan.

Seluruh sesi hingga berakhirnya kegiatan ini akan menghadirkan para pembicara yang melihat dengan detail bagaimana produksi dan konsumsi rokok terkait dengan satu atau lebih Tujuan SDGs.  Mereka tidak sekadar bicara masalah, melainkan akan mengajukan gagasan agar SDGs benar-benar bisa dicapai.  Pengalaman di satu negara, atau di beberapa negara, akan dipertukarkan, didiskusikan secara mendalam, kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat pengendalian tembakau di seluruh negara yang mengirimkan delegasinya.

Tetapi, sebagaimana yang selama ini terjadi, industri rokok dengan kaki tangannya berusaha keras untuk mengganggu pertukaran pengetahuan di APACT ke-12 ini.  Pada hari yang sama dengan pembukaan APACT, dan di pulau yang sama, mereka mengundang para jurnalis untuk menghadiri “Konferensi Pers dan peluncuran (sic!) Policy: Paper (sic!) Pentingnya Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam Mewujudkan Nawa Cita dan SDG’s (sic!).”

Dalam undangan yang beredar di antara jurnalis tersebut ditekankan betapa besarnya ‘sumbangan’ cukai rokok—yang sesungguhnya adalah denda lantaran rokok disepakati sebagai produk yang merugikan dan membahayakan—terhadap pembangunan Indonesia, mulai dari Rp103,6 triliun di tahun 2013 hingga Rp149,9 triliun di tahun 2017.  Besaran angka tersebut dianggap sebagai kontribusi besar terhadap APBN Indonesia.

Yang sangat penting untuk diingat, sebagaimana yang sudah diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri, ketika tahun 2015 cukai rokok memasukkan Rp139,6 triliun ke dalam kas negara, pada saat yang sama rokok juga memberikan beban makro ekonomi kepada negara sebesar Rp596,61 triliun (Kosen, 2018).  Itu berarti kerugian yang timbul sesungguhnya 4,27 kali lipat nilai denda yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia.  Cukai rokok sesungguhnya jauh dari ideal, lantaran masih memberikan beban eksternalitas negatif kepada pihak-pihak lain.  Di tahun 2015, pihak-pihak lain itu harus menanggung kerugian sebesar Rp457,01 triliun.

Padahal, angka tersebut baru dihitung dengan ekonomi kesehatan.  Kalau kemudian seluruh kerugian SDGs dihitung, dengan memaparkan secara presisi berapa kerugian yang timbul dari produksi dan konsumsi rokok di masing-masing Tujuan SDGs, maka dipastikan nilai kerugian itu akan semakin besar.  Apabila full cost accounting dilakukan terhadap rokok, lalu seluruh kerugian dimasukkan ke dalam harga rokok dalam bentuk cukai, maka dipastikan harga rokok akan dijual jauh lebih mahal daripada sekarang.

Karenanya, penting untuk disadari bahwa setiap usaha menolak kenaikan cukai yang tinggi, dengan dalih apapun, sesungguhnya merupakan hambatan bagi pencapaian SDGs.  Setiap upaya menunjukkan besaran cukai rokok, dan menyatakannya sebagai kontribusi terhadap pembangunan, tanpa menghitung keseluruhan dampak negatif dari produksi dan konsumsi rokok, adalah upaya penyesatan belaka.  Pernyataan Deborah Sy di atas, yang dikutip dari sesi Battle Royale: Tobacco Trade, Interference and Good Governance di hari kedua APACT ke-12, meringkas hal itu dengan kuat: bahkan bila dibatasi dalam ranah ekonomi sekalipun produksi dan konsumsi rokok itu merugikan.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; anggota dewan pengurus Komnas Pengendalian Tembakau; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA. Ia juga adalah salah seorang deklarator Poros Hijau Indonesia.

By |2018-09-30T06:53:29+00:0022 September 2018|Kesehatan, Opini, Produk|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011, kami terus berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *