SDGs: Panduan Keberlanjutan atau Sekadar Justifikasi?

Oleh: Jalal *

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan baru berlaku dua tahun delapan bulan.  Kalau mau dihitung sejak penandatangannya di New York, bulan ini memang sudah berusia 3 tahun.  Masih baru?  Bisa dilihat begitu.  Tetapi, mengingat masa keberlakuannya hanyalah 15 tahun, maka kemajuan-kemajuan negara yang menandatanganinya sudah perlu dilihat.

Yang jelas, kini setiap tahun semua negara yang menandatanganinya melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai.  Jeffrey Sachs dan kawan-kawan juga membuat SDG Index and Dashboard Report setahunan, di mana rapor seluruh negara bisa dilihat dalam satu dokumen.  Tahun lalu, World Bank juga memublikasikan 2017 Atlas of Sustainable Development Goals, yang juga memuat analisis di tingkat negara.  Pendeknya, mekanisme pemantauan kemajuan SDGs sudah terjadi.

Tetapi, bagaimana perkembangan kinerja keberlanjutan negara-negara pelapor itu?  Tampaknya belum banyak beranjak dari awal 2016.  Dan hal ini sesungguhnya bisa dipahami mengingat pasti tahun-tahun awal akan dipergunakan oleh setiap negara untuk melakukan riset data dasar, pembuatan kebijakan dan strategi, dan rencana detail.  Implementasinya mungkin sudah sebagian, namun pasti masih sangat terbatas.

Jadi, sangat menarik di tahun-tahun awal SDGs ini untuk melihat bagaimana negara-negara memerlakukan SDGs dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang mereka lakukan.  Apakah benar bahwa setelah menandatangani SDGs mereka kemudian memanfaatkan logika keberlanjutan, Tujuan, Target dan Indikator SDGs sebagai panduan utama perencanaan, ataukah SDGs sekadar menjadi informasi tambahan dari apa yang selama ini ada, atau bahkan sekadar menjadi justifikasi saja atas apa yang selama ini sudah berjalan—ditambah sedikit sebagai cara berkomunikasi baru?

Pengalaman Ekuador

Ketika Philipp Horn dan Jean Grugel meneliti hal tersebut di Ekuador—sebagaimana yang mereka tuliskan dalam The SDGs in Middle-Income Countries: Setting or Serving Domestic Development Agenda? Evidence from Ecuador, yang terbit di jurnal World Development No. 109/2018—mereka menemukan bahwa SDGs terutama dipergunakan semata-mata sebagai justifikasi atas ‘prioritas’ pembangunan yang selama ini sudah berjalan.

Dari 17 Tujuan SDGs, ada dua yang sangat menonjol dan dianggap sebagai prioritas tertinggi oleh Pemerintah Ekuador, yaitu Tujuan 10, tentang pengurangan ketimpangan (terutama 10.2 tentang penyandang disabilitas dan etnisitas), dan Tujuan 11 tentang kota yang inklusif.  Namun, ketika didalami lebih lanjut soal bagaimana dua Tujuan tersebut bisa sebegitu menonjolnya dibandingkan yang lain, tampak sekali bahwa hal tersebut tidaklah berasal dari proses yang jelas.

Sebagai negara berkembang, ‘rapor merah’ Ekuador jelas jauh lebih banyak daripada dua Tujuan tersebut, sehingga prioritas sesedikit itu tentu membingungkan.  Bila dilihat dari urgensi, tak ada juga penjelasan yang memuaskan.  Dan para birokrat di Ekuador sendiri, yang diwawancarai untuk keperluan penelitian itu, juga tak bisa memberikan informasi yang koheren.  Namun, kalau dilihat sejarah perencanaan pembangunan yang sudah terjadi sebelum SDGs diratifikasi oleh Pemerintah Ekuador, barulah terjelaskan.

Bagian kesimpulan penelitian tersebut mengungkapkan: “The SDGs are being mobilised selectively in Ecuador to add another layer of legitimacy to policies that were already identified as key for national development before the ratification of Agenda 2030. Some SDG goals and targets are the focus on intense government activity, whilst others are simply side-lined or put on hold. The government’s discursive engagement with the language of Agenda 2030 and some SDGs (and in practice only aspects of those goals) is also serving to distract attention away from partial, incomplete or highly politicised interpretations of the SDGs themselves.”

Yang terjadi di sana, menurut Philipp dan Grugel, adalah SDGs berfungsi sebagai tambahan lapisan legitimasi untuk kebijakan pembangunan yang sudah ada sebelumnya.  Prioritas yang sudah ditetapkan kemudian di-SDGs-kan, sementara yang lain dipinggirkan, atau ditunda pelaksanaannya tanpa kejelasan kerangka waktu kapan akan mulai masuk ke dalam agenda pembangunan.  Dan, mungkin yang paling membuat prihatin adalah bahwa menggunakan ‘bahasa’ SDGs dalam kebijakan pembangunan itu sesungguhnya juga untuk menutupi kenyataan implementasinya yang masih parsial, tidak lengkap, dan/atau sangat kental pengaruh politiknya.

Refleksi untuk Indonesia

Apa yang terbayangkan begitu selesai membaca hasil penelitian tersebut adalah apakah hal yang sama juga terjadi di Indonesia.  Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi yang terkait dengan SDGs, seperti Perpres dan Rencana Aksi Nasional (RAN).  Sebuah Peta Jalan sedang dibuat, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) juga demikian.  Sementara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Indonesia 2020-2024, yang digadang-gadang sebagai ‘Green RPJMN’ pertama juga sedang dipersiapkan.  RPJMD untuk seluruh provinsi dan kabupaten juga diarahkan untuk disandarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga semakin mengarahkannya pada pembangunan berkelanjutan.  Setidaknya di atas kertas.

Kalau Perpres SDGs diperiksa, kita akan segera tahu bahwa seluruh Tujuan memang diadopsi, demikian juga di tingkat Target. Namun, tidak semua Mean of Implementation (MoI) dan Indikator di tingkat global yang kemudian diadopsi.  Apa yang sesungguhnya terjadi sehingga MoI tertentu tersingkir dari dokumen nasional.  Mengapa banyak sekali indikator yang tidak diambil?  Ada beberapa pihak yang sudah menyatakan bahwa proses pengambilan keputusannya memang tidaklah sebagaimana praktik terbaik dalam proses multi-pemangku kepentingan di level global.  Tetapi, apakah itu sekadar masalah ‘teknis’ atau ada motivasi lain yang melatarbelakanginya?

Dalam kasus Ekuador ditampilkan pengaruh-pengaruh kepentingan tertentu sehingga hasilnya seperti yang sekarang.  Mungkin penelitian yang sama juga perlu dilakukan di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh-pengaruh yang ada, dan untuk mengetahui apakah memang seluruh Tujuan SDGs masuk akal akan  tercapai pada tahun 2030 dengan versi SDGs yang sudah tertapis seperti yang Indonesia miliki sekarang.  Ataukah, lantaran proses yang menghasilkan versi SDGs sekarang itu sesungguhnya menjadikan Indonesia sangat sulit atau bahkan mustahil mencapai tujuan SDGs?

Dalam SDGs versi Perpres dan RAN, Tujuan 3 tentang kesehatan, misalnya mengalami banyak pemotongan.  MoI di Tujuan tersebut jelas-jelas menyebutkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai bentuk pengendalian tembakau yang komprehensif.  Indonesia adalah satu-satunya negara besar di dunia yang tidak meratifikasinya maupun menandatanganinya.  Semua pihak mafhum atas sejarahnya, terutama soal pengaruh industri rokok atas keputusan kontroversial tersebut.

Indonesia memang ambigu soal pengendalian tembakau.  Negeri ini adalah salah satu surga industri rokok terakhir yang mati-matian dipertahankan oleh industri itu lewat tentakelnya yang menjangkau para birokrat hingga aktivis organisasi masyarakat sipil.  Mereka selalu menekankan betapa pentingnya industri rokok untuk ekonomi nasional, dengan ‘sumbangan’ pajak dan cukainya; juga betapa banyak tenaga kerja yang ‘bergantung’ pada industri tersebut.  Dengan komunikasi yang seperti itu, banyak pihak yang ragu untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, walaupun kerugiannya sudah dihitung hampir mencapai Rp600 triliun per tahun, sekitar 4 kali lipat uang yang diperoleh negara ini dari industri rokok.  Kerugian itu ditanggung negara, konsumen, keluarga perokok, asuransi, dan tempat di mana para perokok bekerja.

Para analis SDGs di tingkat global sendiri sudah menyatakan bahwa pengendalian produksi dan konsumsi rokok sangat terkait erat dengan sukses/gagalnya negara dalam mengatasi tujuan-tujuan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya.  Tobacco: Antisocial, Unfair, Harmful to the Environment Tobacco Production and Consumption as an Example of the Complexity of Sustainable Development Goals (SDGs) adalah dokumen pertama yang ditulis mengenai hal ini, terbit di tahun 2015.  Di situ von Eichborn dan Abshagen, penulisnya, mengingatkan betapa SDGs mustahil dicapai tanpa pengendalian tembakau yang efektif.  Di Indonesia, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) juga tiba pada kesimpulan yang sama ketika merilis laporan Pengendalian Tembakau dalam Konteks Sustainable Development Goals: Menuju Generasi Muda yang Berkualitas setahun setelah laporan global tersebut.

Tetapi, peringatan di tingkat global dan nasional tersebut tampaknya tidak mendapatkan tempat yang memadai dalam dokumen SDGs Indonesia.  Alih-alih mengambil sikap pengendalian yang komprehensif, Indonesia memilih untuk menyunting habis-habisan bagian itu, dan memilih sebuah indikator saja, yaitu penurunan perokok di bawah umur 18 tahun.  Apa alat implementasi untuk itu?  Tak jelas benar, kecuali bahwa itu jelas-jelas tak memadai apabila dibandingkan dengan FCTC yang sudah diratifikasi dan ditandatangani oleh hampir seluruh negara.  Apakah Indonesia adalah bangsa yang paling cerdas atau yang paling pandir dalam hal ini?  Entahlah.  Mungkin cuma bangsa yang paling mudah dipengaruhi oleh industri rokok saja.

Kalau kemudian ternyata pengaruh industri, di antara sejumlah faktor lainnya, bisa menjelaskan mengapa Indonesia memilih Indikator dan MoI tertentu, lalu menyampingkan Indikator dan MoI yang lain, mungkin setiap Tujuan perlu diperiksa dengan saksama.  Namun, pengaruh yang dimaksud juga harus dilihat tidak semata-mata sebagai yang negatif, melainkan juga kemungkinan positifnya.  Di Indonesia sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan progresif yang ikut serta dalam formulasi kebijaan publik dengan hasil yang positif, yang membuat kebijakan publik terkait keberlanjutan menjadi lebih membumi dan bisa dieksekusi.  Juga, pengaruh itu perlu dilihat pada level subnasional, seperti dalam perumusan RAD di tingkat provinsi dan kabupaten.  Demikian pula, pengaruh aktor-aktor lainnya atas perencanaan dan implementasi SDGs ini.  Refleksi ini diperlukan, agar SDGs benar-benar ditempatkan sebagai panduan perencanaan pembangunan oleh pemerintah, bukan sekadar menjadi justifikasi atas apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Refleksi untuk Perusahaan

Di tingkat nasional dan subnasional SDGs jelas punya tantangannya sendiri. Namun, bagaimana di perusahaan?  Apakah perusahaan di Indonesia melihat SDGs semata sebagai alat komunikasi baru, sekadar informasi tambahan untuk justifikasi praktiknya selama ini, atau sebagai inspirasi untuk merencanakan bisnis yang lebih baik, bahkan untuk mengganti model bisnisnya?  Keterkaitan antara SDGs dengan praktik perusahaan sangatlah menarik dan penting untuk direnungkan.

Dokumen-dokumen internasional menegaskan bahwa cara perusahaan berkontribusi pada SDGs pertama-tama adalah melalui bisnis intinya yang benar-benar diarahkan kepada keberlanjutan.  Kemudian, perusahaan melakukan investasi sosial pada kelompok-kelompok pemangku kepentingannya.  Terakhir, perusahaan juga bisa melakukan advokasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan SDGs—bukan yang menghambatnya.  Hal ini diformulasikan oleh Nelson, Jenkins dan Gilbert di dalam Business and the Sustainable Development Goals – Building Blocks for Success at Scale, yang terbit di tahun 2015.  Setelah dokumen ini keluar, tampaknya formulasinya diikuti oleh mereka yang mendorong pelibatan perusahaan dalam pencapaian SDGs.

Di Indonesia, tampaknya formulasi ini masih asing.  Kebanyakan pemangku kepentingan di Indonesia membayangkan kontribusi perusahaan adalah lewat donasi.  Sama persis dengan apa yang mereka bayangkan ketika mendengar istilah CSR.  CSR sendiri, lantaran tujuannya adalah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, memang sangat perlu dikaitkan dengan SDGs sebagai formulasi pembangunan berkelanjutan mutakhir hingga 2030.  Tetapi, mengecilkan kontribusi menjadi donasi tentu saja akan terlampau remeh untuk membuat SDGs tercapai.

Ketika bisnis inti adalah kontribusi utama, sudah seharusnya perusahaan melihat sepanjang rantai nilainya soal apa saja yang bisa dioptimasi demi mencapai keberlanjutan.  Jawabannya bahkan mungkin hingga perubahan model bisnis. Tetapi, jelas pula ada berbagai industri yang mustahil dianggap kompatibel dengan keberlanjutan, dan sudah seharusnya dihilangkan secara bertahap agar SDGs bisa tercapai.  Rokok adalah salah satu industri yang demikian.  Industri bahan bakar fosil, walaupun mungkin masa hdupnya dipastikan melampaui SDGs, harus ditekan semaksimal mungkin agar Tujuan yang terkait dengan energi, perubahan iklim, dan kesehatan bisa dicapai.  Dan Indonesia belum lagi membicarakan ini.

Karena hal tersebut juga maka kita kerap tak melihat kontradiksi di dalam praktik bisnis perusahaan dengan keberlanjutan.  Sesungguhnya, hal ini sangat menghambat pencapaian SDGs, karena perusahaan-perusahaan yang ada pada sektor kontroversial tetap berpikir mereka ‘berhak’ untuk terus melakukan bisnis kontroversialnya, dan terus mengasumsikan pertumbuhan sebagai masa depannya.  Di sini kita mengacaukan antara ‘legal’ dan ‘berkelanjutan’.  Industri-industri tersebut memang (masih) legal, tetapi bisnis intinya sangat menghambat keberlanjutan, sehingga kalau Indonesia serius atas keberlanjutan, mereka haruslah menghilangkan dirinya.  Perusahaannya berubah ke industri lain yang kompatibel dengan SDGs, bukannya memengaruhi kebijakan publik lewat lobi-lobi untuk memertahankan eksistensinya.

Perusahaan yang sudah ada pada industri yang mungkin dioptimasi untuk menjadi berkelanjutan saja bukannya tak menghadapi masalah ketika berhadapan dengan idealisme SDGs.  Dalam dokumen yang terbit di tahun 2015, Make It Your Business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC memberikan gambaran bahwa ternyata bisnis dan para pemangku kepentingannya di tingkat global memiliki prioritas SDGs yang berbeda.  Ketika bisnis ditanya tentang lima prioritas tertingginya, jawabannya adalah Tujuan-tujuan yang terkait dengan kerja dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, energi yang terjangkau dan bersih, perubahan iklim, dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.  Di sisi lain, pemangku kepentingan merujuk urutan prioritas yang berbeda, yaitu yang terkait penghilangan kelaparan, perubahan iklim, pendidikan, penghilangan kemiskinan, serta air bersih dan sanitasi.

Di tingkat global sendiri hanya perubahan iklim yang menjadi Tujuan SDGs yang sama-masa masuk lima besar prioritas bisnis dan pemangku kepentingannya.  Itupun pemangku kepentingan melihat prioritas yang lebih tinggi (kedua) dibandingkan perusahaan (keempat).  Kalau ke-17 Tujuan diurutkan, sudah jelas hasilnya juga akan berbeda-beda.  Demikian juga kalau pembandingan prioritas itu kita lakukan di Indonesia, di tingkat provinsi dan kabupaten, atau antara perusahaan tertentu dengan pemangku kepentingannya.

Lalu, bagaimana hal ini akan kita selesaikan?  Apakah perusahaan akan dimenangkan prioritasnya lantaran, misalnya, sumberdaya finansialnya berasal dari perusahaan?  Ataukah, masyarakat akan dimenangkan prioritasnya karena, misalnya, merekalah yang sebetulnya tuan rumah dalam operasi perusahaan, dan akan tinggal lebih lama dibandingkan umur perusahaan? Atau, yang mungkin lebih masuk akal, kita akan mencari kompromi di antara keduanya?  Kalau jalan ketiga ini yang hendak dipilih di Indonesia, lalu bagaimana mekanismenya? Siapa saja pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan soal itu?  Bagaimana mekanisme akuntabilitas perusahaan, dan para pemangku kepentingannya, dalam memertanggungjawabkan kinerja keberlanjutannya?

SDGs seharusnya bisa menjadi pemandu bagaimana perusahaan bisa benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan dunia dan Indonesia, dan juga keberlanjutan diri mereka sendiri.  Seperti yang diungkapkan oleh John Elkington di artikel Harvard Business Review-nya, pada edisi Mei 2017, Saving the Planet from Ecological Disaster is a $12 Trillion Opportunity, SDGs sesungguhnya adalah peluang bisnis yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan yang serius dengan inisiatif keberlanjutannya. Namun, untuk meraup peluang itu, perusahaan-perusahaan, termasuk yang ada di Indonesia, musti melakukan terobosan-terobosan besar.  Terobosan itu adalah dengan menjadikan diri sepenuhnya kompatibel dengan tujuan keberlanjutan dunia, bukan sekadar memoles citra seakan pro pada keberlanjutan tetapi model dan praktik bisnisnya terus menerus melawan keberlanjutan.  SDGs sesungguhnya adalah panduan agar perusahaan bisa berubah menjadi jauh lebih baik, bukan sekadar justifikasi atas praktik bisnis yang selama ini dilakukan.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA.

 

 

By |2018-09-23T07:30:17+00:009 September 2018|Ekonomi, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *