Subsidi dan Masa Depan Bumi

Oleh : Moh. Wahyu Syafi’ul Mubarok *

Asia Tenggara merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan dunia. Terletak di persilangan dua buah benua dan dua buah samudera, membuatnya berada di posisi yang strategis. Investor berbondong-bondong untuk masuk dan menanam modal di negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan basis negara berkembang. Tentu hal ini berdampak pada roda kesejahteraan masyarakatnya yang terus meningkat. Tercatat, 10 negara anggota ASEAN menempati posisi ke tujuh perekonomian terbesar di dunia. Dan akan terus meningkat 5 persen setiap tahunnya. Tentu, pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan meledaknya jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara. Diprediksi, di tahun 2014 yang berjumlah 615 juta akan bertambah hingga 715 juta jiwa di tahun 2025. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, lahan, air bersih, hingga energi listrik. Faktanya, semenjak 2000, sebanyak 170 juta penduduk ASEAN telah mendapatkan akses energi listrik. Namun, sebanyak 65 juta orang masih belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Selama ini, untuk menutup kebutuhan energi tersebut masih menggunakan metode konvensional. Yakni memanfaatkan bahan bakar fosil. Padahal kita semua sadar, ada saatnya cadangan bahan bakar fosil tersebut akan habis. Tidak hanya terancam akibat belum adanya pasokan untuk energi masa depan, negara-negara ASEAN pun berpikir keras untuk mengurangi gas rumah kaca hasil pembakaran bahan bakar fosil. Dan menurut data dari World Bank, Indonesia menjadi penyumbang emisi karbondioksida terbesar se Asia Tenggara.

Padahal, Paris Agreement atau kesepakatan Paris 2017 silam telah disepakati oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan komitmen untuk menjaga temperatur dunia dengan ikut andil menurunkan suhu 2 derajat celcius. Para petinggi negara ASEAN juga sepakat di tahun 2025, 23 persen dari total energi adalah dari energi terbarukan. Namun, persoalan energi terbarukan di negara-negara berkembang adalah problematika yang rumit. Selain kurangnya pendanaan riset di bidang tersebut, pemerintah masih terlampau fokus untuk menangani kesejahteraan masyarakatnya. Tak dapat dipungkiri, salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat adalah dengan memberikan subsidi pada masyarakat terkait bahan bakar fosil. Tentu, hal ini akan berkontribusi banyak dalam peningkatan gas rumah kaca. Yang mana di tahun 2025, diprediksi akan meningkat hingga 300 persen.

Dilema Subsidi di Indonesia

Subsidi merupakan kebijakan pemerintah yang membuat harga bahan bakar lebih rendah dari harga pasar. Kebanyakan subsidi diperuntukkan untuk bahan bakar fosil, mengingat sumber energi primer yang kita gunakan adalah gas, minyak, dan batu bara. Mengacu kepada jurnal Ecological Economis, dijelaskan bahwa subsidi bahan bakar fosil sangat populer dan merupakan alat efektif untuk menolong masyarakat yang belum menyelamatkan akses energi. Sehingga terjadi sebuah kontradiksi di tengah pemerintahan. Antara pemberian subsidi bahan bakar fosil untuk menyelamatkan masyarakat miskin, atau menekan konsumsi bahan bakar fosil untuk menjaga target Paris Agreement.

Sebagian besar subsidi memang diperuntukkan untuk menjalankan misi sosial di bidang energi. Contohnya adalah the UK’s Warm Front Program, yang memberikan 2,3 juta rumah tangga di Inggris bahan bakar fosil untuk menggerakkan perekonomian. Di negara-negara berkembang, subsidi merupakan kebijakan yang bermaksud baik untuk mendukung kelompok berpendapatan rendah dengan mendapatkan dukungan dari sejumlah besar orang. Dan, meskipun subsidi adalah kebijakan yang sangat tidak efisien untuk mendukung pembangunan, subsidi terkadang merupakan pilihan terbaik di tengah standarisasi hidup masyarakat yang merangkak.

Di Indonesia, pemerintah telah berupaya untuk mencukupi kebutuhan energi domestik dengan bantuan subsidi yang telah menguras 17% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Banyak yang menganggap langkah ini sudah terlampau jauh dan menyebabkan masalah baru. Mulai dari pemborosan konsumsi energi, berkurangnya investasi pengembangan energi ramah lingkungan, serta terhambatnya upaya pencegahan perubahan iklim. Dan beberapa oknum yang ikut bermain dalam “bisnis” subsidi ini pun turut memberikan kerugian yang tak sedikit bagi negara.

Sehingga pilihan yang dihadapi pemerintah Indonesia pun penuh dilema, antara memberikan subsidi energi kepada orang miskin dan melindungi iklim. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak semudah yang terlihat. Sebuah artikel di jurnal Nature yang berjudul Limited emission reductions from fuel subsidy removal except in energy-exporting regions, mencoba untuk memprediksi bagaimana bila subsidi bahan bakar fosil dihapus di seluruh dunia. Tulisan tersebut memprediksi, akan terjadi penurunan emisi karbondioksida secara siginifikan. Pengurangan emisi terbesar akan terjadi di wilayah pengekspor minyak dan gas seperti Rusia dan beberapa negara tetangganya, Timur Tengah, Afrika Utara dan Amerika Latin.

Ada beberapa solusi yang dapat dijadikan alternatif pemerintah dalam menghadapi dilema tersebut. Apalagi ketika harga minyak dunia tengah tinggi, pemerintah pasti akan memperbesar angka subsidi untuk mengakses bahan bakar fosil. Kita butuh kebijakan pro kaum miskin yang efektif. Mungkin kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah India, bagaimana mereka membayar gas untuk memasak bagi rumah tangga di bawah pendapatan kapita. Atau seperti pemerintah Iran, dengan mengalokasikan ulang subsidi energinya untuk membantu membiayai pembangunan infrastruktur dan perawatan kesehatan universal masing-masing. Dan saya kira, pemerintah Indonesia perlu untuk lebih meningkatkan strategi yang dilakukan oleh Iran.

Pada akhirnya, reformasi subsidi bukan tidak mungkin, tetapi juga tidak mudah. Apalagi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi alam sembari meminimalisir kerugian yang diterima kaum miskin. Reformasi subsidi ini harus ditargetkan secara hati-hati pada daerah dan sektor dimana mereka dapat memberikan dampak yang paling efektif. Karena kebijakan subsidi di setiap negara di dunia, sangat mempengaruhi kondisi dan nasib dari masa depan bumi.

–##–

* Moh. Wahyu Syafi’ul Mubarok adalah mahasiswa Universitas Airlangga yang tertarik pada bidang lingkungan hidup. Ia merupakan alumni program (ENJ) Ekspedisi Nusantara Jaya kontingen Unair 2017 dan peserta lokakarya Jurnalistik Deforestasi dan Biodiversity Indonesia Climate Tracker, Medan 2018

By |2018-09-03T20:21:45+00:003 September 2018|Energi, Iklim, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *