Arti Keberlanjutan Menurut Sandiaga Uno

Oleh: Jalal *

Kompas.com tanggal 23 Juli 2018 menurunkan berita bertajuk “Sandiaga Nilai Pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo Tidak “Sustainable”.”  Di dalam berita tersebut bisa dibaca bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta memahami keberlanjutan sebagai ketersediaan sumberdaya terus-menerus dari pihak yang menginisiasi pembangunan.

Dia menyatakan bahwa lantaran pihak swasta yang membangun RPTRA dan RTH Kalijodo, maka seharusnya swasta pula yang terus memeliharanya.  Hal ini  merespons masukan masyarakat yang menyatakan bahwa RPTRA dan RTH tersebut sudah tidak lagi menarik untuk dikunjungi.  Jumlah orang yang memanfaatkannya kemudian menyusut jauh dibandingkan ketika keduanya masih baru. Karena di situ ada nama perusahaan yang membangunnya, dalam pemikiran Wagub, maka kalau tempat tersebut tidak terpelihara, maka perusahaan pembuatnya sendiri yang akan merugi.  Dengan logika seperti itu, maka fasilitas publik yang dibangun oleh perusahaan seharusnya terus dipelihara oleh perusahaan.

Saya mendapati tautan berita itu dari seorang manajer CSR, dan meneruskan berita tersebut ke banyak orang, terutama di komunitas yang memahami keberlanjutan dan kontribusi swasta.  Mereka semua mengelus dada dan berkomentar kurang lebih sama, yaitu bahwa pemahaman itu sangat memprihatinkan dan membuat pihak swasta berpikir ulang untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan.

Ketika banyak orang saling sahut-menyahut soal ini, ingatan saya terlontar beberapa waktu lalu.  Ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjadi duet pemimpin Jakarta, banyak perwakilan perusahaan bertanya kepada saya soal apakah ajakan mereka berdua untuk memerbaiki fasilitas publik, termasuk membangun RPTRA dan RTH itu layak untuk disambut. Saya menyatakan bahwa itu adalah ide yang menarik, namun beberapa rambu perlu diperhatikan.

Rambu pertama adalah soal berbagi sumberdaya.  Saya menyarankan agar ada kejelasan kontribusi dari pemerintah, masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan tersebut.  Untuk memastikan bahwa memang sifatnya adalah kemitraan, sebagaimana yang diiklankan, maka berbagi sumberdaya adalah hal yang sangat penting.  Tak harus sama bentuk dan jumlah sumberdayanya, bahkan yang lebih baik adalah jenis sumberdaya yang berbeda, dan sesuai dengan yang dimiliki masing-masing.  Ketika tanah sudah tersedia, perusahaan akan jauh lebih mudah membangun fasilitas publik di atasnya.

Rambu kedua yang saya sarankan adalah agar perusahaan tidak menyerahkan uangnya kepada pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan membangunkan fasilitas publik tersebut.  Kontrol anggaran dan projek saya sarankan untuk terus berada di tangan perusahaan.  Ini lebih sesuai dengan tuntutan dari regulasi terkait pertanggungjawaban pemanfaatan anggara tanggung jawab sosial, selain menekan kemungkinan adanya penyelewengan.  Untungnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu, berbeda dengan banyak pemerintah daerah di Indonesia, juga tak menginginkan anggaran itu dikelola oleh mereka.  Rambu ini mudah dipatuhi.

Rambu terakhir adalah apa yang oleh para pakar keberlanjutan disebut sebagai sustainability upfront.  Perusahaan yang hendak berkontribusi harus dapat memastikan bahwa setelah fasilitas tersebut dibangunkan, akan ada pihak lain yang meneruskan pemeliharaannya.  Dan, sebagai fasilitas publik, tentu saja yang diharapkan memeliharanya adalah Pemerintah DKI Jakarta serta masyarakat yang menggunakannya.  Sampai beberapa waktu setelah pembangunan selesai, perusahaan mungkin masih bisa berkontribusi dalam pemeliharaan, namun ide dasarnya adalah publik yang kemudian memelihara fasilitas tersebut.

Mendengar banyak perusahaan kemudian menyambut gembira ajakan kemitraan tersebut, saya sangat senang.  RPTRA sendiri banyak yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi lebih banyak lagi yang dibuat oleh perusahaan.  Saya juga melihat perusahaan banyak membangun dengan bantuan para arsitek, sehingga beberapa RPTRA menjadi sangat menarik.  Dan saya mendengar para arsitek itu bersedia dibayar lebih murah (atau bahkan gratis?) dibandingkan tarif profesional mereka.  Ini merupakan cerita kemitraan yang menarik.

Ketika ada yang bertanya lebih lanjut kepada saya soal logika di balik rambu ketiga itu, saya biasanya menyatakan beberapa alasan.  Pertama, bahwa penerima manfaat sudah seharusnya memang membayar apa yang sudah mereka nikmati.  Kedua, perusahaan memiliki sumberdaya yang terbatas, sehingga tak bisa terus menerus membiayai pemeliharaan.  Kalau perusahaan memiliki sumberdaya finansial untuk investasi sosial seperti ini lagi, mungkin lebih baik dipergunakan untuk membiayai pembangunan RPTRA yang lain.  Masih banyak daerah-daerah di Jakarta yang anak-anaknya membutuhkan RPTRA.  Ketiga, untuk menghindari ketergantungan dari para penerima manfaat terhadap sumberdaya perusahaan. Apalagi, penerima manfaat itu sesungguhnya berada di sebuah provinsi yang memiliki APBD yang sangat besar.

Ketika perusahaan melakukan investasi sosial, maka ada beberapa jenis manfaat yang mereka ingin hadirkan untuk para pemangku kepentingannya, terutama adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian.  Anak-anak yang selama ini sulit bermain, lalu mendapatkan tempat bermain yang baik tentu saja meningkat kesejahteraannya.  Mereka bisa tumbuh menjadi lebih sehat dan gembira.  RPTRA sendiri juga banyak bermanfaat bagi para orang dewasa.  Sementara, tentu kemandirian ditandai dengan kemampuan untuk memelihara fasilitas yang sudah dibuat.  Kalau masih mengandalkan kontribusi pemeliharaan dari swasta, seperti yang diinginkan Wagub sekarang, ini berarti investasi sosial tersebut malahan membuat ketergantungan, yang bertentangan dengan tujuan pemandirian.

Beberapa RPTRA yang saya lihat telah dengan sendirinya dipelihara oleh masyarakat yang menggunakannya.  Atau, mungkin saja karena masih relatif baru maka tampilannya mengesankan terpelihara.  Masyarakat yang sadar, biasanya ikut membersihkan, terutama bila itu berada di dekat tempat tinggalnya.  Namun, tentu saja dibutuhkan biaya pemeliharaan dalam jangka panjang.  Beberapa fasilitas akan perlu diperbaiki atau diganti.  Dan ini kemudian menyangkut politik anggaran.  Bila Pemerintah Provinsi DKI yang sekarang tak berkenan menganggarkan biaya pemeliharaan, tentu berbagai masalah seperti yang terjadi di Kalijodo akan makin banyak ditemui.

Saya tak mau menyeret hal ini ke dalam spekulasi bahwa pemerintah yang sekarang tak ingin memelihara prestasi yang sudah ditunjukkan pemerintahan sebelumnya.  Tetapi, tentu ketiadaan anggaran pemeliharaan sangat patut disayangkan.  Keberlanjutan itu adalah soal manfaat yang bisa terus dinikmati, bukan soal bagaimana perusahaan terus membayarinya.  Yang belakangan ini bahkan jadi pertanda tidak berkelanjutannya projek.  Sangat perlu disadari bahwa sebetulnya pemeliharaan fasilitas publik hanya membutuhkan biaya yang sangat kecil per satuan waktu, dibandingkan dengan kontribusi perusahaan yang sudah membangunnya.

Kalau kemudian ternyata akar masalahnya adalah ketidakpahaman soal arti keberlanjutan, atau mentalitas ketergantungan pada sumberdaya perusahaan, maka hal itu perlu segera diperbaiki.  Mengapa?  Karena kita sekarang telah berada pada masa kemitraan, yang meyakini bahwa setiap tantangan keberlanjutan perlu dihadapi bersama-sama, bukan saja lintas-organisasi, melainkan lintas-sektor.  Terkadang perusahaan perlu membayari terlebih dahulu, seperti kasus RPTRA ini.  Kali lain, pemerintah membayari dulu, baru kemudian swasta bisa masuk, seperti pada logika blended finance. Komentar Wagub DKI Jakarta soal RPTR dan RTH Kalijodo, menurut hemat saya, adalah pertanda bahwa kita memang masih sangat perlu mengaji alifbata kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

–##–

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA.

 

By |2018-07-25T06:33:17+00:0025 July 2018|Komunitas, Opini|1 Comment

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

One Comment

  1. Eben 25 July 2018 at 10:56 PM

    Kalau membangun logikanya demikian, maka seharusnya seluruh biaya yang selama inj bersumber dari APBD utk maintenance Bus Transjakarta yg pengadaannya melalui kontribusi CSR, adalah SALAH. Karena seharusnya biaya itu harus dijalankan oleh perusahaan ybs (menurut wagub)

Leave A Comment

CAPTCHA *