Belajar Menjaga Lahan Gambut dari Petani Dayak Bakumpai

Oleh: Abdullah Faqih *

Kata orang, dahulu disini semuanya hutan dan pohonnya besar-besar. Keliling batang pohon saja, bisa lebih dari satu depa” (Sadri, petani Dayak Bakumpai)

Bencana kebakaran hutan di Indonesia tahun 1977 lalu telah menghebohkan publik, karena dianggap sebagai bencana kebakaran hutan terbesar di dunia selama 200 tahun terakhir. Terhitung ada 1,5 juta hektare lahan di Sumatera dan 3 juta hektare di Kalimantan yang terbakar. Global Fire Emission Database juga mengungkap ada 0,81 hingga 2,57 gigaton karbon lepas ke atmosfer atau setara dengan 13-40% emisi karbon dioksida tahunan dari bahan bakar fosil.

Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia pun harus ikut menanggung dampak kebakaran hutan berupa kiriman asap tebal yang menghambat aktivitas ekonomi dan kesehatan warganya. Selain berdampak langsung terhadap kenaikan suhu bumi, bencana itu juga menjadi turning point bagi munculnya berbagai konsekuensi negatif yang harus dipikul oleh masyarakat lokal, terutama yang bermukim di sekitar hutan.

Petani Dayak Bakumpai yang berdiam diri di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan adalah contoh masyarakat lokal yang merasakan betul dampak dari rusaknya lahan gambut akibat kebakaran hutan tahun 1997. Produksi padi mereka seketika turun drastis dari semula 2-3 ton/ha/tahun menjadi 100-500 kg/ha/tahun. Lahan mereka tidak lagi cocok untuk ditanami padi karena mengalami penurunan kesuburan tanah dan terjadi kekeringan lahan secara besar-besaran. Mereka banyak beralih untuk menanam tanaman perkebunan seperti buah-buahan, tanaman sayuran (terong, mentimun, kacang panjang), singkong, dan jagung. “Mau tidak mau kami harus mengganti komoditas tanam padi ke perkebunan biar bisa terus menghasilkan hasil bumi. Kalau nggak gitu, kami nggak bisa makan”, ucap salah satu petani Dayak Bakumpai bernama Sadri.

Namun demikian, tanaman perkebunan membutuhkan pemadatan tanah agar dapat hidup dengan baik di lahan gambut. Pemadatan tanah akan mengakibatkan penurunan kedalaman dan kesuburan gambut. Terbukti, lahan gambut telah menunjukkan kerusakan yang ditandai oleh penyusutan luas sebanyak 99%. Lahan gambut yang tersisa di lembah-lembah bekas aliran sungai di Kabupaten Barito Kuala hanya seluas 17,66 ha.

Penyempitan lahan di Kabupaten Barito Kuala berkorelasi linier dengan penurunan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal. Selain akibat bencana kebakaran hutan tahun 1997, penyempitan lahan juga ditandai dengan munculnya dua perusahaan perkebunan: PT Agro Bumi Sentosa dan PT Anugrah Wattiendo. Keduanya adalah perusahaan perkebunan sawit dan karet dengan luas izin usaha sebesar 10.000 ha dan 5.499 ha. Sejak beroperasi pada tahun 2006, terjadi kecenderungan pengalihfungsian lahan sawah gambut menjadi lahan perkebunan.

Alasannya jelas, pertambahan luas lahan perkebunan sawit dan karet akan menuntut peningkatan kebutuhan lahan pula. Peningkatan kebutuhan lahan kemudian memicu pembukaan lahan hutan baru yang lebih luas. Terhitung sejak tahun 2006, luas lahan di Kabupaten Barito Kuali seluas 12.441 ha berubah menjadi 45.291 ha pada tahun 2013. Perusahaan sawit juga meningkatkan pembangunan saluran irigasi, jalan, dan penggunaan teknologi seperti traktor, pengerukan, dan pemadatan tanah dengan excavator yang memengaruhi kualitas lahan gambut.

Salah Kelola Lahan Gambut

Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997 adalah buah dari “arogansi” pemerintah dalam mengelola lahan gambut. Di tahun 1970, pemerintah gencar menyelenggarakan program transmigrasi yang memungkinkan penduduk dari Jawa, Bali, dan Madura berdatangan ke Kabupaten Barito Kuala. Penduduk transmigran itu dikirim secara khusus untuk mengelola lahan pertanian melalui program P4S (Proyek Pengembangan Pertanian Pasang Surut).

Sementara itu, kondisi lahan pertanian di daerah asal mereka bukanlah berjenis lahan gambut sebagaimana yang banyak dijumpai di Barito Kuala. Mereka juga tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus dalam mengelola lahan gambut. Pengalaman yang mereka bawa dari daerah asal seringkali tidak sesuai dengan karakter lahan gambut yang harus dikelola di sana. Sedangkan pemerintah tidak memberikan pembekalan khusus terkait praktik pengelolaan lahan gambut yang sama sekali berbeda dengan pengelolaan lahan non-gambut. Penggunaan berbagai produk teknologi yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut justru diizinkan oleh pemerintah.

Para petani transmigran kemudian banyak mempergunakan produk teknologi seperti traktor, pupuk, dan ameliorant untuk mencapai hasil produksi optimal dalam usaha pertaniannya. Penggunaan teknologi tersebut sebelumnya tidak dikenal oleh petani lokal (petani Dayak Bakumpai) yang terbiasa hanya menggunakan abu gambut untuk meningkatkan pH tanah dan menambah unsur hara pada lahan gambut.

Praktik-praktik pengelolaan lahan gambut oleh petani transmigran tersebut ternyata tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut di Barito Kuala. Akibatnya, komoditas pertanian yang mereka tanam seringkali mengalami gagal panen, sehingga banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk pulang kembali ke kampung halamannya.

Namun demikian, meskipun para petani transmigran tidak lagi menetap di Barito Kuala, karakteristik lahan gambut yang mereka tinggalkan sudah telanjur terkontaminasi produk teknologi yang mereka bawa dari tanah Jawa. Kedatangan para petani transmigran tersebut juga telah mengakibatkan pembukaan lahan gambut secara besar-besaran demi memenuhi kebutuhan pangan mereka yang terus bertambah. Dengan kata lain, selain mengalami penurunan kualitas, lahan gambut di Barito Kuala juga mengalami penyempitan kuantitas.

Kembali ke Kearifan Lokal

Sebelum kebijakan pengelolaan lahan gambut oleh pemerintah diimplementasikan, masyarakat Dayak Bakumpai telah lebih dahulu menerapkan berbagai praktik-praktik lokal (kearifan lokal) untuk mengelola dan menjaga lahan gambut. Mereka memperlakukan lahan gambut yang ada dengan sangat hati-hati karena ada keyakninan “keramat” yang melekat di dalamnya.

Petani Dayak Bakumpai memang melakukan pembukaan lahan baru melalui proses pembakaran. Namun, kegiatan pembakaran tersebut tidak mereka lakukan secara sembarangan. Petani Dayak Bakumpai mula-mula membakar hutan gambut untuk diubah menjadi lahan pertanian. Proses pembakaran tersebut mereka lakukan tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, seperti kebakaran hutan dan penurunan kualitas lahan gambut. Kearifan lokal yang mereka miliki menjadi kunci keberhasilan tersebut. Kearifan lokal untuk pengendalian kebakaran lahan gambut mereka lakukan dengan beberapa cara, yaitu

  1. Pembuatan Tatas berupa sekat bakar di sekeliling ladang yang dilakukan dengan cara menebas semak dan rumput selebar rata-rata dua meter agar api tidak keluar ladang.
  2. Pembuatan Beje berupa kolam penangkapan ikan yang terbentuk pada cekungan-cekungan rawa yang dalam. Pada saat air pasang, Beje akan terisi air hingga tergenang. Pada saat surut, air tersisa pada cekungan-cekungan rawa yang dalam dan ikan terkumpul, sehingga masyarakat dapat mengambil ikan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Beje dibuat oleh masyarakat dengan menggali tanah gambut hingga membentuk kolam-kolam dengan lebar 1-2 meter dan panjang antara 10-50 meter dengan kedalaman rata-rata 2 meter.
  3. Pengoalahan tanah menggunakan Tajak berupa parang panjang yang digunakan untuk memotong rumput dengan cepat dan rata. Kemudian, rumput tersebut dibiarkan tetap menjadi pupuk alami. Penggunaan tajak tersebut mampu meminimalisir gangguan terhadap tanah karena tidak membalik permukaan tanah, sehingga lahan dapat terhindar dari penyingkapan lapisan pirit.
  4. Sistem pembagian lahan borongan yang dibatasi dengan batangan atau guludan. Batangan dibuat sebagai pembatas lahan agar pembakaran lahan tidak menjalar ke area lain.

Menatap Masa Depan

Hampir setiap tahun, Indonesia selalu menjadi langganan bencana kebakaran hutan. Lahan gambut terhitung paling rawan sekaligus paling sering terbakar, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Berhubungan dengan itu, sebagai korban sekaligus pelaku percepatan pemanasan global, Indonesia perlu ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan target pemanasan global di bawah 1.5°C, sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia lewat Paris Agreement.

Target tersebut tidaklah memberatkan apabila strategi kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia tepat. Keberadaan lahan gambut yang mencapai 17 juta hektare tersebar di seluruh Indonesia (Departemen Pertambangan dan Energi, 1989) perlu memperoleh perhatian khusus. Hal itu menjadi penting mengingat lahan gambut termasuk jenis lahan basah yang menyimpan karbon paling kaya serta menawarkan 14% dari solusi iklim alami rendah biaya. Selain itu, perhatian lebih terhadap lahan gambut dinilai sangat bijaksana karena termasuk solusi iklim alami (natural climate solution) yang mampu mengurangi 55 metrik ton karbondioksida setiap tahun atau setara dengan pembakaran lebih dari 6.000 galon bensin (WRI, 2018).

Dalam rangka memulihkan dan melestarikan lahan gambut, keberadaan masyarakat lokal (indigenous people) yang ada di sekitar hutan perlu dipertimbangkan. Cerita tentang kehidupan petani Dayak Bakumpai di Kalimantan mengingatkan kita bahwa kebijakan pengelolaan lahan gambut yang mengabaikan kearifan lokal masyarakat ternyata gagal mempertahankan kelestarian hutan. Mereka adalah aktor utama yang paling memahami kondisi lahan yang sedang mereka diami.

Sudah sewajarnya, praktik-praktik lokal seperti kearifan lokal dan adat istiadat yang telah mereka terapkan untuk menjaga hutan secara sepihak pemerintah singkirkan. Pemerintah pun tidak serta merta membiarkan masyarakat lokal ‘bekerja’ sendirian. Kebijakan pemerintah dalam menjaga lahan gambut perlu disesuaikan (dikolaborasikan) dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Ada ribuan hingga jutaan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar lahan gambut. Petani Dayak Bakumpai membuktikan, kearifan lokal mereka telah berhasil menjaga lahan gambut. Kebijakan yang lebih berpihak pada mereka akan membuat target suhu bumi di bawah  1.5°C pada tahun 2030 tidak mustahil untuk tercapai.

* Abdullah Faqih adalah mahasiswa di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia bisa dihubungi melalui surel di: faqihism@gmail.com.

 

By |2018-03-25T19:04:06+00:0025 March 2018|Komunitas, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011, kami terus berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *