Ekspor Kayu Bulat Berisiko Picu Pembalakan Liar

Bogor, 13 Desember 2017. Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sekretaris Jenderal, Bambang Hendroyono berencana membuka kran ekspor kayu bulat yang telah dilarang selama 16 tahun dengan alasan kelebihan suplai kayu bulat. Sementara pada kenyataannya, industri primer kehutanan Indonesia masih kekurangan bahan baku kayu bulat. Realisasi pemenuhan bahan baku industri primer kehutanan di atas 6000 m3 dalam rentang waktu lima tahun sejak 2013-2017 belum mencapai 80% dari rencana pemenuhan.

Indonesia memberlakukan larangan ekspor kayu bulat pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan ini diambil untuk mengatasi pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat yang sangat marak saat itu.

Namun demikian, dalam periode pemberlakuan larangan ekspor tersebut masih terjadi kasus penyelundupan kayu bulat dalam skala besar. Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) pada tahun 2005 mengungkap perdagangan ilegal kayu merbau dari Papua ke China, di mana sekitar 300.000 m3 kayu bulat merbau diselundupkan ke China setiap bulannya. Selanjutnya pada tahun 2010, ada 23 kontainer yang berisi kayu bulat Merbau ditangkap oleh Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok – Jakarta yang rencananya akan dikirim ke China. Penegakan hukum terhadap kedua kasus ini tidak mampu mencapai otak utama atau raja kayu di balik kejahatan hutan tersebut.

Jika rencana pemberlakuan kembali ekspor kayu bulat ini benar ditetapkan, maka disinyalir kejahatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu akan kembali marak. Selain itu, juga akan berdampak pada tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan industri primer dan lanjutan.

Ekspor kayu bulat akan mendorong efisiensi produksi, jika rata-rata tiap industri kehutanan mempekerjakan minimal 200 orang pekerja per pabrik, dimungkinkan sekitar 150 ribuan pekerja akan mengalami PHK dalam waktu dekat, dan diperkirakan sekitar 600 industri terancam tutup karena tidak adanya bahan baku. Pasar domestik perlahan akan tutup yang berimbas fatal bagi industri kayu skala kecil yang dikelola oleh masyarakat, paling tidak 10 pekerja per unit usaha penggergajian kayu juga akan kehilangan pekerjaan karena kehilangan bahan baku.

Bukan hanya itu saja, ekspor kayu bulat akan mengakibatakan berkurangnya keanekaragaman hayati. Tingginya laju degradasi hutan dan deforestasi karena penebangan liar untuk mendapatkan kayu bulat akan menghilangkan sebagian besar plasma nutfah di kawasan hutan Indonesia.

Kaoem Telapak dan JPIK meminta Kementerian LHK membatalkan rencana pemberlakuan kembali ekspor kayu bulat. Kami juga menyerukan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk menolak rencana pemberlakuan ekspor kayu bulat. Kami meminta ketiga kementerian bekerja sama untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku kayu bulat bagi industri primer kehutanan dari sumber legal dan lestari serta mendorong penguatan industri kehutanan bukan hanya untuk pasar ekspor tapi juga pasar domestik.

Narahubung:

Johanes Jenito (Juru Kampanye Hutan Kaoem Telapak)

HP: +62 811 522 1985

Email: [email protected]

M Kosar (Dinamisator Nasional JPIK)

HP: +62 813 1872 6321

Email: [email protected]

Catatan untuk Editor:

  • Pada tahun 2013 Bambang Hendroyono mulanya menjabat sebagai Ditjen Bina Usaha Perhutanan (BUK) yang saat ini berubah menjadi Ditjen Pengelola Hutan Produksi Lestari (PHPL). Tahun 2015 Bambang Hendroyono menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2016 Bambang Hendroyono menjadi PLT Ketua Dewan Pengawas Perhutani. Bambang Hendroyono sebagai Ketua Himpunan Alumni IPB periode 2013-2017. Pernyataan wacana dibukanya ekspor kayu bulat oleh Bambang Hedroyono dilakukan pada Acara Workshop Kajian Ekspor Kayu Bulat 11 Desember 2013. Pernyataan wacana dibukanya ekspor kayu bulat oleh Bambang Hendroyono dilakukan pada pembukaan acara Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 22 November 2017 ; link http://industri.kontan.co.id/news/klhk-akan-buka-kran-ekspor-kayu– bulat diakses tanggal 24 November 2017.
  • Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (saat ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) Nomor 1132/KPTS-S/2001 dan Nomor 292/MPP/Kep/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat atau Bahan Baku Serpih. Sementara Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor.
  • Tabel 1. Rekapitulasi nasional data RPBBI dari tahun 2013 sampai 13 Desember 2017 bagi industri primer kehutanan dengan kapasitas diatas 6000m3/tahun.
No Tahun Rencana Realisasi Persentase Capaian Realisasi dari Rencana
1 2013 64,368,463.43 50,561,443.43 79%
2 2014 63,266,809.62 50,135,035.43 79%
3 2015 64,758,657.37 50,604,210.25 78%
4 2016 67,413,596.17 49,723,965.01 74%
5 2017* 73,428,889.00 49,740,185.79 68%

Sumber : RPBBI

Online http://rpbbi.dephut.go.id/ MonefUmum/MonitoringPemenuhanBB.aspx ; *data tahun 2017 yang tersedia hingga 13 Desember 2017 ; Diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

  • Laporan Telapak (saat ini Kaoem Telapak) dan EIA, berjudul “The Last Frontier” pada tahun 2005, mengungkapkan secara jelas sindikat kriminal internasional dibalik maraknya penjarahan kayu merbau dari Propinsi Papua. Sekitar 300.000 m3 kayu bulat merbau diselundupkan keluar dari Papua setiap bulannya untuk menyuplai industri kayu China yang sangat rakus bahan baku. Kebangkitan ekonomi China telah mimic negara itu menjadi penampung kayu ilegal terbesar di dunia.  http://www.kaoemtelapak.org/the-last-frontier/
  • Laporan Telapak (saat ini Kaoem Telapak) dan EIA, berjudul “ROGUE TRADERS: The Murky Business of Merbau Timber Smuggling in Indonesia” pada tahun 2010. Mengungkap penyelundupan kayu bulat merbau melalui 23 kontainer yang tertangkap di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. http://www.kaoemtelapak.org/rogue-traders-in-timber-smuggling-exposed/
  • Sistem Informasi Legalitas Kayu KLHK 2017 mencatat 6530 buah industri kehutanan primer dan lanjutan ; link http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vlk; diakses pada tanggal 24 November 2017. Rata-rata satu unit industri kecil penggergajian kayu mempekerjakan 10 orang pekerja. Rata-rata industri primer dan lanjutan, baik yang di atas 6000 m3 maupun di bawah 6000 m3, mempekerjakan 200 orang pekerja.
  • Penolakan oleh Kementerian Perindustrian dimuat pada tahun 2013 dan 2015, link http://industri.bisnis.com/read/20130423/99/10263/javascript ;http://industri.bisnis.com/read/20150206/257/399847/kementerian– perindustrian-tolak-rencana-ekspor-kayu-log ; diakses pada tanggal 24 November 2017. Penolakan oleh Kementerian Perdagangan dimuat pada tahun 2013, 2014, 2015, link https://economy.okezone.com/read/2013/11/29/320/904905/kemendag-belum-mau-buka-ekspor-kayu-log ; http://www.tribunnews.com/bisnis/ 2014/05/05/kemendag-tolak-ekspor-kayu-log-dibuka-lagi ;http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/ 11/04/20/ekonomi/makro/15/10/05/nvqx0a382-ekspor-kayu-gelondongan-tetap-dilarang ; diakses pada tanggal 24 November 2017.

JPIK adalah Jaringan Independen Kehutanan Indonesia yang disetujui dan dideklarasikan pada 23 September 2010. Saat ini JPIK terdiri dari 51 Organisasi Non-pemerintah anggota aktif dari Aceh hingga Papua. Dibentuknya JPIK merupakan komitmen dari masyarakat sipil Indonesia untuk berkontribusi aktif menuju tata kelola kehutanan yang lebih baik. Informasi mengenai JPIK dapat dijumpai pada website http://jpik.or.id/

Kaoem Telapak adalah organisasi yang dirikan pada tahun 2016 oleh mantan anggota dan pendiri Perkumpulan Telapak. Kaoem Telapak bertujuan untuk terus memimpin kerja sama dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Memiliki bentuk organisasi baru dianggap sebagai cara ideal untuk mencapai tujuan Kaoem Telapak. Informasi mengenai Kaoem Telapak dapat dijumpai pada website www.kaoemtelapak.org.

–##–

By | 2017-12-16T15:47:24+00:00 13 December 2017|Bisnis, Ekonomi, Produk, Siaran Pers|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *