Apa Itu Pajak Karbon?

Oleh: Dicky Edwin Hindarto *

Konon di zaman now, jaman dimana pajak menjadi pendapatan utama negara, saya sangat heran kenapa tidak pernah ada orang yang menyinggung masalah pajak karbon.  Padahal Menteri Keuangan kita itu sekarang ini tengah berjuang mati-matian cari sumber pajak baru.

Bahkan katanya akan segera dibuat pajak nikah, cerai, dan rujuk.  Untung saja tidak ada pajak buat jomblo, kalau tidak akan semakin sengsaralah hidup kaum mereka.

Satu hal yang mungkin harus dipikirkan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya adalah pajak karbon.  Iya bener, pajak karbon!

Karbon ini maksudnya adalah gas-gas rumah kaca (GRK), mulai CO2 (karbon diosida), CH4 (metana), N2O (nitrogen oksida), dan lain –lain.  Jadi pengemisi atau pihak yang mengeluarkan GRK ini yang kemudian akan dikenai pajak. Merekalah yang kemudian harus membayar kepada negara biaya emisi per satuan ton yang dikeluarkan atau diemisikan.

Siapa mereka?  Bagian yang paling besar yang harus membayar adalah industri, berikutnya adalah pembangkit listrik, transportasi, atau pihak dan sektor lain yang ditetapkan oleh pemerintah.  Mereka kemudian dikenai  perhitungan dan kena pajak per ton emisi yang dikeluarkan.

Secara teoritis, dengan turunnya emisi GRK maka lingkungan akan bertambah baik karena pemanasan global dan kemudian perubahan iklim dapat dikurangi.

Apa Manfaat Pajak Karbon?

Yang pertama adalah pajak karbon akan mengakibatkan orang atau pengusaha beramai ramai melakukan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, sampai pada inovasi-inovasi teknologi yang membuat emisi lebih rendah.  Artinya emisi GRK akan turun secara sectoral dan kemudian nasional.

Kedua adalah pajak karbon akan membuat penerimaan baru pada negara.  Tidak semua dari hasil pajak kemudian akan diterima oleh negara, tetapi sebagian akan dikembalikan kepada wajib pajak.

Manfaat ketiga adalah peningkatan ekonomi pada sektor yang justru dikenakan pajak.  Pajak karbon kemudian sebagian besar dananya digunakan sebagai subsidi, kegiatan peningkatan kapasitas, sampai upaya-upaya pengembangan teknologi bersih untuk sektor yang sama dengan objek pajaknya. Di banyak implementasi pajak karbon, pendapatan yang diterima oleh pemerintah di dalam pajak karbon ini dipisahkan dari pendapatan atas pajak yang lain.  Hasil dari pajak karbon ini kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, atau di dalam beberapa kasus adalah untuk modal awal pembangunan model perdagangan karbon.

Manfaat keempat pajak karbon berarti juga akan menghemat keuangan negara untuk pembinaan industri dan pengembangan teknologi karena otomatis mereka akan membiayai dirinya sendiri. Pajak karbon ini prinsipnya adalah siapa yang melakukan emisi harus membayar.

Dan manfaat terakhir adalah untuk pencegahan perubahan iklim. Pajak karbon dibuat untuk secara langsung mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengenakan pajak atas emisi yang dikeluarkan oleh satu instalasi, pabrik, industri, gedung, atau sumber emisi yang lain yang besarnya ditentukan oleh regulator yang biasanya pemerintah.  Batas minimal emisi yang dikenai pajak karbon ini juga sangat bervariatif, begitu juga sektor yang dituju. Jadi di banyak negara pajak karbon ini juga bertujuan utama untuk melakukan pencegahan perubahan iklim!

Walau terlihat cukup sederhana, implementasi pajak karbon ini sangat membutuhkan peraturan yang kuat dan basis data yang lengkap.  Di banyak kasus, implementasi pajak karbon mengalami hambatan utama di bidang regulasi ini, di mana tentangan biasanya berasal dari pelaku industri dan sumber emisi lain sebagai objek pajak.

Negara yang Melakukan Implementasi Pajak Karbon

Siapa saja negara yang sudah melakukan implementasi pajak karbon?  Ternyata cukup banyak, di bawah ini adalah beberapa di antaranya.

  • Inggris.  Memulai implementasinya pada tahun 2013 dengan mengenakan pajak sebesar 23 poundsterling pada setiap ton CO2 yang diemisikan oleh pembangkit listrik.
  • Irlandia.  Pajak karbon di Irlandia dimulai pada tahun 2010 untuk transportasi dan rumah tangga dengan nominal 20 poundsterling per ton CO2.
  • Australia.  Pajak karbon diimplementasikan mulai tahun 2012 dengan nilai pajak sebesar 23 dollar Australia untuk pembangkit listrik. yang bukan energi terbarukan, transportasi, dan industri besar.
  • Chile. Tahun 2014 undang-undang tentang pajak karbon telah diloloskan oleh parlemen sehingga sejak 2015 Chile mulai melakukan implementasi pajak karbon yang ditujukan pada industri besar.
  • Denmark.  Denmark adalah salah satu negara yang sangat konsisten dalam mengembangkan pajak karbon.  Sekitar 45% dari emisi nasional sekarang ini masuk ke pajak karbon yang dimulai sejak tahun 1992 sedang paket kebijakan energi hijau atau Green Energy Package dimulai sejak tahun 1994.  Sektor yang tercakup adalah rumah tangga, industri, dan bangunan komersial dengan nilai pajak sebesar 170 Krown Denmark per ton CO2.
  • Finlandia.  Finlandia adalah negara pertama yang melakukan implementasi pajak karbon sejak tahun 1990.  Pajak karbon ini sekarang diterapkan di sistem transportasi dan penggunaan bahan bakar fosil yang lain.  Pajak yang pertama nilainya hanya 1.12 euro per ton CO2 saat ini sudah mencapai 35 euro untuk bahan bakar guna pemanasan dan 60 euro untuk bahan bakar cair transportasi.
  • India.  Sebagai negara berkembang, India memandang pajak karbon adalah mekanisme yang efektif dalam pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus sumber biaya pembangunan rendah karbon.  India melakukan implementasi sejak 2010 dengan objek pajak adalah batubara.
  • Jepang.  Jepang melakukan implementasi pajak karbon sejak 2012 dengan objek pajak adalah penggunaan bahan bakar fosil.  Saat ini pajak karbon telah diimplementasikan dan mencakup sekitar 70% dari total emisi nasional.  Besaran nilai pajak berbeda untuk setiap jenis bahan bakar fosil, yaitu 2.040 yen untuk BBM, 1.080 untuk gas, dan 700 yen untuk batubara.
  • Mexico.  Melakukan implementasi pajak karbon sejak tahun 2014 dengan objek pajak adalah pembelian dan impor dari bahan bakar fosil.
  • Norwegia. Sudah memperkenalkan pajak karbon sejak 1991 dan objek pajaknya adalah pemakaian gas dan BBM.  Besaran nilai pajak berbeda untuk setiap jenis komoditi.

Dari berbagai pajak karbon yang telah diimplementasikan, ada yang kemudian diimplementasikan di tingkatan provinsi dan negara bagian, walau pun sebagian besar di tingkatan negara.

Dan sama seperti halnya pajak karbon di tingkat negara, untuk wilayah yang lebih rendah pun masih dibutuhkan tata peraturan dan kebijakan yang sangat kuat untuk implementasinya.

Bagaimana di Indonesia?

Indonesia pernah hampir saja “secara tidak sengaja” akan melakukan implementasi hal yang mirip pajak karbon untuk penjualan BBM.  Penurunan harga minyak dunia beberapa tahun lalu, sementara masyarakat sudah cukup biasa dengan harga BBM yang lebih mahal, membuat beberapa pihak mengusulkan harga BBM tersebut tidak diturunkan lagi, tetapi selisihnya kemudian disimpan dalam bentuk “dana ketahanan energi”.

Di dalam implementasinya sebenarnya hal ini mirip dengan pajak karbon, dimana penjualan BBM kemudian dikenakan biaya tertentu untuk kemudian diambil pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pengembangan sektor yang sama.  Masalahnya kemudian yang terjadi adalah hal ini belum pernah dijelaskan ke publik sehingga masyarakat pada waktu itu meragukan transparansi dari selisih harga BBM tersebut.

Pajak karbon memang selalu harus transparan, ada perhitungan jelas kemudian siapa dan objek apa saja yang  terkena, bagaimana perhitungannya, dan untuk apa saja kemudian implementasinya.

Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan pajak nikah atau pajak cerai atau pajak yang lainnya yang kemudian kita tidak tahu apakah penggunaannya kemudian untuk membangun jembatan, ,engadakan pernikahan massal buat kaum jomblo, atau malah buat menguber-uber koruptor dan perjalanan dinas pejabat.

Jadi sebenarnya pajak karbon ini bisa menjadi alternative bagi pemerintah untuk bisa meraih beberapa hal secara sekaligus.  Pajak bisa didapat, efisiensi energi meningkat, industri dan sektor pengguna jadi kuat, dan lingkungan bahkan dunia pun akan ikut selamat!

Entah lagi kalau lebih memilih untuk tetap majakin pernikahan, cerai, dan rujuk rakyat …

–##–

* Dicky Edwin Hindarto adalah Head of Indonesia Joint Crediting Mechanism (JCM) Secretariat. JCM merupakan program kerjasama bilateral Indonesia-Jepang untuk mendukung kemitraan pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

By | 2017-12-12T15:52:08+00:00 12 December 2017|Ekonomi, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *