Bagaimana Perusahaan Berkontribusi kepada SDGs?

Oleh: Jalal *

Sudah ada banyak dokumen yang dibuat oleh berbagai lembaga di tingkat global yang  dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini.  Jawaban-jawabannya terkadang teoretis atau setidaknya konseptual, namun kebanyakan bersifat sangat praktis.  Satu sama lain saling melengkapi, dan tulisan ini hendak menyajikan jawaban yang diperoleh dari berbagai pustaka yang sudah dituliskan itu.

Enam Kritik tentang Kontribusi

Namun, sebelum sampai kepada jawaban yang meringkaskan semua yang sudah dituliskan, perlu kiranya untuk memerhatikan berbagai kritik terhadap ide-ide jawaban itu.  Ada enam butir kritik terpenting, sebagaimana dinyatakan oleh Scheyvens, et al. (2016).  Pertama adalah dominasi agenda neoliberal, sehingga pembicaraan bagaimana perusahaan berkontribusi kepada SDGs tidak mengutak-atik logika jangka pendek, eksternalisasi biaya sosial dan lingkungan, juga tetap menomorsatukan keuntungan bagi pemilik modal.  Kedua, tidak diatasinya penyebab struktural dari kemiskinan dalam kontribusi itu.  Perusahaan di seluruh dunia memang membawa banyak kemakmuran di satu sisi, namun banyak juga menimbulkan kemiskinan lewat dampak negatifnya.  Hubungan antara rokok dengan kemiskinan, misalnya, sangat jelas, tetapi perusahaan rokok masih dibiarkan beroperasi.

Ketiga, masalah terkait kemitraan.  Kebanyakan kemitraan yang dilakukan dengan perusahaan tidak disandarkan pada rekam jejak yang solid dari perusahaan itu.  Perusahaan-perusahaan yang merusak secara sosial dan lingkungan tetap dirangkul, diberi peluang untuk tampil sebagai kontributor positif terhadap SDGs, sehingga kemitraan SDGs malah bisa berfungsi sebagai wahana untuk melakukan pengelabuan citra.  Model bisnis jangka pendek dan ‘fleksibel’ yang banyak dianut perusahaan-perusahaan baru sebetulnya membawa konsekuensi pada ketidakberlanjutan, namun  kerap diabaikan.  Sehingga, kritik keempat, dilancarkan kepada mereka.  Hanya perusahaan yang berniat beroperasi dalam jangka panjang—bukan yang sekadar meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka pendek, lalu menjualnya—saja yang bisa diharapkan membuat model bisnis yang benar-benar berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan SDGs.

Masih terkait dengan yang di atas, kritik kelima, perusahaan-perusahaan yang mau berkontribusi terhadap SDGs itu tak jauh beranjak dari business case, dengan keberlanjutan sebagai tempelan (add-on) belaka.  Kalau tak jelas betul bagaimana kontribusi pada SDGs itu bisa mendatangkan keuntungan—lagi-lagi, dalam jangka pendek—maka perusahaan enggan berkontribusi. PwC (2015) menemukan kenyataan bahwa dari lima besar prioritas SDGs menurut perusahaan, hanya satu—yaitu penanganan perubahan iklim—yang sesuai dengan lima besar prioritas masyarakat.  Kritik terakhir adalah kurangnya koherensi pendekatan di antara aktor bisnis sendiri.  Di dalam perusahaan, ada bagian yang memikirkan keberlanjutan, sementara bagian-bagian lain tidak memedulikannya.  Di dalam sektor bisnis tertentu, ada perusahaan yang serius berkontribusi pada keberlanjutan, sementara yang lainnya tidak peduli.

Menuju Kontribusi yang Paripurna

Apa yang kemudian terjadi ketika kritik-kritik itu tak diperhatikan?  Jelas, kontribusi yang superfisial, di mana perusahaan cenderung untuk berkontribusi sekadarnya, melalui donasi yang diambilnya dari sebagian kecil keuntungan yang diperoleh dari cara-cara bisnis yang tetap tak berkelanjutan.  Cara-cara bisnisnya membahayakan keberlanjutan—yang bertentangan dengan SDGs—namun donasinya menutupi kenyataan itu.  Celakanya, para pemangku kepentingan lain tidak banyak menyadari kontradiksi tersebut, bahkan menginginkan perusahaan sekadar berkontribusi lewat donasi, serta menganggap mereka setara dengan lembaga filantropi belaka.  Pertanyaannya kemudian, dengan memperhatikan kritik-kritik yang dilancarkan Scheyvens, et al. tersebut, bagaimana seharusnya perusahaan berkontribusi terhadap SDGs secara menyeluruh?

Nelson, Jenkins dan Gilbert (2015) menyatakan bahwa perusahaan berkontribusi kepada SDGs melalui tiga lapisan, yaitu bisnis inti, investasi sosial, dan advokasi kebijakan publik.  Pada lapisan pertama terdapat tiga sublapisan, yang mereka sebut sebagai workplace, marketplace, dan supply chain.  Tetapi intinya adalah bahwa untuk bisa berkontribusi secara menyeluruh kepada SDGs, perusahaan harus mengubah bisnis intinya terlebih dahulu.  Dengan menggabungkan kritik yang sudah dinyatakan di atas dengan pemikiran yang disebutkan terakhir ini, maka cara agar perusahaan berkontribusi terhadap SDGs, dimulai dari perubahan paling mendasar, adalah sebagai berikut:

Perubahan tata kelola. Perusahaan tidak bisa berkontribusi terhadap SDGs apabila tata kelola perusahaan tetap ditujukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal untuk pemilik modal, sebagaimana sistem tata kelola yang dianut sebagian besar negara, termasuk di Indonesia.  Agar kontribusi pada SDGs tidak bersifat artifisial, maka tata kelola perusahaan harus diubah menjadi bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan dan bertujuan kepada keberlanjutan.  Model stakeholder governance atau social stewardship, misalnya yang ditunjukkan dalam tata kelola yang dilakukan oleh berbagai bisnis sosial, seharusnya menjadi panduan.

Tanggung jawab penuh terhadap dampak negatif.  Regulasi sudah banyak mengatur ini, namun juga banyak dampak negatif yang masih belum terjangkau regulasi.  Industri rokok masih belum dituntut tanggung jawabnya atas dampak negatif konsumsi produknya.  Industri-industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar juga tidak dikenakan tanggung jawab apapun atas dampak perubahan iklim yang destruktif.  Demikian juga berbagai bentuk polusi lainnya, masih terus dibiarkan.  Sudah seharusnya seluruh dampak negatif itu—dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang material—menjadi tanggung jawab penuh perusahaan, dengan menyempurnakan regulasi yang ada, dan menegakkannya dengan serius.

Tanggung jawab sosial sepanjang rantai nilai. Sampai di mana sesungguhnya batas tanggung jawab sosial perusahaan?  Jawabannya sekarang sudah sangat benderang, yaitu sepanjang rantai nilainya.  Bukan sependek dan seterbatas cakupan kerja satu perusahaan saja. Extended social responsibility, dengan semboyan “you are only as sustainable as your value chain”, sudah menjadi keniscayaan.  Namun, agar adil, sudah seharusnya itu diterapkan secara tanggung renteng mulai dari pemasok, perusahaan, hingga konsumennya, dengan kejelasan batasan tanggung jawabnya.  Common but differentiated responsibilities.

Keuangan berkelanjutan.  Masih terkait dengan yang di atas—namun meletakkan tanggung jawab yang lebih jauh lagi—adalah menuntut tanggung jawab kepada penyedia modal perusahaan, yaitu investor dan bank.  Bagaimanapun, apabila mereka tidak diberikan beban tanggung jawab bersama atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan, mereka akan cenderung menjadi ceroboh, dan sekadar menghitung potensi keuntungan semata.  Kalau mereka diberikan juga tanggung jawab, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi, dan cenderung memilih yang benar-benar menyumbang kepada keberlanjutan.

Keniscayaan safeguards sosial dan lingkungan yang kokoh.  Agar butir-butir di atas bisa diwujudkan, maka kumpulan aturan yang menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi sosial dan lingkungan sangat perlu untuk dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah.  Wujudnya bisa berupa regulasi spesifik untuk masing-masing bidang sosial dan lingkungan yang membutuhkan safeguard tematik (mis. pemindahan penduduk), atau bisa juga regulasi untuk setiap jenis industri yang berisikan seluruh jenis safeguards yang relevan.  Keduanya sama-sama diperlukan karena isu-isu sosial dan lingkungan yang melingkupi masing-masing industri memang memiliki sedikit banyak perbedaan dengan yang lain.

Pembatasan dan promosi industri berdasarkan potensi keberlanjutan.  Daftar industri yang perlu dibatasi bahkan pada masa tertentu harus dihilangkan sesungguhnya sangat jelas, yaitu industri yang secara inheren bertentangan dengan tujuan SDGs.  Industri rokok bertentangan dengan SDG3, dan banyak Tujuan yang lain.  Industri tambang dan pembangkitan listrik dari batubara, juga minyak bumi, bertentangan dengan SDG7 dan SDG13, plus berbagai Tujuan lainnya.  Seluruh industri yang demikian harus dibuat phase out dalam kurun waktu yang jelas sehingga tidak menggagalkan pencapaian SDGs.  Di sisi lain, industri yang mendukung SDGs, misalnya energi terbarukan dan restorasi ekosistem, perlu dipromosikan dan didukung secara massif.

Pengembangan bisnis sosial.  Bisnis sosial memiliki berbagai karakter khusus, yaitu didirikan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang spesifik; sebagian besar pendapatannya diperoleh dengan menggunakan mekanisme pasar; memanfaatkan beragam inovasi sosial; proses produksi maupun produknya bersifat ramah ekonomi, sosial, dan lingkungan; sebagian besar, kalau bukan seluruh, keuntungan yang diperolehnya direinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, atau digunakan untuk membangun bisnis sosial yang lain; obsesi pada pengukuran blended value, yaitu manfaat sosial serta kinerja keuangan perusahaan; serta, menggunakan tata kelola yang bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingannya.  Yunus (2017) dengan tegas menyatakan bahwa bisnis sosial adalah bisnis yang paling kompatibel dengan pencapaian SDGs.

Tata ruang berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.  Ada banyak industri yang didirikan di lokasi yang sebetulnya tidak memiliki daya dukung dan daya tampung yang memadai.  Hal ini harus dihentikan.  Seluruh industri harus didudukkan di ruang yang memang bisa mendukung dan menampungnya.  Untuk itu, tata ruang harus ditegakkan, dan dibuat dengan data ilmiah yang tepat, yaitu yang disandarkan pada KLHS.  Di Indonesia, peluang untuk mendudukkan hal itu terbuka karena RPJMN berikutnya (2020) hendak disandarkan pada KLHS, yang sebetulnya menjadi mandat sejak UU No. 32/2009 diterbitkan.  Penegakannya harus kokoh, sehingga hanya industri yang mungkin berkelanjutan saja yang mungkin didirikan di setiap wilayah, sesuai dengan hasil KLHS-nya, dan dilengkapi dengan proses AMDAL yang tak mengenal kompromi.

Investasi sosial.  Investasi sosial mencakup makna yang lebih luas daripada sekadar donasi.  Investasi sosial adalah paradigma tentang pengembangan masyarakat—peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat—yang menempatkan pertimbangan kepentingan masyarakat, perusahaan dan pemerintah secara seimbang, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang.  Seperti yang ditemukan oleh PwC (2015), prioritas kontribusi SDGs perusahaan ternyata tidak kompatibel dengan prioritas masyarakat—dan hampir bisa dipastikan tidak juga kompatibel dengan prioritas pemerintah.  Paradigma investasi sosial perlu dipergunakan untuk menimbang prioritas-prioritas tersebut, sehingga kontribusi perusahaan terhadap SDGs bukan sekadar ditimbang dengan apa yang menguntungkan perusahaan saja.  Investasi sosial, bagaimanapun, pertama-tama jelas harus menguntungkan penerima manfaatnya, yaitu masyarakat, baru kemudian menguntungkan investornya, yaitu perusahaan.

Advokasi kebijakan publik. Perusahaan memiliki banyak sekali data yang bermanfaat untuk dipergunakan dalam perencanaan pembangunan, termasuk untuk pencapaian SDGs.  Namun, hanya perusahaan yang memiliki komitmen dan rekam jejak keberlanjutan yang kokoh saja yang pantas diajak bekerjasama dalam memberikan masukan terhadap kebijakan publik.  Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan PROPER Hijau dan Emas adalah di antara yang mungkin dipertimbangkan.  Perusahaan yang berada di industri kontroversial, juga perusahaan-perusahaan yang di masa lampau memiliki sejarah perusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat tidaklah layak untuk memberikan masukan kebijakan publik.

Demikianlah sepuluh cara yang bisa ditempuh oleh berbagai pemangku kepentingan SDGs untuk memastikan bahwa kontribusi perusahaan memang benar-benar komprehensif, bukan hanya artifisial seperti sekadar berdonasi untuk projek-projek yang dilabel SDGs.  Ada cukup banyak peran yang harus dijalankan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikannya.  Demikian juga, perusahaan perlu mengubah dirinya mulai dari penentu bisnis intinya, yaitu tata kelola, hingga lingkaran pengaruh (sphere of influence) terluarnya.  Perubahan itu bersifat inside out, dan memerlukan manajemen perubahan yang radikal dan urgen.  Hanya dengan demikian saja—yaitu apa yang disebut oleh Senge (2008) sebagai necessary revolution—maka kontribusi perusahaan kepada SDGs bisa menjadi paripurna.

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA.

By | 2017-10-16T06:10:48+00:00 16 October 2017|Berita, Bisnis, Ekonomi, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *