Korupsi Penyebab Deforestasi di Indonesia

Korupsi adalah salah satu penyebab peningkatan deforestasi di Indonesia antara tahun 2001 dan 2015. Hal ini dengan gamblang terungkap dalam laporan penelitian terbaru berjudul “Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

Penelitian yang mengungkap tipologi dan kerawanan korupsi kehutanan di Indonesia ini menyatakan, selama dua puluh tahun terakhir, kualitas dan kuantitas hutan Indonesia menurun secara dramatis. Deforestasi dan degradasi hutan (kerusakan hutan) di Indonesia mencapai 15,8 juta hektar antara tahun 2000 dan 2012 (Hansen et al., 2013).

Hutan merupakan sumberdaya alam yang sangat kaya sehingga sarat dengan kepentingan dan sangat rentan terhadap korupsi. Disinyalir, korupsi secara langsung maupun tidak langsung terjadi di hampir semua tahapan kegiatan di sector kehutanan Indonesia, dan berkorelasi secara positif dengan kejahatan kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia (Maryudi, 2011; Hartoyo, 2011).

Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia di Indonesia sebanding dengan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia (Suryadarma, 2012). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2007, Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia (Transparency International Indonesia/ TII, 2007). Smith et al. (2003) menyatakan bahwa korupsi memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong ekploitasi berlebihan terhadap hutan.

Praktek korupsi di sektor kehutanan saat ini diduga terjadi dalam beberapa tahap dalam rantai pasokan industri kayu, mulai tahap perizinan, penebangan, pengangkutan, pelelangan dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi (TII, 2014a; Maryudi, 2015a).

Kajian mengenai hubungan antara kerusakan hutan dan tingkat korupsi masih sangat terbatas (Angelsen, 2010; Tacconi et al., 2010). Penelitian ini bertujuan untuk ini mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkompilasi dan mempelajari kasus-kasus korupsi sektor kehutanan yang telah terjadi, maupun indikasi-indikasi korupsi yang belum dapat terungkap.

TIPOLOGI KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN

Penelitian yang disusun oleh Eko N. Setiawan, Ahmad Maryudi, Ris H. Purwanto ini menemukan, antara tahun 2001 dan 2015, terdapat 39 kasus korupsi sektor kehutanan dengan pelaku yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, yang telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan.

Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1). Korupsi transaksional (transactive corruption); 2). Pemerasan (extortive corruption); 3). Invetasi untuk korupsi (investive corruption), 4). Nepotisme (nepotistic corruption); 5). Korupsi untuk bertahan (defensive corruption); 6). Korupsi untuk dukungan (supportive corruption).

Korupsi Transaksional (Transactive Corruption)

Korupsi transaktif, jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah (Alatas, 1990). Korupsi transaksional dapat terlihat dalam korupsi pemberian perijinan kehutanan, dimana penerima ijin memberikan suap kepada pemberi ijin. Baik penerima ijin maupun pemberi ijin sama-sama memperoleh keuntungan.

Bagi penerima ijin dengan memberi suap akan mempercepat proses perijinan sehingga menguntungkan secara ekonomi, bagi pemberi ijin akan memperoleh keuntungan ekonomi dari suap yang diberikan oleh pemberi ijin. Korupsi kehutanan melalui perijinan merupakan perkara korupsi yang sulit dibuktikan karena seringkali bersifat transaksional dan tertutup.

Melalui perijinan kegiatan usaha seolah-olah dilakukan secara legal padahal proses perijinannya merupakan hasil tawar- menawar atau jual beli (Caesar et al., 2016). Contoh dari tipologi ini adalah kasus suap yang melibatkan Gubernur Riau yang menerima suap sebesar Rp. 3 milyar dari pengusaha Gulat Manurung dalam perubahan tata ruang Propinsi Riau.

Korupsi pemerasan (Exortive Corruption)

Adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya (Alatas, 1990). Pemerasan dapat juga dilakukan oleh oknum lembaga non-pemerintah dengan menggunakan data dan aturan hukum kepada pejabat maupun korporasi yang berkaitan atau diduga melakukan pelanggaran maupun sedang mengurus perijinan yang terkait dengan kehutanan.

Kasus pemerasan dalam sektor kehutanan terjadi pada bulan Januari 2017 yang melibatkan 3 oknum pegawai Dinas Kehutanan Riau terhadap pengusaha kayu di Pekanbaru. Pemerasan dilakukan dengan melakukan pengancaman terhadap pengusaha kayu yang diduga memiliki kayu illegal. Kasus pemerasan juga dilakukan oleh anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang memeras PT Datascript dalam pengadaan GPS untuk Departeman Kehutanan.

Korupsi investif (Investive Corruption)

Adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan dimasa depan (Alatas, 1990). Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Pengusaha seringkali memberikan barang dan jasa terhadap tokoh-tokoh politik daerah yang berpotensi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, ketika tokoh politik tersebut memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah, pengusaha tersebut akan dapat memperoleh kemudahan dalam hal ini adalah untuk memperoleh perijinan kehutanan.

Bentuk dari investive corruption ini adalah pemberian barang atau jasa yang biasa disebut dengan gratifikasi, Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diberikan.

Salah satu contoh adanya korupsi investif adalah Pengakuan Bupati Buol yang menerima uang sebesar Rp. 3 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Haryati Murdaya untuk pemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah, apabila Bupati Buol dapat memenangkan Pilkada untuk masa berikutnya maka kepentingan usaha perusahaan saawit milik Haryati Murdaya akan dapat lancar dan bahkan memperluas usaha perkebunannya.

Korupsi perkerabatan (Nepotistic Corruption)

Adalah korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya. Tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka, dalam bentuk uang, perijinan, fasilitas atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Bentuk korupsi perkerabatan pada sektor kehutanan di Indonesia dapat kita lihat pada masa Orde Baru dimana Presiden Soeharto memberikan perizinan HPH kepada saudara-saudara dan kroni-kroninya, antara lain Probosutedjo (saudara tiri Presiden Soeharto) dan Bob Hasan (kroni Presiden Soeharto), yang dikemudian hari kedua pengusaha tersebut tidak mengelola ijin HPH yang dimiliki dan terlibat dalam korupsi kehutanan.

Korupsi untuk bertahan (Defensive Corruption)

Perilaku dari korban korupsi (biasanya korban pemerasan) dengan melakukan korupsi untuk mempertahankan diri. Pemberian barang atau jasa kepada pelaku pemerasan seolah-olah menjadi alasan pembenaran bagi korban pemerasan untuk melakukan korupsi maupun perusakan pada kawasan hutan. Indikasi dari tipologi ini dapat dilihat dari adanya HPH yang bekerja di luar RKT untuk menambah pendapatan yang kemudian digunakan untuk memberi suap kepada oknum aparat kehutanan yang terkait dengan pengawasan. Korupsi bertahan juga dapat terjadi pada pembukaan perkebunan sawit, dalam pengurusan Ijin Usaha Perkebunan sampai dengan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) pengusaha sering melakukan illegal loging pada kawasan yang diajukan ijin tersebut tanpa memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Korupsi untuk mendapat dukungan (Supportive Corruption)

Adalah tindakan-tindakan untuk melindungi korupsi yang dilakukan atau untuk memperkuat korupsi yang sudah ada (Alatas, 1990). Korporasi-korporasi besar seringkali mengangkat mantan pejabat tinggi kepolisian, militer maupun pejabat kehutanan sebagai komisaris korporasi, diduga pengangkatan tersebut merupakan salah satu cara untuk melindungi kegiatan korupsi yang dilakukan, hal tersebut menyebabkan penegak hukum terutama di daerah menjadi segan dan enggan untuk melakukan penindakan.

Para pengusaha melalui jaringan dan modalnya seringkali dapat mengintervensi pada penempatan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Pelaku bisnis yang korup terus mempercanggih teknik guna menutupi jejak mereka, memakai semua cara untuk bertahan: mulai dari memanfaatkan sistem hukum, mengarahkan pihak-pihak yang korup untuk melindungi hasil-hasil haram mereka, sampai menggunakan intervensi kekuatan politik tingkat tertinggi untuk melindungi kegiatan dan hasil korupsi mereka (Basyaib et al., 2002).

Salah satu kasus yang diduga sesuai dengan tipologi supportive corruption adalah pengakuan terangka korupsi Amran Batalipu yang menyatakan menerima uang sebesar Rp. 3 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Haryati Murdaya untuk pemenangan Amran Batulipu dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah (Tempo.co 2012).

KERAWANAN KORUPSI SEKTOR KEHUTANAN

Kekayaan hutan di Indonesia telah menciptakan berbagai faktor dan kepentingan tertentu dan menjadikan sektor kehutanan sangat rentan terhadap korupsi, untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor kehutanan perlu dilakukan identifikasi kerawanan korupsi sektor kehutanan.

Dalam tulisan ini terdapat 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1). Kerawanan korupsi rawan pada proses perijinan, 2) kerawanan korupsi pada pengawasan 3) kerawanan korupsi pada proses tata ruang kehutanan dan 4) kerawanan korupsi pada pengadaan barang dan jasa kehutanan.

Kerawanan korupsi perijinan

Pada hakikatnya izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya guna mencapai tujuan tertentu (Spelt and Berge, 1993). Izin diartikan sebagai keputusan pemerintah untuk memperbolehkan perbuatan tertentu yang pada prinsipnya dilarang. Izin berfungsi sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk mengendalikan perbuatan warganya. Pengendalian ini dilakukan melalui melarang kegiatan yang berpotensi menghasilkan keadaan – keadaan buruk dengan memberikan pengecualian, yaitu melalui izin yang disertai ketentuan yang sangat terbatas dan mekanisme pengawasan.

Pemberian hak dan izin mempunyai nilai ekonomis karena di satu sisi hak dan izin tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada penerima hak dan izin, di sisi lain hak dan izin tersebut bersifat eksklusif dan terbatas. Pemberian hak bersifat eksklusif karena jika suatu hak atau izin diberikan kepada suatu pihak maka pihak yang lain akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak atau izin yang sama.

Selain itu pemberian hak dan izin bersifat terbatas karena terbatasnya luas kawasan hutan yang dapat dieksploitasi. Akibatnya, pemberian hak dan izin oleh penyelenggara negara dan pejabat negara juga menjadi bernilai ekonomis. Semakin besar potensi keuntungan ekonomis yang ada maka nilai ekonomis dari pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan bidang kehutanan tersebut juga menjadi semakin besar. Selanjutnya, lemahnya tata kelola dan adanya etiket buruk dari penyelenggara negara dan pejabat negara dapat mendorong terjadinya transaksi ekonomi dalam bentuk korupsi pada pemberian hak dan izin yang berkaitan dengan bidang kehutanan (Hartoyo, 2011).

Kerawanan korupsi terjadi mulai dari proses pembentukan peraturan tentang sistem perizinan hingga implementasinya. Tingginya risiko korupsi terjadi di hampir semua jenis perizinan sektor kehutanan, khususnya Izin Usaha Hutan Alam (HA), Izin Usaha Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Izin Usaha Hutan Desa (Hutan Desa), dan perizinan sektor kehutanan lainnya (TII, 2014b).

Hasil pengumpulan data penggunaan kawasan hutan non prosedural dilaksanakan pada 7 Propinsi, 4 Propinsi di pulau Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Riau dan Jambi. Hasil ekpose tersebut menemukan 727 unit perkebunan sawit seluas 7,9 juta hektar yang mempunyai ijin usaha perkebunan di dalam kawasan hutan, dengan prediksi kerugian negara sebesar ± Rp.55 trilyun, mengindikasikan adanya korupsi dalam proses penerbitan perijinan oleh Bupati/Walikota.

Dari hasil investigasi Sawit Watch, diduga diluar biaya resmi, perusahaan memberikan suap kepada oknum Bupati/Walikota rata-sata sebesar antara Rp. 2,5 sampai Rp. 4 juta per hektar untuk lahan perkebunan sawit yang diajukan perijinannya.

Kerawanan korupsi tata ruang kehutanan

Tata ruang kehutanan merupakan salah satu titik kerawanan korupsi sektor kehutanan, penentuan tata ruang kehutanan berimplikasi pada perubahan fungsi kawasan hutan yang memungkinkan adanya keuntungan dari perubahan tersebut. Penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten ada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Bupati/Walikota mengajukan usulan tata ruang kepada DPRD. Kesepakatan antara Bupati/Walikota dan DPRD akan dituangkan dalam draft Raperda. Draft tersebut tidak serta merta disahkan oleh Bupati/Walikota tetapi akan disampaikan ke Gubernur untuk mendapatkan surat rekomendasi.

Selanjutnya, Gubernur mengajukannya ke Menteri terkait penataan ruang untuk mendapatkan persetujuan substansi (pasal 245 dan pasal 400). Salah satu pasal penting dalam urusan tata ruang adalah peruntukan kawasan hutan pada rencana tata ruang wilayah kabupaten harus mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah provinsi. Bupati maupun Walikota mempunyai wewenang mengusulkan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Menteri setelah mempertimbangkan rencana kawasan hutan pada tingkat Provinsi. APL merupakan area yang diklasifikasikan sebagai kawasan non-hutan (Steni, 2016).

Kepala Daerah memiliki peran sentral dalam tata ruang wilayah maupun mengusulkan perubahan tata ruang kehutanan, kewenangan dan peran dalam tata ruang tersebut menimbulkan kerawanan kewenangan tersebut disalah gunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan berkolusi dengan korporasi yang berbasis lahan seperti perkebunan, pertambangan maupun HTI.

Belum adanya padu serasi antara tata ruang wilayah dengan tata ruang kehutanan menimbulkan ketidakpastian hukum pada akhirnya memberikan ruang korupsi baru, karena memberikan peluang bagi pelaku untuk bertindak di luar koridor norma dengan alasan adanya aturan normatif lain yang dapat dijadikan acuan. Propinsi yang belum Ketidakpastian hukum tidak hanya memberikan peluang bagi pelaku untuk berkelit dari hukum, tetapi di satu sisi juga memberikan peluang untuk berbagai perilaku koruptif lainnya. Misalnya, pemerasan dan penjualan pengaruh. Pertentangan regulasi bisa terjadi baik secara vertikal maupun horizontal (ICW 2014).

Salah satu Propinsi yang belum mencapai padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah provinsi adalha Kalimantan Tengah, dimana terdapat 282 perkebunan sawit yang izinnya berada di dalam kawasan hutan diduga dalam proses perizinan tersebut sarat dengan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Kasus koruspsi tata ruang dilakukan oleh Gubernur Riau yang menerima suap sebesar Rp. 2 miliar dari pengusaha perkebunan sawit Gulat Manurung yang terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau (Caesar et al., 2016).

Dari hasil observasi partisipatoris, indikasi korupsi tata ruang juga dapat ditemukan di Propinsi Kalimantan Tengah dimana pada Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang tidak diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional tiba-tiba areal di desa Tanjung Harapan berdasarkan SK 529/Menhut-II/2012 menjadi Areal Peruntukan Lain (APL) yang kemudian terbit perijinan untuk perkebunan sawit PT BGA Group.

Kerawanan korupsi dalam pengawasan dan penegakan hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya di dalam pelestarian kawasan hutan, namun kewenangan dalam pengawasan maupun penegakan hukum memberikan peluang bagi oknum petugas untuk melakukan korupsi.

Indikasi adanya korupsi dalam pengawasan dan penegakan hukum dapat kita lihat dari banyaknya kegiatan yang diduga merupakan tindak pidana kehutanan seperti penggunaan kawasan hutan tidak prosedural di 7 provinsi di Indonesia yang melibatkan lebih dari 700 perusahaan perkebunan sawit dan lebih dari 1000 unit perusahaan pertambangan yang mempunyai izin usaha di dalam kawasan hutan serta sebagian sudah mulaui beroperasi, namun tidak ada 1 % yang diproses hukum. Indikasi korupsi dalam penegakan hukum muncul akibat adanya puluhan kasus yang tidak tuntas dalam penyelesaian proses hukumnya.

Dalam penyelidikan kejahatan kehutanan diduga sering digunakan untuk negosiasi dengan calon tersangka Untuk harga yang tepat, investigasi dapat dihentikan sewenang-wenang atau kasus ditutup dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), terlepas dari berat bukti.

Secara yuridis formil penghentian penyidikan atas 13 perusahaan IUPHHKT-HT di Propinsi Riau yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum, adalah sangat lemah karena tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat uraian setiap alasan yang menjadi dasar tersebut (Umar et al. 2011) Penyidik juga dapat memanipulasi bukti fisik dan saksi dalam membuat laporan investigasi (Berkas Acara Pemeriksaan, atau BAP) untuk mengurangi kemungkinan dakwaan atau untuk melemahkan kemungkinan untuk keyakinan.

SP3 terhadap ratusan tersangka dengan 13 unit perusahaan yang diduga melakukan kegiatan illegal logging pada tahun 2008 di Riau dan terulang lagi dengan SP3 terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan pada tahun 2015 di Riau. Menurut sumber internal Polri hal tersebut karena penyidik Polda Riau terburu-buru melakukan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penidikan (SPDP) padahal kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Namun hal tersebut oleh sebagian besar kalangan mengindikasikan dugaan adanya korupsi dalam penegakan hukum kehutanan, karena penatapan tersangka dan dimulainya penyidikan sudah memenuhi 2 alat bukti yang kuat dan biasanya sudah dikaji melalui gelar perkara yang cermat, namun setelah terjadi pergantian Kapolda kasus-kasus tersebut justru mendapat SP3.

Kasus Al Amin Nasution memberikan gambaran dalam korupsi pengawasan, Sebagai anggota DPR-RI, Al Amin Nasutin mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam pengadaan peralatan pengelolaan hutan, namun justru AL Amin Nasution melakukan pemerasan dengan meminta uang kepada Dephut Direktur PT Dataskrip Sugeng Irianto dan Dirut PT Almega Geosystem (panitia pengadaan global positioning system).

Korupsi dalam pengelolaan uang negara

Pengelolaan uang negara merupakan salah satu titik rawan dilakukannya korupsi, lebih dari 50 % kasus korupsi terjadi dalam pengelolaan uang negara terutama dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dalam sektor kehutanan. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara, sekaligus dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat. Riset dari Buehler (2012) mengenai reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dan merujuk data Indonesia Procurement Watch (IPW) menunjukkan 70% praktik korupsi berakar dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 560 kasus korupsi sepanjang 2013 dengan angka kerugian negara sebesar Rp7,3 triliun rupiah, 40,7% (228 kasus) merupakan kasus yang berkaitan dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sektor kehutanan terdapat pada kasus pengadaan SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu) Kehutanan, dimana PT Masaro terlibat dalam mark up harga barang Kemudian penentuan mekanisme pengadaan yang berupa penunjukan langsung dilakukan dengan melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah.

Pada pokoknya, dalam kegiatan pengadaan SKRT di 10 Provinsi ini, negara dirugikan sebesar Rp. 89 miliar, kasus ini melibatkan pengusaha, anggota DPR dan pejabat Kementerian Kehutanan. Dari hasil observasi partisipatoris, peralatan SKRT yang diadakan berupa perangkat radio pancar ulang, Handy Talkie (HT) yang dipasang hampir pada semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan.

Dalam penelitian ini, Eko Novi dan tim menyimpulkan, pengetahuan mengenai tipologi dan kerawanan korupsi akan bermanfaat di dalam upaya penanggulangan korupsi sektor kehutanan, yang pada akhirnya mungkin dapat berkontribusi mengurangi tingkat kerusakan hutan di Indonesia.

Redaksi Hijauku.com

 

By | 2017-11-06T11:40:57+00:00 14 October 2017|Berita, Lingkungan|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *