Menakar Target Bauran Energi Bersih 2025

Oleh: Alfin Fadhilah *

Isu energi adalah salah satu isu yang menurut Chatib Basri — seorang ekonom senior — akan sangat mempengaruhi roda ekonomi dunia nantinya, bersanding dengan isu ketahanan pangan , juga air. Saat ini, hampir seluruh negara telah memfokuskan diri untuk berpacu dalam meningkatkan pasokan energi, terutama energi bersih. Kalau kita berkaca dengan melihat trend percepatan energi bersih dari negara-negara G20 yang mana indonesia masuk ke dalamnya, peningkatan suplai energi bersih rata-rata menurut data dari International Energy Agency (IEA) adalah 29,7 persen. Bandingkan dengan indonesia yaitu 11 persen, terhitung sejak 2011 hingga 2016.

Memang kenyataan saat ini harus diakui bahwa kita sedang berjalan lamban dalam mempercepat akses energi bersih. Trend-nya memang naik, tapi berjalan perlahan. Hal itu menjadi ironi tersendiri karena Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, bahkan sering disebut sebagai timur-tengahnya sumber energi bersih.

Pasokan untuk sumber energi bersih sendiri memang telah melimpah ruah di negeri ini. Lihat saja potensi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu 75.000 MegaWatt (MW) tetapi yang mampu dimanfaatkan hanya baru sepuluh persen saja. Panas Bumi 28.000 MW tetapi pemanfaatannya hingga kini sekitar 5,7 persen, potensi panas bumi di Indonesia empat puluh persen dari potensi panas bumi di seluruh dunia. Dari dua contoh sumber energi bersih tersebut, dapat dilihat bahwa kita memiliki potensi yang besar di sektor ini tetapi minim pemanfaatannya.

Hingga saat ini, menurut data dari Institute for Essential Services Reform (IESR), total pemanfaatan energi bersih di Indonesia sebesar tujuh persen. padahal menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) target yang ingin dicapai pada tahun 2017 ini adalah sebelas persen. Melencengnya target tersebut juga telah terasa sejak setahun sebelumnya yang mana pada 2016 capaian pamanfaatan energi bersih sebesar lima persen.

Selain target yang telah melenceng tersebut, pada mega proyek 35.000 MW yang menargetkan selesai pada 2019 juga kemungkinan besar akan melenceng pula. Proyek tersebut juga menargetkan bahwa 25 persen sumber energi tersebut berasal dari energi bersih.

Pemerintah sendiri melalui Dewan Energi Nasional Rinaldy Dalim mengakui mengakui adanya keterlambatan penyelesaian proyek tersebut. Hal itu dikarenakan masalah pembebasan lahan yang sering mengalami masalah. Dia juga mengungkapkan bahwa kemungkinan mega proyek tersebut hanya terealisasi hanya sekitar 19.700 MW. Presiden Joko Widodo juga mengetahui permasalahan tersebut pada awal tahun 2017 dan mengungkapkan bahwa proyek 35.000 MW bukan hanya soal target tetapi juga kebutuhan.

Melihat target bauran energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025 rasanya akan sulit dicapai oleh pemerintah mengingat proyek-proyek utama yang diluncurkan juga terkendala untuk mencapai targetnya sendiri. Fabby Tumiwa yang merupakan seorang Direktur Eksekutif IESR juga turut berkomentar bahwa target-target pemerintah mungkin saja dapat tercapai tetapi harus menggeser tahun dari setiap target proyek tersebut.
Misal target mega proyek 23.000 MW yang menurutnya dapat tercapai pada tahun 2022.

Pemerintah sejatinya memang telah bekerja keras dalam memenuhi capaian target energi bersih. Tetapi masih saja mengalami kendala dalam pemenuhan target bauran energi. Masalah utama dari molornya target ini adalah konflik lahan dan juga harga jual listrik dari energi bersih yang tidak kompetitif.

Saat ini sangat disayangkan bahwa salah satu kebijakan yang dapat mengurangi konflik lahan di Indonesia yaitu Kebijakan Satu Peta (KSP) juga mengalami kemunduran. Menurut Jokowi KSP dapat mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia. Saat ini peta yang telah rampung sebanyak 26 peta dari target 85 Peta.

Untuk masalah harga jual listrik dari energi bersih, pemerintah sendiri telah merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2007 yang dinilai oleh pihak industri dan investor menerbitkan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang mana penentuan tarif nantinya dapat lebih mudah dengan cara negosiasi business-to-business.

Diharapkan dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah saat ini, permasalahan ketahanan energi di Indonesia harus dapat ditegakkan karena ketahanan energi merupakan salah satu modal dasar dalam membangun peradaban dan penggerak ekonomi suatu negara.

* Alfin Fadhilah adalah seorang Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia 2014. Akun sosial media: Twitter: @alfin_alharas, Facebook: alfinfadhilah.

By | 2017-09-26T06:16:22+00:00 26 September 2017|Komunitas, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *