Pohon dan Poco-Poco Penghijauan

Oleh: Jalal *

Berapa persen ruang terbuka hijau yang diamanatkan di dalam UU 26/2007 tentang Tata Ruang? Tiga puluh persen! Berapa persen ruang terbuka hijau Jakarta di tahun 2017 ini? Sepuluh persen pun tak sampai, hanya 9,98%. Jadi, tak sampai sepertiga yang ditetapkan oleh regulasi. Sejak tahun 2000, angka itu meningkat tak sampai satu persen! Sudah empat periode kepemimpinan gubernur, dan cuma sebegitulah kinerja yang digapai.

Banyak orang yang menyatakan bahwa angka tersebut seharusnya disyukuri, lantaran hutan kita malah susut terus. Kenaikan seperti itu seharusnya tidak mengundang kritik, walau itu jauh dari apa yang ditetapkan UU. Bukankah sulit untuk membeli tanah di Jakarta dan membuatnya menjadi ruang terbuka hijau? Betul. Tapi apakah itu kemudian bisa menjadi dalih untuk bekerja seadanya? Kalau 17 tahun hanya membuat kemajuan tak lebih dari satu persen, apakah kita perlu menunggu 340 tahun lagi agar Jakarta bisa memenuhi regulasi itu? Tentu tidak. Percepatan perlu dilakukan.

Salah satu yang paling mengganggu pikiran saya adalah inkonsistensi yang terus terjadi. Di satu sisi kepemimpinan Gubernur Ahok tampak berhasil membuat berbagai RPTRA yang (relatif) hijau. Pihak swasta bisa menyediakan lahan dan membuatnya menjadi taman. Tapi, di sisi lain, pembangunan berbagai infrastruktur yang sangat cepat dilaksanakan telah menghilangkan banyak sekali pohon dari Jakarta.

Seperti tari poco-poco, kemajuan dua-tiga langkah segera diikuti oleh kemunduran dalam jumlah langkah yang sama. Pantaslah kalau dalam 17 tahun, tarian poco-poco penghijauan itu hanya membuat pergeseran kurang dari satu persen. Jakarta cuma tampak seperti menambah pohon dan ruang terbuka hijau di beberapa tempat, dan di saat yang sama membabat pohon di tempat yang lain.

Kini, di akhir masa kepemimpinan pasangan Ahok-Djarot kita disentakkan lagi oleh rencana memindahkan pohon-pohon dari koridor Sudirman-Thamrin. Tak jelas betul berapa pohon yang mau dipindahkan, namun jumlah pohon yang ada di koridor itu adalah 9.350 pohon. Pemindahan itu adalah dampak dari pelebaran pedestrian yang lebarnya dinyatakan akan menjadi 8-15 meter.

Saya tahu persis, sejak dahulu tidak cukup banyak orang yang mau berjalan kaki di koridor itu—juga koridor lainnya di Jakarta. Alasannya, berjalan di trotoar itu tidak aman, tidak pula nyaman. Koalisi Pejalan Kaki terus mencatat berapa kecelakaan yang terjadi di trotoar lantaran kendaraan, utamanya motor, rajin naik ke trotoar, mempersetankan hak pejalan kaki. Selain itu, jelas, trotoar di Jakarta tidaklah konsisten kondisinya. Ada yang lebar, ada yang sempit. Di sana-sini lubang ditemukan. Belum lagi soal kebersihan.

Tapi, hal yang paling sering dinyatakan sebagai alasan atau dalih orang tidak berjalan kaki di trotoar Jakarta adalah panas dan kotornya udara. Pohon sangat kurang jumlahnya, sehingga fungsi peneduh, penyedia oksigen dan pengurang polusi udara tak bisa diberikan secara optimal. Oleh karena itu, sungguh aneh kalau kemudian pelebaran trotoar di sepanjang koridor Sudirman-Thamrin itu kemudian hendak membuat pohon-pohon menghilang dari situ.

Kalau trotoar itu dibangun benar-benar untuk pejalan kaki, maka bukankah kenyamanan dan keamanan pejalan kaki itu merupakan hal yang perlu dijadikan pertimbangan utama? Bisakah kita bayangkan sebuah trotoar yang lebar di koridor itu, tapi pohon-pohon tak tampak di situ. Adakah orang yang akan berjalan di trotoar tanpa peneduh?

Mungkin rencana untuk memindahkan pohon-pohon itu ke tempat lain—bukan sekadar menebangnya—adalah sebuah rencana yang tampak baik atau bahkan mulia. Tapi, benarkah demikian? Pertama-tama, tentu saja apapun teknik menghilangkan pohon dari koridor itu akan membuat koridor itu menjadi gersang. Hal ini setidaknya akan berlaku sementara waktu. Kedua, mungkin akan ada pohon pengganti yang akan ditanam. Namun demikian, jelas pohon-pohon yang berukuran besar—sebagian besar telah berusia 10-25 tahun—tidak akan bisa digantikan oleh pohon-pohon yang lebih muda dan berukuran lebih kecil.

Ketiga, kalau memang pelaksana pemindahan itu bisa membuat pohon yang dipindahkan terus hidup, mengapa tidak memindahkan sementara ke tempat pemeliharaan, lalu mengembalikan lagi ke tempatnya semula, jika pelebaran trotoar harus memindahkan pohon terlebih dahulu. Keempat, apakah memang tidak ada teknik untuk melebarkan trotoar tanpa memindahkan pohon? Ada banyak sekali contoh di mana pohon terus dilindungi ketika orang membangun infrastuktur seperti jalan, jembatan, bahkan gedung sekalipun. Pembangunannya mengikuti eksistensi pohon, menjadikan pohon sebagai patokan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Tentu, kalau cuma membangun trotoar saja, seharusnya sangat mudah membayangkan cara agar pohon-pohon bisa dipertahankan.

Kelima, tidakkah seharusnya ditunjukkan analisis biaya-manfaat dari berbagai pilihan melebarkan trotoar? Saya sangat yakin bahwa pelebaran tanpa pemindahan pohon akan lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan pelebaran dengan memindahkan pohon. Keenam, lebih jauh lagi, kalau saja analisis dilakukan secara komprehensif dengan memasukkan jasa lingkungan dari pohon-pohon yang sudah ada, maka memindahkan pohon adalah sesuatu yang tak masuk akal.

Sampai sekarang, publik Jakarta tidak diberi tahu soal dampak lingkungan yang bakal terjadi bila pemindahan itu dilakukan. Publik juga tidak diberi soal skenario, apalagi diajak mengambil keputusan lewat sebuah proses pemangku kepentingan yang beres. Pemindahan pohon, karenanya, adalah sebuah keputusan arbitrer atau bahkan otoriter, tanpa didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan. Dari proporsi ruang terbuka hijau Jakarta yang masih di bawah sepertiga regulasi, jelas yang perlu dilakukan adalah menambah pohon dan perdu, bukan menguranginnya. Pengurangan pohon di koridor manapun bukanlah sebuah keputusan cerdas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesungguhnya berhutang penjelasan kepada masyarakatnya. Bahkan, berhutang konsultasi publik yang memadai sebelum mengambil keputusan soal ini. Saya yakin, bila publik dilibatkan, maka hasilnya akan sangat berbeda. Bukan saja pohon tak akan diijinkan dipindahkan, melainkan juga publik akan meminta jumlah pohon yang lebih banyak. Mengapa? Karena pelebaran trotoar itu meniscayakan kanopi yang lebih lebar dan teduh lagi dibandingkan yang ada sekarang.

Warga Jakarta—juga pengunjung tetapnya, seperti saya—sudah ‘rela disengsarakan’ oleh pembangunan infrastruktur serentak yang dilakukan beberapa tahun belakangan. Kini, ketika kita mulai melihat penghujung projek-projek itu dan berharap Jakarta menjadi kota modern dengan infrastruktur transportasi publik termasuk sarana yang memadai bagi pejalan kaki, tentu kabar pemindahan pohon itu membuat banyak orang menjadi bertanya-tanya, untuk siapa sesungguhnya trotoar itu dibangun. Pak Djarot, saya kira, tak ingin dikenang sebagai pejabat gubernur yang meninggalkan koridor itu menjadi wilayah gersang. Ada baiknya beliau berpikir ulang soal ini, agar tak menghapus kenangan warga Jakarta atas prestasinya yang selama ini telah ditunjukkan.

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA.

By | 2017-09-22T22:17:45+00:00 22 September 2017|Lingkungan, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *