Apakah Kita Serius Mau Mencapai SDGs?

Oleh: Jalal *

“Apa yang bikin kamu khawatir soal SDGs (Sustainable Development Goals, red) di Indonesia?” Begitu pertanyaan yang saya dapatkan dari seorang sahabat lewat aplikasi pesan. Entah apa maksud persis dari pertanyaannya, tapi sebagai orang yang bekerja untuk membuat perusahaan lebih mengarahkan diri pada keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, yang saya pikirkan pertama kali adalah kaitannya dengan perusahaan. Yang kedua terpikir adalah soal industri keuangan, industri yang sedang menjadi konsentrasi utama saya.

Saya berjanji kepadanya akan menjawab begitu sempat. Namun selama berhari-hari saya terokupasi penuh dengan kegiatan yang sudah terjadual bersama-sama pihak lain. Saya memikirkan jawabannya beberapa kali, namun tak sempat menuliskannya secara ringkas. Mungkin memang sangat sulit menjawabnya dengan singkat, karena memang banyak yang berkecamuk di kepala. Tetapi, ketika saya mendengarkan presentasi Jan Willem van Gelder—salah seorang paling terkemuka dalam gerakan keuangan berkelanjutan—di Mercantile Club tanggal 7 September 2017 malam, saya makin yakin bahwa kekhawatiran tentang sumberdaya keuangan memang salah satu yang paling beralasan, walaupun bukan satu-satunya.

Tentang Kapasitas Kolaborasi

Kekhawatiran pertama saya adalah soal kapasitas kolaborasi. Kita sudah sangat sering membicarakan soal keniscayaan kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan modern. Argumentasinya adalah bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi itu mustahil diselesaikan sendirian, atau hanya dengan kerjasama dalam satu sektor. Kita dibombardir dengan istilah sinergi, di manapun kita berada. Tapi kenyataan kehidupan berkata lain. Jangankan bekerja dengan lembaga lain atau sektor lain secara optimal, ada banyak sekali organisasi yang bagian-bagiannya bekerja secara silo.

Banyak analisis soal ini. Di antara yang paling popular memang adalah bahwa karena pendidikan yang kita terima sangat menekankan kepada kompetisi. Kita ‘lupa’ mengajarkan bagaimana caranya berkolaborasi sejak pendidikan dasar. Sementara, nilai-nilai solidaritas tradisional terus menghilang digerus modernitas. Tanpa mengubah apa yang diajarkan di sekolah-sekolah, tanpa upaya serius mengembalikan nilai-nilai seperti gotong-royong, dan upaya lainnya yang sejalan, rasanya kita akan sulit mewujudkan kolaborasi untuk sampai kepada tujuan keberlanjutan yang diformulasikan secara komprehensif dalam SDGs.

Persyaratan Perubahan

Kekhawatiran saya yang kedua adalah soal apakah kita sungguh-sungguh mau mengupayakan persyaratan perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan saya atas literatur strategi tampaknya menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran yang mendasar soal apa itu strategi. Kalau dulu, strategi selalu dimulai dengan ‘ada di mana kita sekarang’, lalu disusul dengan ‘mau ke mana’ dan ‘bagaimana caranya sampai ke sana’; literatur yang lebih modern menggeser pertanyaan soal tujuan itu ke depan. Artinya, visi itulah yang terpenting, bukan soal kondisi eksisting, apalagi kendala yang ada. Ketika visi itu ditetapkan, maka persyaratan perubahan yang dibutuhkan itu yang perlu dipenuhi.

Terkait SDGs, saya memandang bahwa persyaratan mendasar yang perlu dipenuhi utamanya adalah soal model keberlanjutan, tata kelola, dan mentalitas memasuki peperangan. Sejujurnya, saya tak habis pikir dengan banyak pihak di negeri ini yang masih tak juga sadar dengan keniscayaan bahwa keberlanjutan itu sudah tak bisa lagi dilihat dalam model tiga pilar (yang atapnya adalah keberlanjutan) juga triple bottom line (yang peririsannya adalah keberlanjutan.) Penjelasan yang ilmiah soal keberlanjutan—dan yang dianut oleh SDGs—adalah model nested, di mana ekonomi adalah bagian dari sosial, dan sosial itu adalah bagian dari lingkungan. Konsekuensinya, hanya ekonomi yang kompatibel dengan tujuan keadilan sosial dan yang menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan sajalah yang bisa dikembangkan. Bila bertentangan dengan tujuan sosial dan lingkungan, bentuk ekonomi itu harus dienyahkan.

Bagaimana memastikan hanya ekonomi yang demikian saja—biasanya disebut ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, ekonomi regeneratif, atau sebutan lainnya, dengan berbagai konsekuensi—yang bisa dikembangkan? Menurut saya, tata kelola adalah jawabannya. Selama tata kelola diarahkan untuk pembagian keuntungan dan kerugian yang tak adil di antara para pihak, mustahil bentuk ekonomi seperti itu tumbuh pesat. Tata kelola harus dibuat mengabdi pada tujuan tunggal: keberlanjutan, dengan model nested yang disebutkan di atas. Dan ini berlaku buat pemerintahan, perusahaan, ataupun organisasi masyarakat sipil.

Saya ingin menekankan lebih lanjut soal ini di perusahaan. Kebanyakan orang masih berpikir bahwa tata kelola perusahaan tujuannya adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Ini adalah pemikiran kapitalistik primitif yang sudah dibongkar habis sejak Edward Freeman membuat teori pemangku kepentingan di tahun 1984. Sudah banyak negara yang secara eksplisit regulasinya meninggalkan tata kelola yang seperti itu. Dan, banyak perusahaan progresif yang sudah tak lagi menuhankan keuntungan bagi pemilik modal. Tapi, regulasi di negara ini masih saja begitu. Bahkan itu juga yang dominan ketika membicarakan perusamaan-perusahaan BUMN! Seakan-akan, seabreg bacaan yang waras dan praktik-paktik terbaik di dunia luar tak pernah masuk ke benak para penentu kebijakan.

Perusahaan yang tuhannya adalah profit memiliki tiga ciri. Pertama, menempatkan return terhadap modal berupa uang sebagai yang paling tinggi jatahnya. Kedua, menyingkirkan sebanyak mungkin biaya sosial dan lingkungan dari tanggungan mereka. Mereka membuat pihak lain, termasuk generasi mendatang, menanggungnya. Ketiga, membatasi cakrawala berpikir sependek mungkin. Mata (hati) mereka menderita myopia parah, sehingga keuntungan harus didapat secepatnya. Perusahaan yang seperti itu akan cenderung melakukan proses produksi yang eksploitatif. Ketika mereka melakukan komunikasi seperti iklan dan promosi cenderung deseptif. Mereka juga mengobarkan konsumsi yang eksesif, agar jualan mereka terus laku sebanyak mungkin. Apakah praktik yang seperti itu, yang merupakan turunan dari tata kelola yang mengabdi pada keuntungan, dapat dibiarkan dan kita akan mencapai keberlanjutan? Menurut saya, mustahil.

Oleh karenanya—kalau kita serius mau mencapai SDGs—mentalitas kita harus seperti masuk ke situasi peperangan. Masuk ke situ berarti kita sadar sepenuhnya bahwa yang akan terjadi adalah sebuah kondisi yang tidak nyaman sama sekali. Kita harus bersiap untuk meninggalkan segala pemikiran, perasaan, sikap, dan tindakan yang sebetulnya tak kompatibel terhadap situasi peperangan melawan ketidakberlanjutan. Kita harus rela meninjau tata cara produksi dan konsumsi kita; secara jujur mengevaluasi mana sektor, kebijakan, dan praktik yang menjadi beban kita dalam mencapai SDGs, dan kemudian menggantikannya dengan yang kompatibel. Buat perusahaan, penting sekali mengingat bahwa sumbangan optimal untuk SDGs itu hanya bisa dicapai dengan perubahan dalam bisnis inti—dengan segala persyaratannya, termasuk perubahan tata kelola dan model bisnis—plus investasi sosial, dan advokasi—sebagaimana yang ditekankan oleh Jane Nelson dari Universitas Harvard. SDGs mustahil dicapai sekadar dengan donasi yang disisihkan dari keuntungan. Itu sama saja dengan mengobati kanker dengan plester penutup luka.

Konsumsi, Investasi dan Belanja Pembangunan

Soal kecenderungan ‘membantu pencapaian SDGs’ sekadar lewat donasi dan kegiatan yang sporadis ini kemudian membuat saya sampai pada kekhawatiran yang ketiga, yaitu tentang jumlah sumberdaya finansial yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebetulnya, kita butuh segala jenis sumberdaya untuk mencapai SDGs, tetapi saya mau memfokuskan pada sumberdaya finansial terlebih dahulu. Terutama karena saya pikir ini adalah jenis sumberdaya yang paling merisikokan keberlanjutan hingga sekarang.

Sudah lama kita mendengar bahwa Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Nasional Bruto (PDB) adalah ukuran yang tidak tepat, atau setidaknya tidak memadai, dari keberhasilan pembangunan. Sudah banyak pembicaraan tentang alternatifnya, namun faktanya hingga sekarang, ukuran pertumbuhan GDP seakan tak tergantikan. Padahal, ekonom Simon Kuznets menelurkan ide tentang GDP itu sendiri hanya untuk mengetahui apakah sebuah negara ada dalam kondisi normal ataukah krisis. Jadi, menggunakan GDP untuk keperluan lainnya sesungguhnya tak begitu pas. Namun, saya ingin menekankan bahwa sumberdaya finansial yang dihitung dalam GDP—yaitu konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah—adalah juga yang menentukan apakah pembangunan suatu negara akan menuju keberlanjutan atau sebaliknya.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah konsumsi, investasi dan belanja pemerintah kita ditujukan untuk keberlanjutan? Saya harus menyatakan lagi bahwa secara sepintas bisa dinyatakan tidak. Konsumsi masyarakat sejak 5 tahun terakhir selalu berkontribusi lebih dari 50%, dan dalam 2 tahun terakhir selalu ada di kisaran 55%. Apakah konsumsi kita diarahkan kepada keberlanjutan? Sebagian besar masyarakat masih tidak menimbang apapun di luar kebutuhan atau keinginan atas produk dan harganya. Walaupun ada penelitian dari AC Nielsen serta Arli dan Tjiptono—keduanya di tahun 2014—yang menyatakan bahwa konsumen Indonesia mulai menimbang keberlanjutan dalam pembelian produk, mereka yang melakukannya masih terlampau kecil secara proporsional. Sementara, kita tahu bahwa BPS selalu menyebutkan bahwa salah satu konsumsi tertinggi adalah untuk rokok, yang merugikan masyarakat sendiri terutama dari sisi kesehatan dan kesejahteraan. Masyarakat memang belum mengarahkan konsumsinya ke arah keberlanjutan.

Pun demikian dengan investasi. Kita masih saja menjadi sasaran investasi industri rokok nasional maupun multinasional. Tentu ini menjauhkan kita bukan saja dari pencapaian SDG3 tentang kesehatan, tapi juga tujuan-tujuan SDGs lainnya. Kita tak membuat daftar negatif investasi berdasarkan dampaknya terhadap keberlanjutan, karenanya industri-industri yang sesungguhnya tak kompatibel dengan keberlanjutan tetap saja tumbuh di Indonesia. Industri rokok hanyalah salah satu di antaranya. Tambang batubara masih saja menghasilkan sumber energi utama buat kita, dan diprojeksikan akan tetap begitu hingga setidaknya satu atau bahkan dua dekade ke depan. Demikian juga dengan industri otomotif kita yang terus lembam, berusaha memertahankan kualitas BBM di level Euro 2, sementara sudah ada tetangga yang bersiap menggunakan Euro 6. Sementara, investasi di energi terbarukan kita jauh tertinggal dibandingkan negeri-negeri lain. Investasi lainnya dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim juga masih minim. Padahal, setiap investasi yang ditempatkan pada sektor-sektor yang tak berkelanjutan bakal membuat kita menjauhi pencapaian SDGs. Kalau ketimpangan investasi ini tak kita ubah, SDGs hampir pasti lepas dari genggaman.

Buat industri yang mungkin dibuat berkelanjutan, kita tak sungguh-sungguh juga membuat safeguards lingkungan dan sosial. Industri sawit sesungguhnya bisa dibuat demikian, kalau saja mulai dengan tata ruang yang disokong Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL yang kokoh, dan penegakkannya di lapangan. Menegakkan di lapangan berarti memastikan bahwa sepanjang daur projek itu seluruh dampak negatif dihindari, diminimumkan, direhabilitasi dan dikompensasi dengan benar; sementara dampak positifnya dimaksimumkan. Hal itu hanya bisa terjadi bila manajemen dampak lingkungan dan sosial memang disandarkan pada safeguards yang kokoh. Visi keberlanjutan akan menuntun apa saja yang perlu dibangun, dan safeguards akan membuat pembangunannya memiliki dampak bersih yang positif.

Sama juga dengan apa yang banyak dibangun dengan belanja pemerintahan sekarang, yaitu infrastruktur. Kita memang memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur, namun tanpa komitmen yang tinggi untuk terlebih dahulu membuat infrastruktur yang membawa manfaat kepada seluruh, bukan segelintir, masyarakat, maka pembangunan infrastruktur bisa jadi makin memerparah kesenjangan. Pembangunan yang lebih berperspektif keberlanjutan tentu saja akan mengarahkan kita kepada infrastruktur yang mengangkat mereka yang selama ini kurang beruntung. Dan, sekali lagi, pembangunannya sendiri perlu dipastikan tidak merugikan—bahkan menguntungkan—lingkungan dan masyarakat. Demikian pula dengan belanja pemerintah dalam sektor-sektor lainnya, seluruhnya perlu diarahkan pada keberlanjutan. Ini supaya kita bisa mencapai SDGs, bukan menggagalkannya.

POJK Keuangan Berkelanjutan dan Soal Waktu

Saya kemudian menjadi sangat bersyukur pada pencapaian Indonesia terkait dengan regulasi POJK tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan. Bagaimanapun, itu adalah pencapaian yang sangat baik. Tetapi, terkait dengan hal itu juga, saya punya kekhawatiran lainnya, yaitu soal batasan. Batasan pertama yang saya maksudkan adalah tentang bagaimana POJK itu hanya berlaku bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik yang eksis di Indonesia. Apabila diandaikan bahwa prinsip-prinsip yang diterakan di dalam POJK tersebut benar-benar ditegakkan, maka sebagian investasi memang bisa menjadi lebih baik, lantaran diarahkan kepada keberlanjutan.

Namun demikian, sesungguhnya investasi yang dilakukan di Indonesia bukan hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Sementara, POJK itu tidak berlaku buat investasi yang berasal dari luar. Kita tahu—dari data yang diungkap oleh www.forestsandfinance.org bahwa majoritas investasi yang masuk ke sektor-sektor berbasis lahan ternyata bukan dari dalam negeri. Investasi dari Malaysia adalah yang terbesar. Lalu ada Tiongkok, Singapura, dan Jepang yang investasinya juga sangat besar. Total investasi dari Indonesia—yang kita andaikan seluruhnya diregulasi dan patuh pada POJK tersebut—sesungguhnya minoritas. Mungkin tak mencapai 20% di sektor-sektor tersebut. Sementara, investasi asing itu belum tentu dan cenderung tidak disandarkan pada prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Bayangkan, bila projek-projek yang dibiayai dengan investasi asing itu membawa dampak buruk, maka seluruh dampak itu ditanggung Indonesia, sementara majoritas keuntungannya dibawa ke negeri asal modalnya.

Demikian juga, belanja pembangunan pemerintah yang di antaranya banyak ditujukan untuk membangun berbagai infrastruktur tak masuk ke dalam jangkauan regulasi OJK tersebut. Padahal, pemerintahan sekarang tampaknya sangat ambisius dalam soal ini. Infrastruktur dibangun di mana-mana, tetapi perhatian kepada aspek sosial dan lingkungannya tak cukup memadai. Dalih ‘mengejar ketertingalan’ kerap dipergunakan untuk meninggalkan Prinsip Kehati-hatian, dan mewujudlah beragam dampak negatif dari pembangunannya. Pemeritahan Jokowi yang secara tepat memberikan dana desa dalam jumlah yang tak pernah terpikirkan sebelumnya bisa menciptakan ekses yang kini banyak dikhawatirkan: korupsi hingga level desa. Tapi, dari sudut pandang keuangan berkelanjutan, apa yang terjadi juga bisa mewujudkan ekses yang lain, yaitu pemanfaatan yang tidak mendukung keberlanjutan. Kalau pemerintah tidak membuat rambu-rambu yang kuat dan meningkatkan kapasitas para pemanfaatnya, dikhawatirkan dana desa adalah perantara bagi masuknya para pengurus desa ke penjara, dan ketidakberlanjutan desa-desa di negeri ini.

Kekhawatiran saya yang terakhir adalah soal waktu. Kalau POJK mencita-citakan bahwa Indonesia akan memiliki sebuah sistem keuangan berkelanjutan pada tahun 2024, namun investasi asing dan belanja pemerintah tidak diintegrasikan ke dalamnya, apakah kita kita bakal mencapai seluruh target SDGs pada tahun 2030? Kapankah belanja konsumsi kita bisa dibuat lebih memihak kepada keberlanjutan, sehingga pencapaian SDGs juga didukung oleh kita sebagai konsumen? Apakah pemimpin republik ini akan memberikan laporan yang membanggakan di hadapan kepala-kepala negara lain di tahun 2030, ataukah akan sekadar meminta maaf sambil mengajukan sejumlah dalih mengapa itu tak bisa tercapai? Entahlah.

Tapi saya sungguh-sungguh berharap agar kita benar-benar bisa mencapai tujuan SDGs selambatnya pada tahun 2030, selain mewujudkan ramalan PwC bahwa kita akan menjadi negeri dengan ukuran ekonomi nomor 5 di dunia. Trajektori pertumbuhan ekonomi kita memang memungkinkan kita untuk menuju ke posisi ekonomi tersebut. Namun, dalam soal keberlanjutan, itu urusan lain lagi. Kita yang bakal punya uang semakin banyak perlu untuk mengambil keputusan segera apakah uang yang kita miliki itu—sebagai konsumsi, investasi maupun belanja pemerintah—akan kita pergunakan untuk membiayai keberlanjutan atau diarahkan keketidakberlanjutan. Bila diarahkan ke keberlanjutan, generasi mendatang akan mendapatkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Kalau kita membiarkan uang dikendalikan oleh keserakahan belaka, maka suatu saat generasi mendatang akan mengalami kesulitan hidup yang parah, sebagai akibat dari ketidakpedulian kita.

Sejumput Rekomendasi

Saya tak berminat untuk menutup tulisan ini dengan sekadar deretan kekhawatiran. Karenanya, izinkan saya untuk menuliskan beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan agar negeri ini bisa mencapai tujuan keberlanjutannya di tahun 2030. Pertama, jelas sekali bahwa seluruh tafsir nasional dan lokal atas SDGs perlu dibuat secara serius, bukan sekadar mencocokkan apa yang sudah ada dalam program yang sebelumnya ada. Kalau SDGs menyatakan bahwa pengendalian tembakau haruslah disandarkan kepada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), maka segeralah pemerintah menandatanganinya dan membuat regulasi nasional yang memastikan setiap butirnya terwujud.

Kedua, sungguh-sungguh dalam komitmen terkait pencapaian beragam target secara kolaboratif. Bukan hanya di dalam organisasi, antar-organisasi dalam satu sektor, melainkan juga kolaborasi antar-sektor. Ini bukan hal yang mudah, namun kita sudah melihat berbagai contoh yang sangat baik. Rekan saya, Fitrian Ardiansyah dari IDH Indonesia, jelas-jelas menunjukkan komitmen dan bisa menjadi teladan dalam soal mewujudkan berbagai tujuan keberlanjutan. Contoh-contoh lainnya yang sesungguhnya cukup banyak—walau belum menjadi arus utama—perlu segera dipelajari, agar kemampuan kita berkolaborasi bisa meningkat.

Ketiga, sesegera mungkin menerima model keberlanjutan mutakhir, yang memang sesuai dengan SDGs, sebagai panduan berpikir. Persyaratan lainnya seperti perubahan tata kelola—termasuk tata kelola perusahaan—harus pula diupayakan secepatnya. Keempat, penegakan POJK tentang Keuangan Berkelanjutan, dan upaya perbaikannya sekaligus, termasuk dan terutama adalah soal waktu pelaksanaannya yang dipercepat untuk memastikan ketersediaan sumberdaya finansial untuk mencapai SDGs. Kelima, membuat safeguards lingkungan dan sosial yang kokoh, dan diberlakukan untuk seluruh projek di Indonesia, tanpa membedakan asal dana yang dimanfaatkannya.

Keenam, membuat regulasi yang baik dan penegakkannya untuk seluruh memastikan bahwa seluruh jenis investasi dan belanja pemerintah memang tunduk pada prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Ketujuh, menggalakkan konsumsi berkelanjutan, sebagai cara untuk mencapai beragam tujuan SDGs sekaligus sebagai salah satu tujuan SDGs sendiri (SDG12). Kedelapan dan terakhir, membuat daftar negatif dan positif investasi dengan perspektif keberlanjutan yang kuat. Bila beragam rekomendasi ini bisa dijalankan, seluruh sumberdaya finansial dan sektor-sektor yang dibangun akan benar-benar mengarahkan Indonesia pada keberlanjutan.

* Jalal menulis esai-esai tentang keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan bisnis sosial. Ia memegang sejumlah posisi dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya sebagai reader dalam bidang tata kelola perusahaan dan ekologi politik di Thamrin School of Climate Change and Sustainability; pimpinan dewan penasihat Social Investment Indonesia; penasihat keuangan berkelanjutan di Transformasi untuk Keadilan Indonesia; dan pendiri sekaligus komisaris di perusahaan sosial WISESA.

By | 2017-10-18T19:59:13+00:00 10 September 2017|Ekonomi, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *