Al Gore Versus Trump

Oleh: Dicky Edwin Hindarto *

Premiere film The Inconvenient Truth Sequel, Truth of Power, mendapatkan reaksi langsung dari Trump dalam bentuk kebijakan domestiknya yang menolak melakukan implementasi energi terbarukan.

Padahal di dalam peperangan antara yang baik melawan yang jahat, the good vs evil, maka energi terbarukan selalu diposisikan sebagai yang baik dan obat yang paling mujarab dalam pencegahan perubahan iklim secara global. Ini mengingat energi secara global adalah sumber utama emisi gas rumah kaca.

Di dalam filmnya yang juga saya tonton pemutaran perdananya minggu lalu, digambarkan secara gamblang Al Gore mendorong India melalui perdana menterinya, Mody, untuk mengurangi dan bahkan mulai melakukan eliminasi pembangkit-pembangkit batubara di India. Digambarkan di dalam film itu yang pada mulanya PM India menolak melakukannya, akhirnya melakukan implementasi renewable energy atau energi terbarukan secara masif karena daerah Hyderabad di India dihantam badai luar biasa yang menewaskan lebih dari 600 jiwa.

Atas desakan domestik (dan mungkin kesadaran pribadi) PM Mody mengubah kebijakannya dan menyetujui implementasi energi terbarukan secara masif di India, terutama dengan bantuan Amerika Serikat/USA melalui Millennium Challenge Accountnya (MCA). Bahkan India kemudian menjadi negara pendukung kuat Paris Agreement, perjanjian terbesar yang pernah fibuat umat manusia dalam pengurangan emisi global.

Tapi apa lacur reaksi dari pemerintah USA sendiri melalui Presiden Trump adalah kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Al Gore. Bahkan secara langsung Trump menunjukkan reaksi yang berlawanan.
Pemutaran film ini dibalas pada saat yang sama dengan pemecatan dan pembubaran lembaga ilmiah yang meneliti tentang perubahan iklim.

Dan beberapa hari kemudian, seperti saya tulis di atas, pernyataan resmi Trump dan jajarannya yang tidak akan mau melakukan implementasi energi terbarukan.

Sebagian orang berpendapat bahwa sikap-sikap Trump ini bisa dinafikan dan dieliminir karena dukungan global terhadap pencegahan perubahan iklim sedemikian kuatnya. Negara-negara Eropa, Jepang, Korea, Australia, dan banyak negara berkembang mendukungnya. Sangat kuat dukungan global sehingga sikap Trump tidak akan berpengaruh.

Tetapi saya berpendapat agak berbeda. Bagaimanapun juga faktor Trump ini besar dampaknya. Sikap antara (sebagian) masyarakat US yang mendukung pencegahan perubahan iklim dengan pemerintahnya yang menolak, akan bisa menjalar kemana-mana.

Sementara menjadikan isu perubahan iklim menjadi perang pribadi antara Al Gore vs Trump sama sekali tidak bijak krena mengeliminir masalah dunia menjadi hanya masalah pribadi antar manusia.

Bagaimanapun juga butuh banyak sekali dana buat melakukan perubahan dari brown economy yang bertumpu pada pembangkitan dan penggunaan energi fosil menuju green economy yang berbasis energi terbarukan. Banyak sekali.

Bantuan negara maju bagi negara berkembang mutlak dibutuhkan untuk pendanaan dan teknologi. Sementara negara maju tidak akan mungkin melakukan pengurangan emisi sendiri kalau nrgara miskin dan berkembang tidak melakukannya.

Sikap Trump sendiri saya kuatirkan bukan hanya berpengaruh secara domestik tapi juga internasional.
Ketidakmauannya bisa menjelma menjadi keengganan global. Penolakannya bisa menjadi kemalasan global dalam memerangi perubahan iklim.

Padahal dunia tidak lagi bisa menunggu keengganan dan kemalasan dalam pengurangan emisi. Harus sekarang!

Bagaimana di Indonesia? Sejauh pengamatan saya memang sikap Trump ini belum diikuti secara langsung, tapi kalau menginspirasi dalam sebagian pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan mungkin saja.

Hanya berselang setahun yang lalu Indonesia mempunyai kebijakan yabg sangat bagus dalam implementasi energi terbarukan. Iklim investasi yang didukung pemerintah melalui feed in tariff atau subsidi harga jual energi terbarukan memicu banyak pengembang untuk membangun energi terbarukan.

Tapi hanya berselang kurang dari setahun bulan madu pemerintah dan pengusaha ini telah berakhir. Dengan adanya beberapa peraturan menteri energi yang baru, praktis energi terbarukan hanya layak secara ekonomi buat dibangun di beberapa daerah di Indonesia Timur saja, terutama untuk yang akan interkoneksi dengan jaringan PLN.

Di daerah Indonesia Tengah dan Barat, sangat sulit untuk bisa membangun karena kelayakan secara ekonomis berkurang drastis dengan tidak adanya subsidi penerintah untuk harga pembangkitannya.

Apakah ini terinspirasi oleh Trumpnomic atau Trump yang terinspirasi oleh Indonesia?

Sikap Trump ini pasti sedikit banyak juga akan menginspirasi beberapa orang pemimpin, kalau US tiba-tiba tidak mau menepati janji kenapa kami harus? Pasti ada pemikiran semacam itu.

Secara pribadi saya sendiri berpendapat bahwa memang sulit, bagi negara berkembang berkembang terutama, untuk serta merta beralih ke green economy. Harus ada peralihan yang terencana dan direncanakan.

Pemilihan jenis teknologi untuk pembangkit fosil misalnya, harus sudah tidak boleh lagi menggunakan PLTU batubara dengan teknologi lama, tapi pembangunan baru harus menggunakan teknologi ultra super critical coal atau minimal ada coal upgrading, minimal sekali. Seleksi teknoligi dan pembatasan jenis bahan bakar pembangkit kemudian juga harus dilakukan.

Serta merta mengharamkan dan menutup pembangkit tenaga fosil memang tidak mungkin bagi negara berkembang, tapi mengurangi peluang pembangunan energi terbarukan menurut saya juga suatu perbuatan bodoh.

Dalam jangka panjang energi terbarukanlah yang kemudian harus memimpin. Model pembiayaan dan teknologi yang kemudian harus dipilih berdasar dari kondisi setempat. Dan di Indonesia sumber energi terbarukan berlimpah! Surya, biomassa, panas bumi, air, dan lain-lain ke depan harus menjadi sumber energi utama.

Kalau kemudian masyarakat US dan dunia global melihat pertarungan Al Gore vs Trump, maka di Indonesia kita sebaiknya tetap tidak terpengaruh dan harus melakukan perpindahan dari brown economy ke green economy secara konsisten. Dan ini tidak mungkin tanpa adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Kalau pada akhirnya ada satu pihak dari pemerintah atau masyarakat yang tidak mendukung, maka sadar atau tidak sadar kita akan menjadi personifikasi dari Trump vs Al Gore di Indonesia. Dan itu ironis sekali karena anak-anak kitalah yang akan jadi korbannya.

Jakarta, 28 Agustus 2017

* Dicky Edwin Hindarto adalah aktivis perubahan iklim yang saat ini menjabat sebagai Head of Secretariat Joint Crediting Mechanism Indonesia. Tulisan ini adalah pandangan pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi.

By |2017-08-28T08:46:18+00:0028 August 2017|Komunitas, Opini|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011, kami terus berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *