Indonesia smog - NASA - WikipediaIndonesia kembali bersiap menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 2017. Indonesia mengalami peristiwa kebakaran dahsyat pada 2015. Kebakaran hutan dan lahan gambut pada 2015 tersebut, menurut hasil penelitian Universitas Harvard dan Universitas Columbia memicu 100.300 kematian prematur. Dari jumlah 100.300 kematian prematur tersebut, sebagian besar terjadi di Indonesia (mencabut 91.600 nyawa) disusul Malaysia (6500 jiwa) & Singapura (2200 jiwa).

Namun pada 2016, jumlah kebakaran hutan dan lahan berkurang drastis dibanding 2015. Dari infografis BNPB terungkap, jumlah titik api berkurang drastis dari 78.164 titik api pada 2015 menjadi hanya 14.490 titik api pada 2016 atau terjadi penurunan 78%. “Penanganan lebih baik dan La Nina membantu berkurangnya titik api (hot spot),” ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pernyataannya Sabtu, 31 Desember 2016. Namun Sutopo melanjutkan, “Siapkan kita di 2017 tanpa La Nina?”

Perbandingan Hot Spot 2015 - 2016Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuka hari perdana kerja pada 2017 dengan mengadakan rapat pimpinan (rapim) yang dihadiri oleh semua pejabat eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rapim yang berlangsung Rabu, 4 Januari tersebut, Siti Nurbaya memberikan apresiasi kepada semua staf di jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas semangat dan keberhasilan mereka dalam mengurangi karhutla setelah hampir 2 dekade merajalela.

Siti patut berbangga. Selama tahun 2016 Indonesia telah melakukan berbagai langkah pencegahan karhutla. Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut dan mengeluarkan kebijakan untuk mencegah potensi karhutla selanjutnya.

Indonesia juga mengakui hutan adat dan hak masyarakat adat dalam mengelolanya secara berkelanjutan. Presiden Joko Widodo secara langsung memberikan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat, seluas 13.122,3 hektare pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, Jumat, 30 Desember 2016 di Istana Negara.

Aksi perubahan iklim Indonesia melalui perlindungan lahan gambut ini dipuji dunia. Pujian tersebut datang dari lembaga lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN Environment, Selasa, 6 Desember 2016. Kepala UN Environment, Erik Solheim dalam siaran persnya menyatakan, “Ini adalah keputusan yang sangat positif dan bersejarah baik bagi Indonesia maupun bagi aksi dunia menanggulangi perubahan iklim.”

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2016 pada tanggal 2 Desember 2016. PP tersebut merupakan perubahan atas PP nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Lahan gambut adalah wilayah dengan cadangan karbon dalam tanah terbesar di dunia. Langkah moratorium pemanfaatan lahan gambut ini diharapkan mampu memangkas polusi gas rumah kaca dan mencegah kebakaran lahan gambut yang terus mencemari udara negara-negara di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Siti Nurbaya menambahkan, “Masuk tahun yang baru ini, kita justru wajib meningkatkan kewaspadaan. Terutama untuk kepala daerah, supaya meningkatkan kewaspadaan sedini mungkin sejak awal tahun 2017,” ujarnya. Menurut Siti, pihaknya telah mengeluarkan surat warning kepada seluruh kepala daerah mengenai bahaya karhutla tahun ini. “Isinya, prakiraan kondisi iklim di 2017 berada pada kisaran normal, tapi peluang hujan di Sumatera, periode Januari-Juni 2017 rendah,” tambahnya lagi.

Akibatnya, hasil Analisis Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) memperlihatkan wilayah pantai timur Sumatera potensial menjadi kering. Beberapa daerah di Sumatera, yaitu Sumut dan Riau akan mulai memasuki musim kemarau pada mid Januari-Februari sampai dengan April 2017.

Khusus untuk daerah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, juga diminta untuk siap menetapkan status siaga darurat mengingat pola hujan yang tidak menguntungkan. Sehingga dapat memberdayakan sumber daya yang ada pada BNPB pada minggu ketiga Januari-Februari 2017. Secara khusus Provinsi Riau, Sumsel, dan Jambi diproyeksikan memiliki tipe dua kali musim kemarau yaitu pada Januari-April dan Juni-Oktober atau November 2017.

Sebagaimana dikutip dalam laman resmi Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengintruksikan pembentukan posko siaga Karhutla di tiap daerah rawan, Menteri LHK meminta agar pemberian izin pembakaran dalam skala kecil guna kebutuhan pengolahan lahan, agar dapat dibatasi pada musim kemarau. Mari waspada guna mencegah risiko kebakaran hutan dan lahan pada 2017.

Redaksi Hijauku.com