Sulawesi Bersinergi Atasi Perubahan Iklim

BP REDD+ LogoPertemuan regional pertama BP REDD+, APIKI, dan pemerintah daerah lahirkan wadah dan aksi nyata mitigasi perubahan lingkungan di Sulawesi.

Palu, Sulawesi Tengah, 20 Oktober 2014 – BP REDD+ dan Asosiasi Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) mengadakan pertemuan tingkat regional se-Sulawesi untuk mensinergikan peranan para akademisi, para peneliti, para widyaswara dan praktisi lingkungan serta pemerintah setempat dalam menyusun rencana kerja nyata region tersebut periode 2014-2017 untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dari sektor kehutanan dan lahan.

Mengambil tema ‘Peranan Perguruan Tinggi dan Litbangut terhadap Penanganan Perubahan Iklim dan Kehutanan’, seminar yang berlangsung selama dua hari ini akan melibatkan sekitar 100 orang dari berbagai unsur terkait seperti para akademisi dari Perguruan Tinggi Nasional dan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kajian perubahan iklim dan kehutanan, Balithut/Litbanghut/UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan lokal, BMKG Sulawesi Tengah, Bupati dan Kepala Bapedda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dan LSM lokal terkait.

APIKI merupakan forum prakarsa BP REDD+ yang dibentuk tahun ini sebagai kelanjutan dari Jejaring Komunikasi Perguruan Tinggi dan Litbanghut yang dibentuk Pusat Standarisasi dan Lingkungan, Kementerian Kehutanan RI pada 2013 lalu untuk menjalin komunikasi dan sinergi antara para akademisi, peneliti dan para praktisi perubahan iklim dan lingkungan yang ada di Indonesia.

Dalam kata sambutannya, Prof Dedy Hedriyanto selaku Pembina APIKI Nasional dan Pengajar senior di Fakultas Kehutanan UNLAM menyatakan, “Kami menyadari bahwa banyak sekali kegiatan dan kajian ilmiah terkait mitigasi perbuahan iklim di bidang kehutanan telah dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, sangat disayangkan jika hasil kajian ilmiah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai mitigasi nyata untuk memberikan dukungan strategis terhadap posisi dan peran Indonesia dalam negosiasi internasional terkait perubahan iklim di bidang kehutanan dan lahan gambut. Sudah saatnya ada sebuah wadah khusus yang bersinergi dengan para pembuat kebijakan dan perwakilan negosiator Indonesia untuk memberikan masukan implementatif terhadap isu perubahan iklim ini.”

Prof Dedy menambahkan bahwa beliau sangat mengapresiasi keberadaan BP REDD+ sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk Presiden RI, serta mendukung fasilitasi strategis yang dilakukan BP REDD+ untuk merangkul para akademisi dan peneliti; sehingga memudahkan langkah koordinasi APIKI dengan para pembuat kebijakan di bidang perubahan iklim dari sektor kehutanan dan lahan di tingkat nasional.

Menanggapi hal ini, Dr. Nur Masripatin, Deputi Bidang Tata Kelola dan Hubungan Kelembagaan BP REDD+ menegaskan, “Perubahan iklim merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari dan dampaknya sangat luas terhadap aspek kehidupan manusia dan seluruh mahluk hidup di muka bumi. Perubahan iklim telah menjadi salah satu topik penting pembicaraan di tingkat global sejak satu dekade lalu, namun perjalanannya sangat lambat mengingat banyak sekali pertimbangan dari aspek ekonomi, politik, dan sosial yang menjadi kepentingan masing-masing negara dalam mengusahakan tindakan nyata yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui program REDD+ sebagai salah satu potensi penurunan emisi. BP REDD+ menjadi sebuah institusi penting yang bertugas memfokuskan kembali perhatian masyarakat dunia dan masyarakat nasional untuk melakukan mitigasi perubahan iklim secara serius, strategis, dan implementatif di Indonesia. Kami akan terus mendorong agar forum APIKI menjadi pemain ‘think tank’ yang dapat bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendorong upaya mitigasi tersebut.”

Khusus untuk wilayah Sulawesi, terdapat tantangan tersendiri dalam mengatasi perubahan iklim di wilayah tersebut. Hal ini dikemukakan Bapak Nahardi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang mewakili Gubernur Sulteng dalam kata sambutannya dalam forum ini ,”Bagi Sulawesi Tengah yang memiliki visi dan misi pembangunan dari sektor kelautan dan agribisnis, maka mitigasi perubahan iklim merupakan hal penting dalam mencapai sasaran tersebut. Selain itu, Sulawasi Tengah telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang memerlukan rumusan program pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah emisi, di mana provisi ini juga termasuk sebagai salah satu dari 11 provinsi yang akan berkolaborasi erat dengan BP REDD+ dalam pembuatan rencana strategis daerahnya. Saya sangat mendukung forum APIKI ini untuk mencari solusi persoalan tata kelola bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui analisis ilmiah dan membantu mengarahkan upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan dinas, para akademisi, dan praktisi lingkungan di Sulawesi Tengah secara lebih komprehensif. Kami yakin bahwa wilayah lainnya di Sulawesi akan memberikan dukungan yang sama terhadap upaya ini.”

Sebagai tuan rumah, Bapak Rektor UNTAD, Prof Muhammad Basyir menyambut baik pelaksanaan workshop ini dan mengharapkan agar workshop ini harus menjadi bagian penguatan baik secara internal maupun eksternal. Pesan ke internal bahwa perbanyak penelitian tentang perubahan iklim khususnya bidang kehutanan dan sukses untuk pengurus APIK Indonesia region Sulawesi dan berterima kasih kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang selalu menenakankan kegiatan program peduli terhadap pembangunan kehutanan. Beliau juga berterima keasih kepada BP REDD+ yang menfasilitasi dan mendorong peran penting dari kampus.

Adapun keluaran yang ingin dihasilkan dari seminar APIKI kali ini terdiri dari empat hal penting. Pertama, terbentuknya lembaga yang dapat dijadikan wadah untuk membangun kerjasama berbagai pihak dalam penanganan perubahan iklim dan kehutanan. Kedua, tersusunnya database sumber daya manusia, infrastruktur, dan penelitian yang saling terkait di region Sulawesi. Ketiga, tersedianya data dan informasi tentang kondisi spesifik yang menjadi pemicu atau pengendali deforestasi dan degradasi hutan, termasuk yang hal lain terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur REDD+ – yaitu Reference Emission Level (REL), Measurement, Verification and Verification (MRV) dan Demonstration Activities (DA). Keempat, tersusunnya rencana kerja tahunan sebagai rencana kerja (roadmap) APIKI region Sulawesi beserta skala prioritas dan indikatornya yang terukur.

*****

Kontak media :

Sari Soegondo
Tim KomunikasiPublik
Badan Pengelola REDD+
Phone: +61-21-2500 811
Fax: +62-21-2500 822
Mobile: +62 811 811 373
Email: [email protected]

By | 2017-01-03T07:29:50+00:00 21 October 2014|Gaya Hidup, Iklim, Komunitas, Lingkungan, Siaran Pers|0 Comments

About the Author:

Hijauku.com adalah portal hijau pertama di Indonesia. Sejak Maret 2011 kami terus berkomitmen berbagi inspirasi dan solusi ramah lingkungan. Kami merayakan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

Leave A Comment

CAPTCHA *