Bersinergi Menuju Pengelolaan Hutan Lestari

Lembaga sertifikasi kehutanan harus bersinergi guna mendorong penerapan sistem pengelolaan hutan produksi yang lestari.

Hal ini disampaikan oleh Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam acara Jakarta FSC (Forest Stewardship Council) Business Encounter yang berlangsung di Jakarta hari ini (12/6).

Acara ini memertemukan perusahaan-perusahaan konsesi hutan alam yang menerapkan skema FSC di Indonesia dengan wakil-wakil pembeli dari pasar internasional di Jakarta. Skema FSC adalah skema pengelolaan hutan yang memerhatikan tiga hal utama yaitu ekologi, lingkungan dan sosial.

Menurut Bayu, melestarikan hutan adalah kepentingan bangsa Indonesia sendiri. “Kita harus memastikan produk dan kegiatan produksi kehutanan di Indonesia memerhatikan aspek lingkungan,” ujar Bayu membuka acara ini.

Indonesia menurut Bayu sudah memiliki skema tersendiri yaitu SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang sudah diterapkan sejak 2009. Sistem ini diterapkan untuk memastikan semua produk kayu yang diperdagangkan dan beredar di pasar memiliki status legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sistem SVLK ini menurut Bayu wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pemilik konsesi hutan alam atau bersifat mandatory. Sementara sistem FSC bersifat partisipasi kerelaan (voluntary). “Kewajiban The Borneo Initiative untuk memastikan kedua skema ini berjalan beriringan dan bersinergi,” tutur Bayu.

The Borneo Initiative (TBI) adalah yayasan non-profit yang berbasis di Belanda yang memfasilitasi perusahaan memeroleh sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan skema FSC guna memerlambat laju degradasi kawasan hutan di wilayah Borneo.

Menurut Jesse M. Kuijper, Executive Member of The Board dari TBI, pihaknya sejak tahun 2009 telah menfasilitasi 26 konsesi dengan luas lahan sebesar 2,6 juta hektar menuju sertifikasi FSC. Luas lahan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,1 juta hektar atau 2% dari seluruh hutan produksi di Indonesia.

Dari 26 konsesi yang difasilitasi oleh TBI di Pulau Kalimantan tersebut, menurut Jesse, baru 6 konsesi yang sudah memeroleh sertifikasi FSC. “Tiga konsesi akan menyusul tahun ini,” ujarnya.

Menurut catatan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), terdapat 100 unit usaha hutan alam yang memiliki ijin operasi dengan luas wilayah konsesi sebesar 23 juta hektar. Namun, data APHI menyebutkan, baru 5 perusahaan yang memeroleh dua sertifikasi sekaligus yaitu SVLK dan FSC.

Hari ini TBI juga menandatangani kerja sama baru dengan lima perusahaan pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK – dulu bernama HPH), sehingga jumlah perusahaan yang ingin menerapkan skema Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan skema baik SVLK maupun FSC bertambah menjadi 31 IUPHHK.

Dengan kata lain, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan skema SVLK dan atau FSC di Indonesia. Dari sinilah muncul potensi kerja sama untuk melindungi hutan dan mengarahkan cara pengelolaan hutan menuju pola pengelolaan yang berkelanjutan.

Untuk itu, Bayu menambahkan, sistem PHPL Indonesia melalui skema SVLK harus memeroleh pengakuan dari FSC. “Sistem di pengelolaan hutan lestari di Indonesia masih bisa disempurnakan,” tuturnya.

Agus Sarsito, perwakilan dari Kementrian Kehutanan mengingatkan, FSC jangan sampai bersifat monopolistis dengan tidak mengakui sistem sertifikasi yang lain. “Dengan menerima SVLK, berarti kita bisa menerima keberagaman (skema sertifikasi),” ujarnya pada acara yang sama.

Pernyataan ini disambut positif oleh Jesse Kuijper yang menyatakan, upaya TBI memerkenalkan FSC harus dipandang sebagai kerja sama yang saling mendukung guna mendorong pola pengelolaan hutan yang lestari.

Jika sinergi antara skema SVLK dan FSC ini terwujud, kredibilitas produk kayu Indonesia di mata konsumen dunia bisa terus meningkat sehingga menambah daya tawar para produsen kayu di Tanah Air. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dan swasta memromosikan kayu legal menyambut penerapan EU Trade Regulation 2013.

Redaksi Hijauku.com

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , ,



Related Posts

Porsche-918-RSR @ Drew Phillips/Zach Bowman
10 Mobil Paling Hijau di Detroit Motor Show 2011
VinothChandar @ Flickr
Strategi Baru Atasi Kekurangan Air
Oxfam East Africa @ Flickr
Kerusakan Lingkungan Mengancam Pembangunan
Observing Multiyears Ice - NASA Goddard
12 Artikel Perubahan Iklim Terpenting di 2012
Wind turbine - Paul Anderson - Wikimedia Commons
Energi Angin: Siapa Memimpin?
Coal Power Generating Station - Wikimedia Commons
Produksi Energi dari Batu Bara Terus Naik


Log piles - Oliver Dixon @ Geograph.org.uk
Bersinergi Menuju Pengelolaan Hutan Lestari